Wonosobo Akan Memiliki Komisi HAM Pertama di Indonesia


INFID, Wonosobo – Selambat-lambatnya dalam 6 bulan ke depan, Kabupaten Wonosobo akan memiliki Komisi HAM Wonosobo. Komisi HAM ini akan dirancang untuk menjadi motor dan pengawas pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Bila ini terjadi, Wonosobo akan menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang memiliki Komisi HAM tingkat kabupaten/kota.Target waktu 6 bulan tersebut disampaikan oleh Aldhiana Kusumawati, anggota Human Rights City Desk Wonosobo yang juga merupakan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Komitmen ini kemudian ditegaskan kembali oleh Sumedi, Asisten Pembangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam sebuah workshop berjudul “Menggagas Komisi Daerah Wonosobo Ramah HAM” di Dieng Creative Hub, Wonosobo pada tanggal 8 Maret 2018. Acara tersebut terselenggara berkat kerja sama Pemkab Wonosobo dengan Friedrich Naumann Stiftung (FNS) sebuah yayasan dari Jerman yang bekerja untuk mempromosikan demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia.Sebagai pembicara dalam workshop tersebut adalah Fajrimei A. Gofar dari Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP), Rusman Widodo dari Komnas HAM dan Mugiyanto mewakili INFID. INFID bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kantor Staf Presiden (KSP) adalah lembaga yang selama ini bekerja sama mempromosikan pengadopsian kerangka Kabupaten/Kota HAM di seluruh Indonesia. Dalam workshop tersebut, Rusman Widodo menyampaikan paparan tentang peluang dan tantangan pembentukan Komisi HAM Wonosobo, berdasarkan pengalaman proses pembentukan Komnas HAM dan Komisi Daerah (Komda) HAM. Berdasarkan modalitas yang ada, Rusman menyampaikan telah terpenuhinya syarat-syarat bagi dibentuknya Komisi HAM Wonosobo. Rusman juga menegaskan pentingnya partisipasi dan representasi kelompok rentan dalam komisi yang akan dibentuk.

Fajrimei A. Gofar yang merupakan Staf Ahli Kedeputian V KSP mengapresiasi langkah maju yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo serta menyampaikan komitmen dan program pemerintah Jokowi di bidang HAM sebagaimana termaktub di Nawacita, RPJMN, dan RANHAM.

Sedangkan Mugiyanto, Senior Program Officer bidang HAM dan Demokrasi INFID yang diminta menyampaikan beberapa contoh Komisi HAM Daerah mengatakan, “Belum ada contoh yang sebanding dengan Komisi HAM seperti yang dicita-citakan oleh Pemkab Wonosobo. Karena itu, Komisi HAM Wonosobo ini akan menjadi yang pertama di Indonesia. Bila terbentuk, Komisi HAM Wonosobo akan menjadi contoh dan model bagi kabupaten/kota lain yang hendak mendirikan Komisi HAM tingkat kabupaten/kota.”

Mugiyanto lalu mengambil contoh lembaga serupa di luar negeri. Dua contoh yang diambil adalah Kota Gwangju (Korea Selatan) dan Barcelona (Spanyol). Di kedua Kota HAM tersebut, berdasarkan Peraturan Walikota (Ordinance), Walikota membentuk Kantor HAM (Human Rights Office) untuk menyusun roadmap dan melaksanakan program kota terkait masalah HAM. Sedangkan untuk mengawasinya, pemerintah kota membentuk Kantor Ombudsman untuk menerima laporan warga, menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi ke Walikota dan Dewan Kota.

Di bagian akhir Mugiyanto menyampaikan 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam membentuk Komisi HAM Wonosobo ini, yaitu terkait: (1) mandat dan wewenang; (2) anggota; dan (3) pendanaan. Terkait tiga hal penting tersebut, para peserta workshop yang merupakan perwakilan dari unsur pemerintah daerah terkait, organisasi pemuda, organisasi lanjut usia (lansia), organisasi penyandang disabilitas, organisasi perempuan, organisasi buruh migran, akademisi, dan tokoh masyarakat tidak berhenti menyampaikan usulan-usulan lisan dan tertulis. Beberapa di antaranya adalah pentingnya orang-orang yang kredibel, berintegritas dan independen sebagai syarat menjadi anggota komisi. Kriteria yang lain adalah keterwakilan dari berbagai stakeholder, khususnya perwakilan masyarakat termasuk kelompok rentan. Mereka juga berharap komisi yang dibentuk nantinya memiliki wewenang yang kuat sehingga rekomendasinya akan dilaksanakan oleh Bupati. Para peserta juga sepakat agar selain dari APBD, komisi ini juga didanai oleh sumber-sumber lain selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

Wonosobo memang pelopor dalam pengadopsian kerangka Kabupaten HAM (Human Rights Cities). Selain memiliki peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah (Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Bojonegoro memiliki Peraturan Bupati (Perbup)), mereka juga sangat aktif dalan forum-forum terkait di tingkat nasonal maupun internasional seperti World Human Rights Cities Forum (WHRCF) di Gwangju, Korea Selatan, Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, dan UN Habitat di Quito, Ekuador.

Kini mereka menginisiasi pembentukan Komisi HAM Wonosobo untuk memastikan pelaksanaan komitmen HAM Pemkab Wonosobo sebagaimana dicantumkan dalam Perda No. 5 tahun 2016 tentang Wonosobo Kabupaten Ramah HAM.