SIARAN PERS: Refleksi Implementasi Nilai-Nilai HAM di Kabupaten/Kota Untuk Memperkokoh Keberagaman, Inklusi, dan Pembangunan Berkelanjutan



SIARAN PERS

Refleksi Implementasi Nilai-Nilai HAM di Kabupaten/Kota Untuk Memperkokoh Keberagaman, Inklusi, dan Pembangunan Berkelanjutan Kamis, 20 Oktober 2022

IMG_1145-.jpg

Kamis, 20 Oktober 2022 – INFID mengadakan diskusi terkait refleksi implementasi nilai-nilai HAM di Kabupaten/Kota di Indonesia. Tujuan dilakukannya diskusi ini adalah saling berbagi pengalaman, praktik baik, dan pengetahuan tentang penyelenggaraan konsep Kabupaten/Kota HAM (Human Right Cities) di Indonesia. Diskusi ini merupakan salah satu sesi dalam Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM, sebuah acara hasil kerjasama antara INFID, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Komnas HAM yang berlangsung di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, 18-20 Oktober.

Acara dibuka dengan Keynote Speech oleh Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagijo. Beliau menyampaikan dalam lima tahun terakhir, INFID maupun Komnas HAM telah banyak melakukan pendekatan bottom-up dalam mendorong konsep Kabupaten/Kota HAM; seperti capacity building, partisipasi dalam festival HAM, dan sebagainya. Hal yang dirasa masih kurang adalah kebijakan top-down, seperti regulasi dan insentif untuk Kabupaten/Kota yang mengadopsi konsep Kabupaten/Kota HAM. Dari sisi internasional, organisasi United Cities and Local Governments (UCLG) menargetkan dalam 5-7 tahun ke depan sampai tahun 2030, tercipta 50-100 Kabupaten/Kota yang menerapkan konsep Kabupaten/Kota HAM. Dalam forum yang sama, INFID akan dengan senang hati membantu Kabupaten/Kota di Indonesia bisa belajar bersama dan menjadi contoh baik pelokanan HAM di tingkat lokal, nasional, hingga global.

Sesi dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh Listyowati, salah seorang Dewan Pengurus INFID sekaligus juga Ketua Kalyanamitra. Ada empat narasumber yang hadir yakni Kastorius Sinaga, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri; Fahmi Hidayat, Koordinator Desk Wonosobo Ramah HAM; Samuel Yansen Pongi, Wakil Bupati Sigi; dan Khairani Arifin, Ketua Dewan Pengurus INFID sekaligus juga Ketua Pusat Riset HAM Universitas Syiah Kuala Aceh.

Kabupaten/Kota secara struktur pemerintahan ada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kastorius menyampaikan ada banyak instrumen yang digunakan pemerintah, contohnya seperti Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kerukunan Beragama, dll. Keberagaman bangsa Indonesia menjadi satu potensi yang baik bila dimanfaatkan tetapi berpotensi menimbulkan kerentanan bahkan memicu konflik apabila direspon tidak tepat.

Kastorius menyampaikan beberapa poin yang dirasa penting dilakukan dalam rangka menegakkan HAM di level Kabupaten/Kota antara lain 1) meningkatkan peran dan dorongan dukungan kepada forum masyarakat termasuk LSM/Ormas khususnya FKUB di daerah; 2) meningkatkan kewaspadaan bersama, Pemda melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat, dalam antisipasi faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik berlatar belakang isu agama; serta 3) meningkatkan koordinasi antar K/L/I terkait dengan perumusan ulang pembagian tugas dan fungsi pelaksanaan di lapangan.

Fahmi Hidayat sebagai perwakilan dari Desk Wonosobo Ramah HAM berbagi pengalaman implementasi konsep Kabupaten/Kota di Wonosobo. Ia sampaikan bahwa pada awalnya Pemerintah Kab Wonosobo hanya ingin mendorong konsep “ramah” pada 5 sektor yakni anak, perempuan, disabilitas, lansia, dan lingkungan. Setelah melalui proses diskusi, Wonosobo menerbitkan Peraturan Bupati RAD Wonosobo Ramah HAM yang mana memuat 10 hak dan kebebasan dasar.

