Rangkaian Kegiatan Diseminasi Kabupaten/Kota HAM INFID di Sumatera Utara


NFID, Toba Samosir – INFID melakukan rangkaian kegiatan untuk Program HAM dan Demokrasi, khususnya Kabupaten/Kota HAM pada 12 – 17 Desember 2018. Rangkaian kegiatan ini dilakukan di wilayah Sumatera Utara, mencakup Toba Samosir (Balige) dan Serdang Bedagai. Tujuan dari rangkaian kegiatan adalah menyosialisasikan isu Kabupaten/Kota HAM, serta mendukung kerja dari anggota INFID, Kelompok Studi dan Pengembangan Masyarakat (KSPPM), dan Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) dalam memperingati Hari HAM.

Terdapat tiga kegiatan utama dalam perjalanan ke Sumatera Utara, pertengahan Desember lalu yakni diseminasi Kabupaten/Kota HAM untuk pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba, pesta rakyat untuk memperingati Hari HAM, dan diseminasi Kabupaten/Kota HAM kepada pemerintah Serdang Bedagai.

1. Diseminasi HAM dan Kabupaten/Kota HAM kepada Pemerintah Daerah di Kawasan Danau Toba

Kegiatan utama INFID untuk mengadvokasi dan menyosialisasikan Kabupaten/Kota HAM di Sumatera Utara dibuka dengan acara Diseminasi Kabupaten/Kota HAM. Kegiatan ini melibatkan bupati dan perwakilan pemerintah kabupaten (pemkab) dari 7 daerah di kawasan Danau Toba yakni Kabupaten Toba Samosir, Dairi, Tapanuli Utara, Samosir, Karo, Humbang Hasundutan, dan Simalungun sebagai peserta.

Diseminasi ini ditujukan sebagai wadah dialog mengenai ide-ide dan penerapan Kabupaten/Kota HAM. Berangkat dari tujuan tersebut, INFID mengundang Eko Sutrisno (Staf Khusus Bupati Wonosobo), Fajrimei A. Gofar (Staf Kedeputian IV KSP), dan Zainal Abidin (Konsultan INFID) untuk memaparkan ide dan pengalaman implementasi Kabupaten/Kota HAM.

Kendati tidak seluruh peserta yang hadir adalah bupati, diseminasi ini dihadiri oleh seluruh perwakilan daerah yang memang ditargetkan, serta perwakilan dari beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS). Kegiatan berjalan dengan baik dan memantik diskusi yang menarik tentang Kabupaten/Kota HAM. Melalui kegiatan ini, para perwakilan daerah membagikan pengalamannya terkait isu HAM. Kabupaten Karo, misalnya, berbagi pengalaman tentang Anugerah Kabupaten/Kota Peduli HAM yang diterimanya.

Selangkah lebih maju, Pemkab Karo pula sudah mulai membuat Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas pembuatan regulasi tentang HAM di tingkat daerah. Selain itu, niat baik juga hadir dari Pemkab Tobasa untuk melakukan kunjungan ke Kabupaten Wonosobo guna belajar lebih lanjut mengenai implementasi Kabupaten/Kota HAM. Di bagian akhir acara, Staf Khusus Bupati Wonosobo menyerahkan dokumen Perda tentang Wonosobo Ramah HAM dan Surat Keputusan Bupati tentang Komisi HAM Daerah Wonosobo kepada perwakilan Kabupaten Karo dan Kabupaten Toba Samosir. Kedua Kabupaten di Sumatera Utara tersebut menyampaikan komitmennya untuk melakukan langkah-langkah seperti yang diambil oleh Kabupaten Wonosobo untuk menjadi Kabupaten yang ramah HAM.

2. Pesta Rakyat dalam rangka Peringatan Hari HAM Internasional di Balige, Kabupaten Toba-Samosir

Kegiatan selanjutnya adalah Pesta Rakyat yang diinisiasi oleh KSPPM guna memperingati Hari HAM. Kegiatan ini diselenggarakan di Lapangan Sisingamangaraja XII, Kabupaten Toba Samosir. Kegiatan yang bersifat terbuka ini dihadiri oleh lebih dari dua ribu orang. Sebagian besar peserta merupakan kelompok yang menjadi dampingan KSPPM sekawasan Danau Toba yang terdiri dari 7 kabupaten, yakni Kabupaten Toba Samosir, Dairi, Tapanuli Utara, Samosir, Karo, Humbang Hasundutan, dan Simalungun.

Sesuai namanya, Pesta Rakyat memang dibuat sebagai pesta untuk rakyat, khususnya di kawasan Toba. Tidak hanya pidato dari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Perwakilan Kabupaten Toba Samosir, Perwakilan Komnas Perempuan, Perwakilan DPRD Sumatera Utara, serta pidato dan orasi tentang situasi HAM di Sumatera Utara oleh Direktur KSPPM Delima Silalahi dan Direktur BAKUMSU Manambus Pasaribu. Pesta Rakyat pula diisi dengan beragam pertunjukan termasuk Tari Tortor bersama, Tari Sigale-gale yang dipersembahkan anak-anak penyandang disabilitas, dan pertunjukan lainnya.

INFID juga menyempatkan diri mengunjungi Kantor KSPPM di Parapat. KSPPM memiliki kantor yang sangat luas yang terdiri dari 3 lantai dan dikelilingi bukit, tanpa AC. Kantor ini juga memiliki dormitory dengan kapasitas 40 tempat tidur yang biasa dipakai oleh warga dampingan yang berkegiatan di Parapat.

3. Diseminasi dan Sarasehan tentang Kabupaten/Kota HAM bersama Pemkab Serdang Bedagai

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, INFID melakukan audiensi dan diseminasi tentang HAM dan Kabupaten HAM dengan Pemkab Serdang Bedagai. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Serdang Bedagai dengan INFID pada bulan November 2018 di Wonosobo.

Dalam kegiatan di Serdang Bedagai ini INFID mengundang perwakilan Pemkab Wonosobo Fahmi Hidayat untuk menyampaikan pengalaman dan perkembangan Kabupaten Wonosobo dalam mengimplementasikan Kabupaten/Kota HAM. Kegiatan diseminasi tentang Kabupaten HAM ini dihadiri sekitar 30 orang yang merupakan perwakilan organisasi pemerintah daerah (OPD) termasuk para camat di Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam kegiatan diseminasi, selain Mugiyanto dari INFID dan Fahmi Hidayat dari Wonosobo, turut berbicara adalah Bupati Serdang Bedagai Soekirman, Staf Khusus Bupati Bidang Hukum dan HAM serta Asisten Pembangunan Pemkab Serdang Bedagai.

Beberapa kabar terbaru mengenai kondisi Serdang Bedagai yang didapat dari audiensi dan diseminasi HAM tersebut salah satunya terkait fokus dari Pemkab Sergai saat ini yakni: (1) Penyuluhan HAM bekerja sama dengan Universitas Negeri Medan (Unimed) dan Kemenkumham RI; (2) Saat ini Pemkab Sergai sedang mengupayakan penyelarasan antara SDGs dengan pemenuhan HAM dalam membangun daerah; 3) Tahun 2019 Pemkab Sergai sudah memiliki anggaran untuk merealisasikan implementasi Kabupaten HAM.