Dua puluh tahun sesudah masa reformasi 1998, Indonesia merupakan negara paling demokratis di Asia dan Asia Tenggara. Empat kali pemilu berjalan damai dan bebas. Kebebasan pers menjadi mahkota, bahkan kebebasan berserikat dan berpendapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Sementara, saat negara-negara tetangga mengalami pasang surut demokrasi (kudeta di Thailand hingga Myanmar), Indonesia terus berkembang dan memperkuat demokrasinya.

Meski demikian, demokrasi ternyata melahirkan “Achiless Heel”, yaitu tumbuh suburnya kelompok-kelompok fundamentalis yang tidak toleran terhadap perbedaan. 

Tindak intoleransi dan kekerasan kepada minoritas semakin hari semakin kuat. Termasuk berbagai kasus kekerasan kepada Ahmadiyah. Tren lainnya adalah berbagai konflik lahan atau konflik tanah yang meluas seiring ekspansi investasi perkebunan-perkebunan besar yang belum berhasil diatasi oleh pemerintah. Konflik tersebut menghadapkan warga dengan perusahaan maupun warga dengan pemerintah. Pemerintah di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah membentuk tim penyelidik namun hingga berakhirnya Presidensi SBY, belum ada titik terang mengenai penyelesaiannya.


Indonesia juga masih disandera oleh masa lalunya, yaitu belum adanya rekonsiliasi dan akuntabilitas dengan pelanggaran HAM di masa lalu. Mulai dari kasus Munir, kasus Trisakti, orang hilang hingga berbagai kasus pelanggaran berat tahun 1965.  Di sisi lain, berbagai inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat dan para pemimpin daerah juga terus berjalan, seperti rekonsiliasi antarkeluarga korban 1965 dan upaya-upaya untuk mengembangkan HAM di berbagai kota di Indonesia dengan Human Rights Cities.


Partisipasi Indonesia dalam Open Government Partnership (OGP) dan Rencana Aksi Open Government Indonesia sejak tahun 2011 menjadi peluang untuk memperkuat arus reformasi kelembagaan pemerintah. Lahirnya LAPOR sebagai pintu bagi pengaduan dan perbaikan pelayanan publik merupakan kemajuan yang harus diperkuat dan diperluas hingga ke seluruh pelosok Indonesia.


Program HAM dan Demokrasi INFID


Program HAM dan Demokrasi INFID bertujuan untuk mengawal dan memastikan proses reformasi di Indonesia berjalan secara demokratis dan menghormati serta memenuhi prinsip-prinsip HAM. 


Fokus kerja program ini yaitu: 


1. Mendorong implementasi kabupaten/kota HAM

2. Mewujudkan implementasi HAM dalam sektor bisnis

3. Pencegahan intoleransi dan ekstremisme

4. Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil sekaligus melakukan konsolidasi masyarakat sipil dalam merespons perkembangan politik elektoral. 


INFID telah aktif melakukan kajian dan penelitian, kemitraan dengan berbagai stakeholderkampanye dan edukasi publik di media daring maupun luring di berbagai kota di Indonesia, dan advokasi kebijakan.