Pernyataan Sikap Mengecam Perkosaan Anak oleh Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PT2TPA) Kabupaten Lampung Timur


Pada awal Juli 2020 di tengah permasalahan pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi Indonesia, muncul berita yang memicu kemarahan banyak pihak. Berita tersebut adalah kasus perkosaan yang dilakukan oleh Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PT2TPA) Kabupaten Lampung Timur berinisial DA. Perbuatan pelaku dilakukan kepada anak perempuan berusia 14 tahun, yang merupakan korban perkosaan, yang sedang menjalani proses pemulihan di P2TP2A tempat pelaku bekerja. Kasus perkosaan berulang ini juga diperburuk dengan adanya indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh pelaku. Pasalnya, pelaku pernah menjual korban kepada temannya dengan harga 700 ribu rupiah untuk kembali diperkosa.

Hal ini merupakan sebuah ironi, karena P2TP2A adalah mitra pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bagaimana bisa seorang pimpinan institusi yang mempunyai mandat untuk menyediakan perlindungan dan menjamin pemulihan korban kekerasan malah menjadi pelaku kekerasan seksual dan TPPO? Dalam kasus ini, pelaku tidak hanya melanggar kode etik sebagai petugas pengada layanan, tapi sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dilansir dari beberapa media, saat ini kondisi psikis korban sangat terguncang, karena kembali menjadi korban perkosaan .Tidak hanya itu, korban juga harus menghadapi kenyataan pahit, dimana kesempatannya bersekolah di SMP Negeri pada tahun ajaran baru ini harus pupus karena kasus yang menimpanya.

Kejadian tragis ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap kompetensi dan kinerja P2TP2A di Indonesia, agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Dalam beberapa kasus, pusat pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan di daerah, seperti P2TP2A, didirikan hanya sebagai prasyarat tata kelola daerah atau untuk memperoleh predikat kabupaten/kota layak anak (KLA). Pemerintah juga harus segera menyediakan regulasi berbasis gender untuk melandasi penanganan pemulihan korban kekerasan seksual yang berkualitas dan komprehensif.

Berkaca pada kasus ini, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) menjadi semakin penting untuk segera dibahas dan disahkan. Karena dalam pasal 86 ayat 1, RUU P-KS mengatur tentang pemberatan pidana jika kekerasan seksual dilakukan oleh pejabat. Pemberatan pidana juga berlaku jika korban kekerasan seksual masuk dalam kategori usia anak. Terlebih lagi, RUU P-KS yang merupakan instrumen hukum lex specialis, tidak hanya mengatur tentang pemidanaan pelaku. alam pasal 80 ayat 1 RUU P-KS mewajibkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada petugas pengada layanan dan Aparat Penegak Hukum (APH). Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi terjadinya kekerasan berulang kepada korban oleh petugas pengada layanan dan APH. Tentunya RUU PK-S juga mengatur tentang hak korban untuk mendapat penanganan, perlindungan dan pemulihan.

Kabupaten Lampung Timur, sejak 2016 telah banyak terlibat dalam upaya perwujudan Kabupaten/Kota HAM bersama INFID. Sebagai komitmen, Bupati telah mengeluarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Lampung Timur sebagai Kabupaten Ramah HAM. Lampung Timur juga telah bekerjasama dengan Komnas HAM dalam upaya menuju Kab/Kota HAM dengan membuat Human Rights Youth Camp. Pada tahun 2019, Menteri Yasonna memberikan penghargaan kepada Lampung Timur sebagai salah satu dari 272 Kabupaten Peduli HAM di Indonesia.

Peristiwa ini merupakan kemunduran dari berbagai upaya perwujudan Kabupaten/Kota HAM yang telah dilakukan oleh Lampung Timur sejak lama. Kab/Kota HAM adalah pelaksanaan UU No.39/1999 tentang pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM─ termasuk hak perempuan dan anak. Terpenuhinya hak perempuan dan anak merupakan satu indikator yang harus dipenuhi sebuah Kab/Kota untuk menjadi Kab/Kota HAM. Kab/Kota HAM sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, terutama bagi anak dalam perlindungan khusus.

Berdasarkan hal-hal di atas, INFID,

  1. Mengecam keras perkosaan yang dilakukan oleh Kepala P2TP2A Lampung Timur dan mendorong pihak yang berwajib untuk mengusut tuntas kasus ini sampai ke akarnya.

  2. Mendorong Pemerintah Daerah Lampung Timur untuk memperbaiki sistem perlindungan perempuan dan anak di daerah sebagai salah satu bentuk perwujudan komitmennya terhadap Kab/Kota HAM.

  3. Meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja P2TP2A.

  4. Mendesak pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan RUU P-KS untuk menjamin hak korban dan melindungi warga negara Indonesia dari segala bentuk kekerasan seksual.

Narahubung: Tatat ([email protected])