Survei Ketimpangan Sosial Menurut Persepsi Warga Tahun 2017 (Ringkasan)


Survei Ketimpangan Sosial Menurut Persepsi Warga Tahun 2017 (Ringkasan)

Sejak awal tahun 2017, berbagai media massa memberikan tingginya ketimpangan di Indonesia dan termasuk yang terburuk di dunia. Sinyalemen itu sesuai juga dengan apa yang ditemukan Internatonal NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dalam survei ketimpangan sosial menurut persepsi warga, yang diluncurkan di Jakarta pada 8 Februari 2018.

Di tahun 2017, INFID melakukan pengukuran penilaian warga mengenai ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia selama tahun 2016/2017. Hasil survei ini menunjukkan ada kenaikan ketimpangan sosial menurut warga. Indeks ketimpangan yang diperoleh lebih baik dari tahun sebelumnya. Indeks ketimpangan berubah dari 4,4 menjadi 5,6. Artinya setiap warga menilai ada 5-6 ranah yang timpang di Indonesia. Indeks ketimpangan di tahun 2017 tergolong tinggi.

Secara keseluruhan, 84% responden (dari total sampel 2250 orang) mempersepsikan adanya ketimpangan setidaknya pada satu ranah. Bisa dikatakan, 8 dari 10 warga Indonesia mempersepsi adanya ketimpangan. Peningkatan ketimpangan sosial ini mengindikasikan belum adanya usaha yang signifikan dalam mengatasi ketimpangan di berbagai ranah. Evaluasi terhadap usaha penanganan masalah ketimpangan di Indonesia perlu dilakukan secara sistematis agar dapat dilakukan perbaikan yang tepat sasaran.

Penghasilan dirasakan oleh warga sebagai ranah yang paling timpang dan paling besar peranannya dalam menghasilkan ketimpangan sosial. Ketimpangan penghasilan berdampak pada ketimpangan pada kepemilikan rumah dan harta benda, pendidikan dan kesehatan. Pengaruh ketimpangan penghasilan terhadap ketimpangan sosial keseluruhan paling besar. Ketimpangan dalam kesempatan mendapatkan pekerjaan merupakan ranah kedua yang dianggap paling timpang dan menjadi faktor terbesar dalam menghasilkan ketimpangan sosial.

Ketimpangan merata di wilayah Indonesia: Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Di Indonesia bagian timur ketimpangan lebih tinggi dari wilayah lainnya. Selain itu, diskriminasi juga dipersepsi oleh warga baik di Indonesia bagian barat, tengah maupun timur. Persepsi pengalaman diskriminasi lebih tinggi di Indonesia bagian timur dan Sumatra, bila dibandingkan dengan rata-rata (seluruh Indonesia). Warga juga menilai masih terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Persepsi ketimpangan gender lebih tinggi di wilayah Indonesia Bagian Timur dibandingkan dengan wilayah Indonesia Bagian Barat. Dua aspek yang dinilai paling timpang di antara laki-laki dan perempuan adalah kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan.

Rekomendasi

  1. Selain peningkatan kesempatan kerja dan penyetaraan penghasilan, diperlukan program sosial dalam bentuk pemberian tunjangan bagi pencari kerja sebagai salah satu cara.
  2. Untuk mengurangi ketimpangan penghasilan. Pemberian tunjangan ini dapat berperan untuk meningkatkan distribusi pendapatan. Bentuk dari tunjangan bagi pencari kerja dapat terdiri atas dua jenis:
    • Tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada warga yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui program asuransi;
    • Tunjangan dalam bentuk bantuan konsultasi dan agen pencarian kerja bagi para pekerja yang membutuhkan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan pengalamannya.
  3. Diperlukan program sosial dalam bentuk tunjangan pelatihan kerja untuk meningkatkan atau menambah keahliannya, khususnya bagi mereka yang berusia di atas 30 tahun baik perempuan maupun laki-laki. Peningkatan keahlian atau tambahan keahlian baru diperlukan untuk dapat meningkatkan penghasilan para pekerja.
  4. Paket penyelamatan untuk semua orang dewasa yang tidak memiliki pekerjaan dengan gaji bagus, agar mereka dapat memperoleh dan mempertahankan pekerjaan dengan penghasilan yang baik.
  5. Mengurangi pengangguran dengan:
    • Skema penciptaan lapangan kerja yang disponsori pemerintah.
    • Kebijakan pasar tenaga kerja aktif untuk meningkatkan kemampuan kerja, seperti skema re-training.
    • Skema kesejahteraan kerja yang mendorong partisipasi pasar tenaga kerja.
    • Menyelenggarakan program pelatihan sektoral, magang, dan program kerja sambil belajar.
    • Berikan insentif yang kuat untuk penciptaan lapangan kerja di dalam kota/kabupaten.
  6. Meningkatkan bimbingan dan upaya lainnya untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam pekerjaan laki-laki dan posisi kepemimpinan politik.
  7. Meningkatkan dana pemerintah untuk opsi penitipan anak berkualitas tinggi.
  8. Memulihkan dan memberikan penekanan yang lebih atas pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan.
  9. Realokasi dana 5-10% untuk meningkatkan investasi SDM perempuan dari anggaran pendidikan di APBN.
  10. Memastikan menyempitnya kesenjangan antara daerah dalam pembangunan manusia dan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas SDM bagi kelompok masyarakat miskin.
  11. Memperbaharui kebijakan pajak di Indonesia, sesuai dengan potensi ekonomi lndonesia dan prinsip pembagian beban dan manfaat yang adil.
  12. Perbaikan Undang-Undang Perpajakan agar dapat mengakomodasi potensi pendapatan pajak dan realitas kekayaan kelompok super kaya Indonesia.
  13. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program pengurangan ketimpangan disarankan untuk dilakukan secara komprehensif. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan mulai dari perencanaan hingga pengukuran hasil dan dampak. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir pelaksanaan program, melainkan perlu dilakukan dalam keseluruhan rentang pelaksanaan program, sejak awal, pertengahan hingga akhir program sehingga selain dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan program berikutnya, juga menjadi dasar untuk perbaikan program yang sedang berlangsung.

