Siaran Pers “Dukungan Negara Dalam Praktik Perikanan Budidaya”


  • Wednesday, 23 February 2022 04:08
  • Siaran Pers
  • Telah di baca 912x oleh pengunjung

Rabu, 23 Februari 2022 pukul 13.30 - 15.30 WIB

Melalui Zoom Webinar dan Channel Youtube INFID

Indonesia merupakan negara agraria dan salah satu penghasil budidaya perikanan terbesar di dunia. Sekitar 70% produksi perikanan nasional disumbang oleh produk akuakultur (Bappenas, 2019). Pada tahun 2018 Indonesia menjadi produsen akuakultur (ikan dan rumput laut) terbanyak kedua di dunia. Proyeksi yang dilakukan oleh FAO (2020) pun menyebutkan pada tahun 2030 Indonesia akan masuk sebagai 5 produsen terbesar perikanan budidaya di dunia, tepatnya nomor tiga dengan total produksi 7.7 juta ton. Sebagai salah satu produsen terbesar perikanan budidaya, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sektor bisnis perikanan budaya menghormati HAM. Tidak hanya memastikan keberlanjutan produksi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan sumber daya serta proses yang mementingkan hak asasi manusia. Pada webinar Bisnis dan HAM INFID dengan tema “Dukungan Negara dalam Praktik Perikanan Budidaya” (22/3), Budhi Wibowo, Ketua Forum Udang Indonesia, menyampaikan bahwa negara harus lebih berperan dan memberi dukungan dalam memastikan praktik budidaya perikanan yang ramah lingkungan untuk memastikan keberlanjutan budidaya di Indonesia.

Perhatian terhadap perikanan budidaya sangat diperlukan di tengah ancaman perubahan iklim. Perubahan iklim dapat memengaruhi produksi perikanan budidaya. Begitu juga proses budidaya yang tidak ramah lingkungan juga dapat memperparah perubahan iklim. Indonesia sudah berkomitmen salah satunya melalui Paris Agreement yang menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memiliki tiga program terobosan, di mana dua di antaranya dalam sektor perikanan budidaya. Pertama adalah pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor. Dan kedua, pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal.

“Kita sudah melakukan: 1) Meningkatkan produktivitas lahan, 2) Penegakkan aturan seperti penggunaan lahan dan pembuangan limbah, 3) Memastikan cara budidaya ikan yang baik melalui sertifikasi dan dokumen panduan seperti CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik), CPIB (Cara Penanganan Ikan yang Baik) dan CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik), 4) Penguatan rantai nilai”, jelas M Rifqi, Fungsional Perencana Ahli Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

Sri Yanti, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, pun setuju bahwa perikanan budidaya dan perubahan iklim memiliki hubungan “saling mempengaruhi dan dipengaruhi”. Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah menjalankan langkah yang baik dalam mendukung perikanan budidaya. Salah satunya adalah memasukkan strategi pengembangan perikanan budidaya dalam RPJMN 2020-2024. Meskipun demikian, selama ini kebijakan dan perlakuan di lapangan belum memperhatikan secara maksimal hubungan antara perubahan iklim dengan perikanan budaya.

Salah satu contohnya diungkapkan oleh Tri Laksono, Program Manajer Konservasi Indonesia (KOIN), organisasi yang aktif dalam melakukan pendampingan petambak di wilayah Sidoarjo, Gresik, di Jawa Timur dan Pinrang Sulawesi Selatan. Masalah yang kerap dihadapi petambak skala kecil adalah penyakit yang muncul akibat perubahan iklim dan mempengaruhi kualitas benur. “Menurunnya kualitas lingkungan (tanah dan air), keterbatasan biaya persiapan, dan perlu adaptasi terhadap perubahan iklim. Pemerintah perlu lebih memperhatikan kebutuhan riil petambak dan kendala yang dihadapi petambak dalam proses budidaya”, beber Tri Laksono dalam webinar INFID.

Selain itu, pemerintah juga dinilai masih perlu mengawasi praktik sektor budidaya perikanan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Susan Herawati, dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan berpendapat bahwa Indonesia cukup baik dan sudah memiliki banyak komitmen terkait perubahan iklim. Namun, seringkali upaya yang dilakukan untuk mengembangkan perikanan budidaya tidak sejalan dengan komitmen tersebut. Isu keselamatan tenaga kerja, lingkungan, hingga hak asasi perempuan dalam sektor perikanan budidaya perlu diperhatikan lagi melihat kasus yang pernah terjadi. Salah satunya, kasus Bumi Dipasena dan Charoen Pokphand yang merugikan petambak di mana perusahaan memonopoli kebutuhan usaha dan penjualan hingga petambak bisa menanggung hutang 165 juta setiap orangnya. Dalam memastikan hak pekerja dalam rantai pasok, KIARA menilai sertifikasi produk perikanan masih berfokus pada kebutuhan pasar dan seringkali gagal untuk menjawab permasalahan perlindungan pemberdayaan produsen pangan dan pekerja di dalamnya.

Dalam ancaman perubahan iklim, terdapat urgensi dukungan pemerintah dalam proses budidaya perikanan yang tidak hanya memperhatikan keberlanjutan petambak atau bisnis perikanan budidaya, tetapi juga aspek keberlanjutan lingkungan. Dalam rencana yang dimiliki oleh pemerintah serta pengalaman yang dimiliki petambak, diperlukan rencana dan peraturan yang secara khusus sejalan dengan semangat HAM dan keberlanjutan lingkungan.

Narahubung: Alyaa NZ, [email protected]

Media Sosial:

Instagram : infid_id

Twitter : infid_id

Facebook : infid

Youtube : INFID TV