Komitmen Wonosobo kemudian meningkat kepada sarana infrastruktur dasar yang berperspektif HAM, reformulasi kebijakan berperspektif HAM hingga ke level desa, menggalang kekuatan dan kearifan lokal, serta aksi komunitas memajukan HAM. Dalam menghadapi tantangan-tantangan kedepan, Fahmi menyampaikan beberapa strategi yang dilakukan pemerintah daerah yakni mengadakan Rembug Komunitas; mengunci ruh Kabupaten Ramah HAM pada RPJMD 2021-2026; membangun kerjasama dan kemitraan dengan NGO, universitas dan lembaga lainnya; serta meluncurkan platform digital “Sobo Aksi”.

Samuel Yansen Pongi selaku Wakil Bupati Kabupaten Sigi berbagi tentang program Sigi Religi, dimana pemerintah kabupaten memberikan penghargaan kepada tokoh agama yang sudah turut serta membantu tugas-tugas pemerintah dengan memberangkatkan ke tanah suci masing-masing. Samuel juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran kepada rumah ibadah dan organisasi keagamaan, termasuk organisasi keagamaan lokal. Tahun depan, Kabupaten Sigi hendak melaksanakan festival lestari di pegunungan dan sudah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama Islam dan Kristen. Selain itu, juga ada program Kartu Sigi Masagena yang mana membantu percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui pengobatan gratis, pemberian beasiswa, uang bantuan, dll.

Khairani Arifin, Ketua Dewan Pengurus Aceh yang juga aktif sebagai Ketua Pusham Unsyiah, menyampaikan latar belakang Provinsi Aceh berbeda dengan Sigi dan Wonosobo. Sejak dulu Aceh adalah daerah yang kaya dengan konflik dan peran negara dalam konflik di Aceh cukup tinggi. Sayangnya, sampai hari ini, upaya pemenuhan hak dari masyarakat korban, baik hak keadilan, pemulihan, kebenaran, dan jaminan ketidak berulangan ini belum dicapai dengan baik. Hak korban atas kebenaran telah coba dilakukan oleh Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Komitmen pemerintah dirasa masih belum cukup. Pembangunan Aceh belum sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan hak korban dan diskriminatif. Beliau berharap kasus pelanggaran HAM bisa dibantu selesaikan oleh Komnas HAM. “Kita boleh merayakan apapun, tapi jangan lupa terkait pemenuhan hak korban”, menjadi penutup paparan beliau.

Pada akhir diskusi ditekankan lagi oleh moderator bahwa Human Rights City itu bukan slogan. Dari proses berbagi hari ini terlihat bahwa ketika satu Kabupaten/Kota mendapatkan slogan Human Rights City, itu berarti mereka memiliki upaya berkelanjutan dan terus menerus dalam mengimplementasikan nilai-nilai HAM di daerahnya. Kabupaten/Kota yang menerapkan konsep Kabupaten/Kota HAM juga tidak serta merta bersih dari pelanggaran HAM melainkan terus berupaya memperbaiki keadaan dan belajar dari pengalaman. HAM juga tidak hanya tanggung jawab di satu dua pihak, tetapi semua manusia di wilayah terkait. Keterbukaan, partisipasi, dan komitmen menjadi poin utama. Komitmen yang dimiliki pun perlu didukung dengan sistem yang baik dan kali ini konspe Kabupaten/Kota HAM menawarkan langkah-langkah praktis membangun sistem yang dibutuhkan.

Contact Person: Hendrikus Rizky Visanto Putro Program Assistant on Human Rights & Democracy, International NGO Forum on Indonesian Development. [email protected]