Citizen Perception Survey on Social Inequality in 2017 (Summary)

Since early 2017, various mass media have drawn attention to Indonesia’s alarming level of inequality, even regarded among the worst in the world. These reports match the findings obtained by the International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) from a citizen perception survey on social inequality, launched in Jakarta on 8 February 2018.

In 2017, INFID measured public perceptions on social inequality in Indonesia between 2016 and 2017. The survey revealed a rising trend in social inequality from the perspective of citizens. The inequality index is higher than the previous year, from 4.4 to 5.6. This means that citizens believed 5-6 domains in Indonesia are unequal. The inequality index in 2017 is considered high.

Eighty four percent of respondents in overall (from a total sample of 2250 people) perceived inequality to be present in at least one domain. It can therefore be said that 8 out of 10 people in Indonesia are aware of some form of inequality. Such widening social disparities indicate the absence of meaningful efforts to address this issue in various sectors. An evaluation of actions to tackle inequality in Indonesia needs to be carried out systematically in order to ensure accurately targeted efforts for improvement.

Citizens perceive income distribution to be the most unequal domain, and contribute the most to social inequality. Income inequality leads further to widening disparities in the ownership of houses and properties, and in accessing education and health services. Income inequality has the largest impact on social disparities in overall. *Inequality in employment opportunities is perceived to be the second most unequal domain, and significantly contributes to social inequality.*Inequality is prevalent across Indonesia: Sumatra, Java, Bali, Kalimantan, and Sulawesi. In the eastern part of Indonesia, inequality is worse than other regions. Furthermore, citizens believed that discrimination also occurs across the country, from the west to east of Indonesia. Discrimination is perceived to be worse in the eastern part of Indonesia and in Sumatra, compared to the rest. Members of the public also expressed how women still face discrimination. Gender inequality is perceived to be higher in the eastern part of Indonesia compared to regions in the west. Two aspects believed to most unequal among men and women concern the opportunities in accessing jobs and earning income.

Recommendations

  1. Apart from expanding job opportunities and narrowing income disparities, social programs that provide benefits to job seekers are also needed, among others.
  2. To reduce income inequality, the provision of benefits can help better redistribute income. There are two types of benefits for job seekers:Social programs that provide job training are needed to improve or increase skills, especially for those aged 30 above, both men and women. Improving existing skills or adding new ones are essential to help workers earn higher wages.
    • Cash benefit for citizens whose employment relationships are severed, through an insurance program;
    • In-kind benefit through consultation and employment agencies for job seekers, according to their skills and experiences.
  3. Social programs that provide job training are needed to improve or increase skills, especially for those aged 30 above, both men and women. Improving existing skills or adding new ones are essential to help workers earn higher wages.
  4. A rescue plan for adults with low-paying jobs is needed to help them secure and retain jobs with better salaries.
  5. Reduce unemployment through the following measures:
    • Government-sponsored job-creation schemes.
    • Labor policies for active workers to improve job skills, such as re-training programs.
    • Worker welfare schemes that stimulate labor market participation.
    • Sectoral training programs, internships and on-the-job programs.
    • Strong incentives to create job opportunities in cities or districts.
  6. Provide consultation, guidance and other efforts to increase the number of women in male-dominated jobs and in political leadership positions.
  7. Increase government funds for high-quality childcare options.
  8. Pay more attention to human development, including workers.
  9. Reallocate 5-10% of the national education budget (APBN) for increasing investment in human development for women.
  10. Narrow the regional gap in human development and widen opportunities to improve the quality of human resource, particularly among the poor.
  11. Reform tax policies in Indonesia, according to the national economic potential and the principle of the fair share of burden and benefit.
  12. Revise the tax law to consider the country’s tax revenue potential, especially from the super-rich in Indonesia.
  13. Monitor and evaluate inequality-busting programs, and recommend for more comprehensive implementation. Monitoring and evaluation should start from the planning stage to the measurement of outcomes and impacts. Evaluation should not only be conducted at the end of program implementation, but also throughout the duration spent on program execution, from the beginning, middle to end of the program in order to generate input and feedback for future implementation of programs, and also for improving ongoing programs.

DOWNLOAD LINKS:

Laporan lengkap Survei Ketimpangan Sosial Menurut Persepsi Warga Tahun 2017 (dalam Bahasa Indonesia) dapat diunduh di sini.

Infografis-Survei Ketimpangan Sosial Menurut Persepsi Warga Tahun 2017 (dalam Bahasa Indonesia) dapat diunduh di sini.

Infographic-Social Inequality Index 2017 (English) download here.