Refleksi 20 Tahun Reformasi: Harapan dan Cermin Introspeksi Masyarakat Sipil (1 dari 6)


PENGANTAR: Dua dekade era reformasi membawa banyak kemajuan. Namun, banyak ‘pekerjaan rumah’ yang membutuhkan kesabaran para insan masyarakat sipil untuk tetap berada di garis depan mempertahankan basis perjuangan. Zaman bergulir, tantangan berkembang, peran bergeser, dan strategi berubah. Tapi, makna kehadiran mereka akan selalu dan semakin penting dalam mengawal proses menuju demokrasi yang berkualitas yang menyejahterakan segenap rakyat Indonesia.

Semua itu membawa konsekuensi yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya bahwa masyarakat sipil perlu melakukan pembenahan internal agar kehadirannya semakin bermakna bagi perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik untuk semua. Demikian pokok-pokok pikiran yang mengemuka dalam pandangan-pandangan para anggota Dewan Pengurus INFID.

Indonesia dalam 20 tahun reformsi ini telah mengalami banyak kemajuan dalam hal cara menyelenggarakan negara. Pertama, cara pandang negara terhadap masyarakat sipil sudah berubah. Negara tidak lagi melihat masyarakat sipil sebagai musuh. Itu penting. Kalau nggak, kita dikejar-kejar, terus hilang. Kedua, pengakuan tentang keberadaan masyarakat sipil sebagai aktor pembangunan dinyatakan dalam legislasi, kebijakan maupun tindakan. Jadi, ada berbagi undang-undang yang memasukkan unsur partisipasi masyarakat. Ketiga, ada peraturan-peraturan yang mensyaratkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari tingkat desa, daerah sampai nasional.

Masyarakat sipil dilibatkan dalam berbagai proses seperti dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), terlibat dalam legislasi terbuka, juga dalam rapat-rapat di badan legislatif (RDPU). Itu menunjukkan bahwa di tingkat legislasi dan regulasi ada aturan yang menjamin partisipasi masyarakat.

Keempat, ada aturan khusus yang menjamin hak berorganisasi. Kemajuan lainnya, selain soal mekanisme dan ruang yang diciptakan melalui legislasi, kebijakan dan tindakan, juga secara substansi, masukan-masukan masyarakat sipil itu ditangkap oleh negara, dan dibuat sebagai kebijakan dan legislasi. Ada undang-undang yang sebetulnya itu merupakan usulan dari masyarakat sipil. Misalnya, soal kemiskinan. Ada kebijakan strategi nasional penanggulangan kemiskinan (SNPK) yang dibangun dari proses konsultasi dan koordinasi masyarakat sipil yang kemudian difasilitasi oleh Bappenas. Ada keterbukaan juga, misalnya, masukan-masukan masyarakat sipil dalam reformasi keamanan. Ada grup yang cukup besar bernama Security Coalition Reform, koalisi reformasi sektor keamanan, yang agenda-agendanya juga diterima oleh kepolisian, tentang bagaimana membangun polisi profesional, polisi yang sipil, itu diterima betul oleh kepolisian.

Meskipun demikian, kemajuan-kemajuan itu juga disertai munculnya ancaman yang sangat serius bagi demokrasi. Negara dan masyarakat sipil sepertinya tidak menyadari pesatnya pertumbuhan ancaman itu, sehingga memberikan respons yang terlalu kecil terlalu terlambat (too little, too late). Kita saksikan pada awal-awal reformasi, ada gerakan untuk memasukkan kembali 9 kata dalam Piagam Jakarta, meskipun upaya itu tidak berhasil dalam proses amandemen konstitusi.

Namun, bentuk-bentuk upaya melawan demokrasi dan intoleransi terus bergulir dari secara sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan menyatakan antidemokrasi, anti-HAM, antikeberagaman yang mengancam keutuhan bangsa, sampai ke gerakan-gerakan melawan program negara seperti imunisasi dan lain-lain. Negara dalam hal ini abai dan memandang seolah-olah gerakan-gerakan antidemokrasi itu kecil, yang akan ditolak dengan sendirinya oleh lapisan luas masyarakat. Ancaman-ancaman itu digerakkan melalui jalur-jalur demokrasi.

Pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas dalam membendung intoleransi di tengah masyarakat. Selain itu, diperlukan bentuk-bentuk langkah penguatan masyarakat sipil secara serius. Pertama, masyarakat sipil harus kembali basis-basis masyarakat. Saat ini sedikit organisasi masyarakat sipil yang benar-benar berbasis masyarakat di desa, sehingga ruang-ruang itulah yang digunakan oleh kelompok-kelompok intoleran.

Kedua, peningkatan literasi kewaspadaan atau deteksi dini bagi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kapasitas diri, tetapi juga semakin cermat memahami konstelasi kekuatan kelompok di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Sehingga, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil benar-benar berbasis pengetahuan. Ketiga, konsolidasi antarkekuatan masyarakat sipil. Buah reformasi telah membantu menyuburkan tumbuhnya organisasi-organisasi masyarakat sipil. Namun, pada saat yang sama tingkat kohesivitas dan sinergi kekuatan-kekuatan itu semakin berkurang. Akibatnya, kerja-kerja bersama dalam memperjuangkan agenda menjadi berkurang. Semua itu tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat sipil. Sehingga, negara harus terus membuka diri pada peran masyarakat sipil.

Dalam era reformasi INFID tetap fokus dan peduli pada isu pembangunan. Namun sejak 2015, ada penajaman fokus. Misalnya, dalam hal mengatasi kemiskinan, INFID melihat ketimpangan (inequality) sebagai akar permasalahan bangsa, termasuk dalam menangkal gerakan-gerakan ekstremis. Politisasi isu kemiskinan sangat kuat, sehingga pemerintah dan masyarakat sipil harus menangkal politisi isu itu. INFID berupaya memberi kontribusi dalam bentuk masukan-masukan dari hasil kajian, agar masalah kemiskinan tidak menjadi komoditas politik semata.

Baru tiga atau dua tahun terakhir INFID mulai melihat oh ada persoalan serius di kalangan muda yang mulai menunjukkan intoleransi. Tapi, kita perlu mengecek apakah ini gejala mayoritaskah atau berapa persen. Ini untuk membuat rekomendasi kebijakan dan gerakannya. Ini sejalan dengan bidang kerja INFID, yakni riset dan perumusan kebijakan, yang diharapkan membantu negara dalam pemenuhan hak sosial-ekonomi-budaya masyarakat.

Kajian-kajian INFID bertumpu pada tiga isu besar, yakni Sasaran-Sasaran Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals), Hak Asasi Manusia, dan Ketimpangan (Inequality). Sebagai organisasi intermediary, INFID memang tidak memiliki basis. Yang memiliki basis adalah anggota-anggotanya, yakni organisasi-organisasi masyarakat sipil atau CSO (Civil Society Organization). Sepanjang INFID bisa menggerakkan organisasi-organisasi yang menjadi anggota dan mitranya dalam merespons tiga isu besar itu sesuai dengan karakter bidang-bidangnya, maka itu sudah merupakan kontribusi besar. Memang tidak menyelesaikan masalah. Tapi, kontribusi itu akan terwujud pada tingkat grass root antara lain dalam bentuk bagaimana mekanisme dan implementasi SDGs dengan prinsip-prinsip universalitas, pendekatan partisipatif, inklusivitas dan sebagainya.

Saya kurang sependapat dengan anggapan bahwa reformasi dalam 20 tahun ini masih tataran kulit luar. Saat kita menyaksikan isu yang perjuangkan masyarakat sipil direspons oleh negara, seperti masalah keadilan gender, itu sudah merupakan hal yang substantiff. Kalau sampai orang bisa usul dan memasukkan beberapa pasal penting yang harus diambil, orang bisa mengusulkan undang-undang desa, itu bukan kulit luar. Itu mengubah secara besar struktur negara ini. Bahkan bisa dikatakan terbesar, sampai-sampai parlemen parlemen waktu itu bingung. “Otonominya cuma sampai daerah, ini bagimana dengan desa.” Kita ajukan argumen dari masyarakat sipil, “Betul, desa harus diakui. Memang ada sebagian kelompok yang masih terabaikan, iya. Karena suara mereka memang belum terdengar. Dan sering kali, yang terdengar itu suara pendampingnya (CSO). Tapi, yang punya legitimasi, kelompok yang berkepentingan belum dapat menyuarakan kepentingannya secara konstruktif. Misalnya, masyarakat adat. Yang bersuara organisasi-organisasi yang cinta masyarakat adat. Masyarakat adatnya sendiri belum menyuarakan. Organisasi anak, yang ngomong LSM anak, bukan anaknya.

