Regional Workshop on Business and Human Rights

  • Wednesday, 07 February 2018 13:44
  • Artikel , Berita
  • 658x dibaca.

INFID, Jakarta – INFID bersama dengan Oxfam di Indonesia, Indonesia Global Compact Network (IGCN), dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan Regional Workshop on Business and Human Rights (BHR) pada tanggal 5-6 Februari 2018 di Jakarta. Acara ini diikuti oleh sekitar 100 perwakilan pemerintah, lembaga internasional, perusahaan, asosiasi bisnis, organisasi masyarakat sipil, serikat kerja, dan akademisi dari negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Myanmar.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi forum dialog multi-stakeholders yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan serta pengalaman mengenai penerapan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam bisnis sesuai dengan United Nations Guiding Principles (UNGP) for Business and Human Rights. Tak hanya itu, workshop yang dihelat di Gedung Nusantara Kemenlu RI ini, juga diharapkan dapat memperkuat komitmen para pihak untuk mendorong terbentuknya Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM di negara masing-masing.

Workshop yang berlangsung selama dua hari ini diawali dengan acara Jakarta International Conversation on Human Rights yang dihadiri oleh Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTHAM PBB), Zeid Ra’ad Al Hussein, yang melakukan kunjungan ke Indonesia pada 4-7 Februari 2018. Zeid sendiri menjadi salah satu pembicara kunci dalam kegiatan yang diorganisir oleh Kemenlu RI ini.

Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi komisioner asal Yordania ini dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke kawasan Asia Pasifik. Ia dijadwalkan mengunjungi dua negara lainnya yakni Papua Nugini dan Fiji setelah Indonesia. Dalam kunjungannya ke Indonesia kali ini, KTHAM juga mendesak Pemerintah Indonesia dan aktor swasta untuk mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip HAM dalam aktivitas pembangunan dan usaha.

“Saya mendesak Pemerintah Indonesia dan perusahaan yang terlibat dalam ekstraksi sumber daya alam, perkebunan dan usaha perikanan skala besar, untuk mematuhi UN Guiding Principles on Business and Human Rights dengan memastikan agar kegiatan bisnis tidak dilakukan dengan melanggar hak-hak masyarakat,” demikian petikan pernyataan Zeid Ra’ad Al Hussein dalam misi kunjungannya ke Indonesia.