Apakah Perspektif yang Berpihak kepada Korban sudah hadir dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM? (Sebuah Analisis dari Riset Kualitatif dan Kuantitatif tentang UU TPKS)


  • Friday, 04 November 2022 09:00
  • Artikel
  • 0 Berkas di unduh
  • 210x dibaca.

Oleh: Muhammad Naziful Haq

Kasus perkosaan yang menimpa N, seorang perempuan pegawai di Kemenkop-PKM, telah berakhir secara damai lantaran pernikahan menjadi jalan tengah bagi pelaku dan korban. Korban mengalami kerugian psikologis, materil, dan sosial selama pernikahan. Pelaku tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi hak-hak korban. Keluarga korban menilai pernikahan tersebut seakan solusi pelaku untuk lari dari tahanan.

Pihak kepolisian tidak berbuat banyak, selain memfasilitasi proses pernikahan dan menghentikan kasus ini dengan dalih restorative justice. Sementara itu, belum ada sanksi tegas dari Kemenko-PKM. Pelaku masih melenggang pada posisi pekerjaan yang sama dan mampu mengakses beasiswa. Keluarga korban telah menghubungi LBH APIK Jawa Barat untuk pendampingan hukum. Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual menilai, kasus ini diselesaikan dengan main-main.

Kasus ini merangkum lengkap bagaimana hal-hal yang digarisbawahi oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), seperti relasi kuasa, bias posisi jabatan, tekanan keluarga, dan penanganan miskin perspektif gender, serempak hadir dalam kehidupan sehari-hari dan turut menentukan nasib korban perkosaan. Riset kuantitatif INFID tahun 2022, tentang persepsi masyarakat terhadap UU TPKS, salah satunya, mengungkap bahwa antara berujung damai (26.8%) dan berhasil menempuh jalur hukum (27.4%) dari penyelesaian kasus KS hanya selisih tipis. Sementara itu, 33% kasus KS terhadap perempuan berakhir tidak diselesaikan.

Pararel dengan temuan itu, riset kualitatif INFID tahun 2022 tentang tantangan implementasi dan kebutuhan operasionalisasi UU TPKS, menemukan bahwa keluarga juga bisa menjadi wahana kontestasi relasi kuasa untuk memengaruhi keputusan bentuk penyelesaian kasus yang dikehendaki korban. Dalam kasus N, keluarga pelaku meminta keluarga korban agar menikah dengan salah satu pelaku yang masih lajang. Secara struktural pun, polisi dan Kemenko-PKM belum memiliki aturan tegas yang menghimpun hal-hal yang penting untuk dihindari dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Di saat yang sama, kontestasi itu juga diuntungkan oleh situasi absennya perspektif gender dan korban di penegak hukum. Kasus N menyiratkan, implikasi mendasar saat hal-hal yang digarisbawahi oleh UU TPKS diabaikan adalah munculnya sebuah pola-pola penanganan yang terbatas pada ranah kepegawaian dan teknis-mandatoris, tanpa mencakup ranah psikologis, hak pemulihan martabat, dan keseriusan dalam menindak pelaku.

Hak-hak N sebagai korban telah terpinggir oleh keresahan humas institusi dan relasi status kepegawaian pelaku, ketika Kemenkop-PKM dan kepolisian masih menoleransi keleluasaan pelaku dalam, (1) mempertahankan pekerjaannya, (2) bebas sanksi sosial atas sikap asosial terhadap korban dan keluarganya setelah nikah, dan (3) mengakses beasiswa studi.

Kemenkop-PKM dan kepolisian juga masih terjerembab pada norma lama yang melihat bahwa pernikahan sebagai ritus sosial yang menjadikan seks ‘jadi bermoral’, juga dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus perkosaan. Kedatangan keluarga pelaku ke keluarga korban untuk menikahkan korban dan pelaku kemudian gagal dilihat sebagai babak baru di mana korban bisa menanggung beban psikis, materil, dan sosial lebih besar.

