SIARAN PERS Penilaian Cepat Penanganan COVID-19 di Tiga Wilayah (Kota Makassar, Kota Padang dan Kota Yogyakarta)


SIARAN PERS INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT (INFID) WEBINAR SERIES SDGs MENJADIKAN INKLUSI DAN PARTISIPASI WARGA SEBAGAI OBAT MUJARAB COVID-19 “Penilaian Cepat Penanganan COVID-19 di Tiga Wilayah (Kota Makassar, Kota Padang dan Kota Yogyakarta)”

Jum’at, 17 Juli 2020 Pukul 14.00 - 16.00 WIB

Jakarta, 17 Juli 2020, INFID mendiseminasikan riset kualitatif penilaian cepat penanganan COVID-19 di tiga kota. Riset ini merupakan hasil kerjasama INFID dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) daerah yaitu Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulawesi Selatan, Swara Nusa Institute Yogyakarta dan Society Empowerment and Development Institute (SCEDEI) Sumatera Barat.

Riset dilakukan selama dua bulan (Mei-Juni 2020) di tiga wilayah yaitu Kota Makassar, Kota Padang dan Kota Yogyakarta. Riset ini menggunakan sumber data primer/langsung melalui wawancara mendalam secara virtual mengikuti protokol physical distancing dengan 40 narasumber yang terdiri dari 20 laki-laki dan 20 perempuan yang mewakili pemerintah daerah, warga/tokoh masyarakat, media, kelompok perempuan, kelompok disabilitas dan Kelompok Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM). Penggalian data sekunder juga dilakukan melalui penelusuran berita cetak dan elektronik.

Latar belakang riset ini adalah kekhawatiran mengenai masifnya dampak penyebaran COVID-19 di daerah. Per 17 Juli 2020, virus COVID-19 telah menyebar ke 464 Kabupaten/Kota di 34 provinsi, dengan kerentanan dan dampak yang berbeda-beda. Situasi tersebut kemudian memaksa penanganan COVID-19 harus dilakukan dalam kerangka cepat, tepat, cukup dan inklusif.

Berdasarkan hasil riset, pandemi COVID-19 melumpuhkan perekonomian warga di tiga kota. Di Kota Yogyakarta sebagai wilayah industri pariwisata, sekitar 96 destinasi wisata di Kota Yogyakarta tidak beroperasi sejak bulan Maret. Kondisi ini membuat 140 hotel bintang lima mengalami penurunan okupansi hingga 40 persen, yang berakibat pada dirumahkannya puluhan ribu karyawan. Di Padang, Sumatera Barat, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi mencatat 6.157 pekerja telah dirumahkan, dan 398 orang diberhentikan dari pekerjaannya. Di Makassar, UMKM banyak yang tutup dan karyawannya dirumahkan, bahkan belum menerima bantuan sosial sampai saat ini

Peningkatan angka kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi di tiga kota. Berita palsu dan kebencian juga menyebar di media sosial dan sering membuat masyarakat panik, seperti stigma terhadap pasien COVID-19 dan keluarganya, hingga penolakan tempat tinggal tenaga kesehatan (kost).

Pada konteks tata kelola, pemerintah di tiga daerah telah mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19, menyediakan portal website untuk penyebaran informasi tentang COVID-19. Namun sayangnya, warga lebih banyak menerima sosial media ketimbang informasi dari website. Pelibatan multipihak dalam penanganan COVID-19 juga masih minim, padahal masyarakat dan komunitas memiliki potensi dan modal sosial yang besar untuk meminimalisir pencegahan COVID-19.

Pandemi COVID-19 secara khusus juga sangat berdampak terhadap kelompok rentan. Akses informasi yang tidak inklusif menjadi kendala bagi penyandang disabilitas. Sampai sekarang, pemerintah belum menyediakan informasi dengan memakai layanan bahasa isyarat (layanan GPI), sehingga banyak penyandang disabilitas tidak bisa mengikuti informasi perkembangan COVID-19.

