Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi positif di angka lima persen per tahun, tak lantas mengeluarkan Indonesia dari daftar negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi. Kesenjangan terjadi di berbagai aspek pembangunan layaknya kanker yang menggerogoti aspek sosial, ekonomi, dan politik Indonesia, di antaranya memperlambat pengentasan kemiskinan, memperlambat pertumbuhan ekonomi, hingga menimbulkan konflik sosial.

Program Penurunan Ketimpangan INFID lahir untuk menjawab tantangan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia antara lain: 

  1. Bagaimana untuk memastikan penurunan ketimpangan menjadi indikator pembangunan setiap tahun dan 5 tahun
  2. Bagaimana untuk membuat sistem pajak dan belanja sosial Indonesia (tax and transfer) efektif menurunkan ketimpangan
  3. Bagaimana untuk memastikan program-program pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih memperluas aksesdan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan dan ketenagakerjaan, termasuk penghapusan berbagai praktik diskriminasi (terhadap kelompok difabel, perempuan, masyarakat adat, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya)


Sejak tahun 2014,  INFID fokus pada isu penanganan ketimpangan kesempatan kerja melalui perluasan kesempatan dan kerja layak bagi masyarakat sipil. Survei Barometer INFID tahun 2015 telah menunjukkan bahwa terbatasnya kesempatan kerja merupakan penyebab utama ketimpangan di mata warga. Oleh karena itu, perluasan kesempatan kerja dan kerja layak merupakan salah satu kunci utama untuk menurunkan ketimpangan.

Di samping itu, INFID juga aktif mendorong struktur pajak yang adil sebagai salah satu cara menurunkan ketimpangan. 

Pajak yang tidak adil menyebabkan pekerja membayar pajak lebih banyak dari orang kaya, perempuan membayar pajak lebih tinggi dari laki-laki, dan korporasi melakukan penghindaran dan pengemplangan pajak. Padahal pajak merupakan sumber penerimaan negara dan sumber kemandirian negara.