Selain itu, harus diakui bahwa masyarakat sipil ini sejujurnya fenomena masyarakat perkotaan. Boleh dicek daftarnya, masyarakat sipil itu ada di mana. Pasti perkotaan, dan paling banyak di Jakarta. Oleh karenanya, partisipasi yang sudah dibuka itu belum bisa dirasakan sepenuh-penuhnya oleh masyarakat luas, karena memang masyarakat sipil itu fenomena perkotaan. Itu problemnya sebenarnya. Kita sudah pernah menghitung. Ketika UU Desa mulai mau diterapkan, dalam 74.010 desa, masyarakat sipil ada di mana? Jumlahnya tidak sampai 5.000. Itu faktanya. Jadi masyarakat sipil juga harus bertanya, harus berpikir, bahwa masyarakat sipil juga tidak punya basis riil sampai ke desa-desa. Tapi, itu juga soal pilihan bentuk organisasi, karena pilihan itu juga memperhatikan kapasitas pengelolaan, yakni kemampuan untuk mengelola organisasi.

Strategi masyarakat sipil juga harus berubah, dong. Situasi berubah, peluang begitu luas, tapi ancamannya juga begitu besar. Negara sebetulnya cukup akomodatif, parlemennya akomodatif, pemerintahnya akomodatif, TNI-Polrinya akomodatif. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat sipil melihat ruang-ruang yang terbuka ini dan melihat ancaman yang nyata ini, mengelola ini sebagai strategi gerakan. Gerakannya harus berubah. Cara membacanya tidak seperti tahun 2000 sampai 2005 lagi. Harus ada update cara melihatnya.

Benar, memang banyak yang harus diubah, tapi masyarakat sipilnya juga harus berubah. Karena kalau tidak merefleksi melihat diri kita sendiri, kita tidak akan pernah berubah. Sebagian besar masyarakat sipil juga mengalami problem yang semakin besar dalam hal dukungan. Ini terutama sekali dirasakan oleh masyarakat sipil yang bekerja di ranah HAM. Mereka sulit mencari dukungan publik, karena publik cenderung bersedia menyumbang untuk hal-hal yang bersifat charity. Juga, trauma masa lalu pasti kuat. Publik tidak mau dianggap sebagai pihak yang membiayai kelompok yang dipandang memusuhi negara. Karena itu, organisasi masyarakat sipil perlu menata kembali soal kemandiriannya.

Kita bisa melihat sekarang banyak teman-teman yang bergerak dalam advokasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak hanya meminta negara lain mendukung Indonesia, tapi juga minta negara-negara dan masyarakat internasional harus memikirkan ruang policy yang diproses pemerintah Indonesia. Negara-negara donor juga mulai bersikap adil. Jadi, isu-isu politik antarnegara juga mulai diangkat masyarakat sipil Indonesia di tingkat internasional. Dunia internasional pun mulai peduli pada persoalan-persoalan secara substantif.

Misalnya dalam hal utang. Dalam masalah utang atau pinjaman yang sudah menjadi bidang gerakannya selama bertahun-tahun, INFID tidak hanya mengkritik negara, tentang utangnya banyak dan sebangsanya, tapi lebih ke soal substansi, seperti persyaratan (conditionality). Kita tahu bahwa utang adalah alat untuk mem-pressure negara. Maka kemudian mereka mengampanyekan conditionality, mendorong human rights, persepektif dalam development berkelanjutan, jadi lebih substantif, daripada sekadar jumlah.