Walaupun berbagai masalah mengenai penanganan COVID-19 beragam, beberapa praktik baik dari warga perlu diadopsi pemerintah dan di scale up. Di Yogyakarta, ada gerakan “GEMBREGAH” atau Gembira Menanam Sayur di teras dan pekarangan rumah yang diinisiasi oleh warga di Kampung Bausasran. Di Makassar ada koalisi yang terdiri dari universitas, OMS dan media yang secara aktif memberikan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD).

Iranda Yudhatama, Direktur Eksekutif Swara Nusa Yogyakarta, menyatakan, “Ketidakjelasan kewenangan dan tumpang tindih baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah menyebabkan koordinasi yang buruk. Sampai saat ini belum ada perencanaan yang sistematik dalam penanganan pandemi COVID-19. Padahal skema pentahelix, pelibatan multipihak, menjadi dasar dalam penanganan bencana pandemi.” Mulyadi Prajitno dari Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulawesi Selatan menegaskan, “Pentingnya pelibatan masyarakat dan OMS dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah untuk mempercepat penanganan COVID-19. Bantuan sosial yang menjadi tumpuan untuk bertahan selama COVID-19 kini sudah tidak terdengar lagi. Padahal, saat ini keadaan angka infeksi COVID-19 di Makassar semakin naik. Di sisi lain, anggaran COVID-19 yang dialokasikan tidak terserap bahkan cenderung tidak transparan penggunaannya”.

Tanty Herida dari SCEDEI Sumatera Barat mengatakan, “Belum terlihat kebijakan perlindungan ekstra bagi penyandang disabilitas di saat new normal, padahal sebagian besar kelompok disabilitas mempunyai masalah ekonomi. Banyak juga di antara mereka yang trauma untuk berinteraksi dengan lingkungan karena takut terpapar COVID-19”. Bona Tua, Program Officer SDGs INFID menyatakan, “Pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan data dalam penanganan COVID-19. Tidak hanya politik data, permasalahan teknis pengumpulan data masih terjadi sampai saat ini. Aliran data harus dipastikan mengalir dan terbuka dari tingkat paling rendah (desa kelurahan), kecamatan, hingga nasional. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pemerintah menerima data warga dan menggunakannya dalam pembuatan kebijakan”.

Berdasarkan temuan penilaian cepat dampak dan penanganan COVID-19 di tiga kota, maka temuan riset mengerucut pada rekomendasi yaitu:

  1. Pemerintah perlu melibatkan warga dan multipihak dalam perbaikan dan sinkronisasi data penerima bantuan sosial (PKH, BLT, BNPT, DTKS, BDT, data terdampak COVID-19), terutama kelompok difabel dan juga kelompok buruh yang terkena dampak PHK. Data ini penting sebagai verifikasi, serta sinkronisasi antara data pemerintah sehingga tidak terjadi bias penerima manfaat
  2. Pemerintah perlu menyesuaikan bantuan sosial dengan kondisi masyarakat agar tepat sasaran. Bentuk bantuan sosial sebaiknya tidak terbatas dalam sembako namun juga uang tunai, kebutuhan balita, kebutuhan lansia dan lainnya.
  3. Urgensi pelibatan lembaga komisi informasi publik di daerah atau asosiasi media dalam melakukan sosialisasi, pemantauan dan pengaduan warga. Hal ini penting untuk mendorong pelibatan partisipasi warga dan memastikan bahwa data dan informasi terbuka dan dapat diakses oleh semua warga.
  4. Perlu adanya kebijakan yang bersifat afirmatif kepada kelompok rentan, misalnya; (a) Kunjungan pelayanan kesehatan kepada lansia dan disabilitas; (b) PMT (Pemberian Makanan Tambahan) khusus kepada kelompok rentan; dan (c) Pelibatan kelompok rentan seperti disabilitas dalam struktur gugus tugas daerah.
  5. Penanganan bencana daerah wajib merujuk Perka No 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam kebencanaan, sebagai landasan hukum program dan anggaran penanggulangan COVID-19 yang berbasis gender

Narahubung: Bona Tua ([email protected]) Denisa ([email protected])