Siaran Pers: INFID Akan Menyelenggarakan Survei Warga Dan Survei Pemimpin Organisasi Masyarakat Sipil - Pentingnya Umpan Balik Warga untuk Akuntabilitas Bansos

  • Monday, 24 August 2020 00:00
  • Siaran Pers
  • 554x dibaca.

Semestinya bulan Agustus menjadi waktu untuk bersyukur dan merayakan kemerdekaan Indonesia (75 tahun Indonesia), namun hal itu belum sepenuhnya bisa dilakukan. Memasuki bulan ke-5 penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, Indonesia belum bisa melaksanakan selebrasi gegap gempita karena masih harus berjuang melawan keganasan pandemi dan mencegah bahaya resesi ekonomi.

Penanganan pandemi masih jauh dari harapan. Berdasarkan data total per 21 Agustus ada 147.211 kasus COVID-19, atau 537 kasus per 1 juta penduduk. Pemerintah telah melakukan pemeriksaan sebanyak 1.969.941 spesimen dari 1.108.068 orang, yang berarti satu orang bisa menjalani pemeriksaan lebih dari sekali. Pasien sembuh dinyatakan 100.674 orang, diikuti kabar duka 6.418 orang pasien meninggal (infeksiemerging.kemkes.go.id). Dampak COVID-19 pada daerah juga sudah meluas, yaitu 485 kabupaten kota di Indonesia (dari total 514) telah terpapar dan terdampak.

Pemerintah telah melansir dan membagi bantuan sosial tunai dan nontunai/sembako. Hingga akhir Juli 2020, banyak temuan pelanggaran distribusi bansos. Di Jawa Timur misalnya kualitas beras sembako tidak bagus, seperti pecah-pecah dan banyak kutunya, hingga isi beras tidak sesuai kemasan. Di Jawa Barat, Polda Jabar mengungkap pelaku penyelewengan bansos COVID-19, kebanyakan aparatur kewilayahan dari camat sampai RT. Modus yang terjadi beragam, seperti pemotongan dana bansos, hingga mengganti isi bansos. Dengan singkat telah terjadi inclusion error (yang tidak masuk daftar penerima nyatanya menerima) dan exclusion error (yang berhak menerima tetapi tidak menerima)

Melihat kinerja penanganan COVID-19 yang belum efektif (komunikasi, jumlah tes) dan distribusi bansos yang belum tepat sasaran, maka penting sekali bagi Pemerintah memiliki data dari warga dan suara warga dan mereka yang dekat dengan warga yaitu lembaga organisasi masyarakat sipil. Karena itu INFID akan menyelenggarakan 2 Survei ini. Yang pertama, survei warga. Yang kedua, survei para pemimpin organisasi masyarakat sipil.

Survei warga bertujuan untuk memberikan informasi pemantauan dan bukti tentang dampak program dan layanan pemerintah untuk peningkatan dan efektivitas layanan pemerintah serta memperkuat dan mendorong akuntabilitas pemerintah dalam hal kebijakan dan penanganan pandemi. Survei akan dilakukan sejak Agustus hingga September 2020 dengan metode kuantitatif dan melibatkan 2200 responden dari 34 provinsi di Indonesia dengan tingkat margin error +/- <3% .

ntang bagaimana OMS beradaptasi selama pandemi, bagaimana mereka memberikan layanan atau melakukan kegiatan, dan bagaimana prospek keuangan mereka mengingat dampak ekonomi yang besar dari COVID-19. Sebanyak 150 responden akan diwawancara sesuai protokol COVID-19, yakni melalui telephone interview selama periode Agustus hingga September 2020. Pengumpulan data akan menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif dengan responden yang dipilih mewakili wilayah Indonesia bagian barat, tengah dan timur.

Dari dua survei, kita hendak mengumpulkan persepsi dan evaluasi warga dan pemimpin CSO tentang akses, ketersediaan, kualitas pelayanan kesehatan dan informasi, serta bantuan sosial. Kedua survei ini didukung oleh Program MADANI USAID.

MADANI adalah inisiatif dukungan bagi masyarakat sipil selama lima tahun yang dilaksanakan oleh FHI 360. Dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil (CSO) daerah dengan memberikan bantuan teknis dan pendanaan kepada CSO di tingkat kabupaten/kota. MADANI berupaya meningkatkan kapasitas dan legitimasi organisasi, serta menciptakan lingkungan pendukung yang lebih baik bagi CSO untuk bekerja secara lebih efektif dan berkelanjutan. Didanai oleh Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), MADANI mendukung kegiatan yang memperkuat kemampuan CSO lokal untuk mengadvokasi akuntabilitas pemerintah dan toleransi masyarakat yang lebih besar. MADANI bekerja di 32 kabupaten/kota di enam provinsi di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Banten, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Link PDF

Narahubung :

• Bona Tua | INFID | Program Officer SDGs INFID | [email protected] | 0812.9641.4142

• Denisa Kawuryan | Program Assistant SDGs INFID | [email protected] | 0822.3135.7435