Dalam perspektif UU TPKS, pemaksaan perkawinan adalah termasuk salah satu bentuk kekerasan seksual. Masalah struktural yang ditemukan riset kualitatif INFID tahun 2022 soal aspek ini adalah, belum banyak institusi sosial, ekonomi, politik, dan religius, dan penegak hukum yang mengakui pemaksaan perkawinan sebagai bagian dari kekerasan seksual.

Upaya edukasi dan sosialisasi untuk mengarus-utamakan pemahaman itu tentu menjadi mandat dari UU TPKS. Namun resistensi pasti ada, saat tidak semua individu dalam sebuah lembaga bisa menerima pemaksaan perkawinan sebagai bentuk kekerasan seksual. Oleh karena itu, dalam konteks kasus N, tanggungjawab yang diberikan tanpa sadar terbatas pada pemenuhan hak-hak kepegawaian, dan tidak menaruh perhatian serius pada nasib korban setelah menikahi pelaku.

Secara kepegawaian, pemenuhan hak korban seperti gaji, tunjangan, dan jaminan pemindahan pekerjaan adalah memadai untuk disebut tanggung jawab pemenuhan hak. Namun KS adalah kejahatan yang melampaui masalah hak kepegawaian semata. KS adalah pelanggaran hak asasi manusia, dan membutuhkan pemenuhan yang mencakup pemulihan aspek-aspek kemanusiaan korban, baik secara sosial, biologis, dan psikologis.

Dua hal yang digarisbawahi oleh riset kualitatif INFID tahun 2022 tentang tantangan implementasi dan kebutuhan operasionalisasi UU TPKS, di antaranya adalah belum terarus-utamakannya perspektif adil gender dan perspektif pro-korban, baik di tempat kerja maupun di institusi penegak hukum. Belenggu bagi korban kemudian datang dari dua ranah, yakni (1) ranah kultural tentang bagaimana individu dan gestur institusi memperlakukan korban, dan (2) ranah struktural, yakni ketersediaannya aturan turunan UU TPKS di berbagai institusi, baik itu tempat kerja, sekolah, dan lainnya.

Di samping itu, hal riset tersebut juga menemukan bahwa penyelesaian kasus kekerasan seksual di luar peradilan juga masih menjadi dinormalisasi oleh sejumlah lembaga dan individu. Padahal Tindakan seperti pemaksaan perkawinan, pemberian ganti rugi, pendamaian oleh perangkat desa, dan penyelesaian secara adat sering menjadi jalan keluar bagi pelaku dari jerat hukum. N mengalami hal-hal yang dikhawatirkan oleh hasil riset INFID.

Perkosaan terhadap N telah terjadi di tahun 2019, namun kerugiannya merentang sampai hari ini. Satu sisi, kasus ini bisa menjadi ikon gambaran realitas apa yang terjadi jika relasi kuasa, bias posisi jabatan, tekanan keluarga, ketidak-hadiran budaya adil gender, dan perspektif pro-korban tersisih dari kehidupan sehari-hari dan dari payung aturan institusi-institusi yang kita miliki. Di lain sisi, kasus ini juga bisa menjadi penanda babak baru perubahan standar cara penanganan kasus KS bila hal-hal yang digarisbawahi oleh UU TPKS diterapkan secara serius dalam kasus ini.

Kasus ini adalah salah satu dari sekian kasus-kasus lain di berbagai tempat yang mungkin punya pola sedikit-banyak serupa. Dan pengalaman N, dengan mutu penanganan kasus yang diterimanya, diharapkan tidak terulang. Kuncinya terletak pada pengarus-utamaan perspektif adil gender, pro-korban, pelindungan pelaporan, pembuatan kerangka aturan tegas ihwal KS di setiap institusi, dan membangun kolaborasi lintas pihak untuk mengawasi jalannya aturan, memproses hak-hak korban, dan menindak pelaku KS secara tegas.