Di Balik Bentuk Keputusan Penyelesaian Kekerasan Seksual


  • Wednesday, 19 October 2022 09:59
  • Artikel
  • 0 Berkas di unduh
  • 165x dibaca.

Oleh: Muhammad Naziful Haq

Motif di balik bentuk penyelesaian kasus kekerasan seksual adalah sama cairnya dengan pengertian ‘konsen’, di mana proses pengambilan keputusannya dipengaruhi oleh ragam faktor yang sangat terikat ruang, waktu, konteks sosial, dan gestur komunikasi. Keduanya sama-sama sulit diukur dengan satu garis ukuran dan indikator tertentu, sebab jumlah probabilitas variasi gabungan faktor yang tidak terbatas.

Riset INFID dan LD UI Tahun 2022 tentang persepsi masyarakat terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan 33% kasus kekerasan seksual terhadap perempuan berakhir tidak diselesaikan, 27.4 % berhasil menempuh jalur hukum, 26.8 % berujung damai, dan 7.3 % diselesaikan lewat hukum adat.

Jika dibandingkan dengan riset INFID tahun 2020, angka tersebut menunjukkan perbaikan bahwa jumlah kasus KS yang tidak terselesaikan semakin sedikit. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya perbaikan institusional kita dalam dua tahun terakhir. Atau mungkin, boleh jadi kesadaran individu soal KS semakin naik.

Di samping itu, angka-angka yang menunjukkan ketidak-terselesaikan dan damai ataupun hukum adat, tidak selalu menandai bahwa korban telah dirugikan ataupun menandai tidak-akuntabel nya institusi penegak hukum kita. Kerugian di pihak korban di sejumlah kasus dan catatan evaluatif di sejumlah institusi penegak hukum memang ada, namun ada kecenderungan generalis yang melihat premis fenomena tersebut secara linear. Sehingga, menyampingkan bagaimana faktor ruang, waktu, konteks sosial, dan gestur komunikasi turut membentuk pengambilan keputusan untuk menyelesaikan KS.

Di masa lalu misalnya, banyak kasus KS yang tidak terselesaikan sebab belum hadirnya institusi pelindung hak asasi manusia. Negara maupun kerajaan memang ada, namun kapasitasnya saat itu belum mampu menjamin perlindungan sipil sampai ke tingkat granular. Dalam konteks kolonialisme, realitasnya lebih kejam. Tindak perkosaan dan kekerasan seksual justru dilakukan oleh negara, kerajaan ataupun perusahaan dagang aggressor. Jugun Ianfu di Asia-Pasifik, kasus Nanking di China, ataupun brutalitas anak buah Hernan Cortez di Amerika Latin adalah beberapa contoh.

Di dunia modern, khususnya Indonesia pasca 1950-an, jaminan perlindungan sipil telah ada dan lumayan akomodatif, walaupun perlindungan seksual belum menjadi imajinasi arus utama saat itu. Ekologi media tahun 1950-an diri untuk melancarkan kekerasan seksual sebagaimana ekologi media hari ini memudahkan kegiatan-kegiatan tersebut.

Di samping itu, hierarki dan pembatasan pergaulan masyarakat berdasarkan etnisitas yang ditinggalkan kolonialisme juga masih membekas di pertengahan abad 20. Keduanya, ekologi media dan stratifikasi sosial peninggalan kolonial, mencegah kekerasan seksual antar individu terjadi secara agresif dan frontal, lantaran kuatnya batas imajinasi dan sosiologis.

Akan tetapi, tidak berarti kondisi pasca tahun 1950-an bebas dari kekerasan seksual. Di tingkat individu, kasus Sum Kuning menjadi ikon bagaimana perkosaan yang diikuti dengan pembunuhan korban menjadi motif umum. Di tingkat masyarakat, perkosaan terjadi di sela-sela segregasi sosial maupun huru-hara antar kelompok ideologi politik.

Di luar konteks itu, kekerasan seksual tidak masuk dalam perbendaharaan kata yang dinilai ‘eksis’ oleh Orde Baru untuk masuk skala prioritas nasional. Bersih, tertib, dan aman adalah perspektif yang memotori politik dan budaya gender era Orde Baru melalui birokrasi, kontrol wacana, dan kontrol kesadaran.

Kita dapat membayangkan kemungkinan keputusan apa saja yang mungkin diambil oleh korban dalam lintasan perubahan struktural dari feodalisme, kolonialisme, hingga modern. Pasrah dan menjalani apa yang bisa dijalani mungkin adalah satu-satunya pilihan bagi penyintas Ianfu, mengingat proses transisi politik di tingkat nasional belum memungkinkan untuk menyediakan layanan pengaduan KS.

Lain hal dengan penyintas Ianfu, korban perkosaan di tengah huru-hara antar kelompok ideologi politik mungkin punya kesempatan untuk menuntut keadilan setelahnya, namun institusi penegak hukum saat itu berpihak pada ideologi, bukan pada kemanusiaan, sehingga diskriminasi (atau bahkan eliminasi) terhadap korban perkosaan dari ideologi lawan dikategorikan sebagai mandat kerja. Para korban sadar, melapor sama dengan bertepuk sebelah tangan.

Sementara itu, korban perkosaan kriminal jalanan tidak punya pilihan selain pasrah pada nasib. Para pelaku memperhitungkan konsekuensi hukum dari sebuah negara yang telah terkonsolidasi. Membunuh korban perkosaan adalah pilihan logis untuk menghilangkan jejak kasus dan memperkecil peluang pelaporan, meskipun tidak sepenuhnya menjamin.

Tantangan struktural korban KS generasi terdahulu kini telah sedikit banyak berubah dan terdesentralisasi sesuai dengan konteks wilayah tinggal masing-masing, bahkan hingga setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan pada bulan Mei 2022. Masyarakat mungkin membutuhkan institusi pengayom yang akuntabel untuk menangani KS.

Tapi, ketika kehadirannya belum tersedia, maka secara naluriah akan menuju pada piranti terdekat yang telah tersedia, seperti hukum adat ataupun kebijaksanaan tokoh lokal, yang boleh jadi memiliki ragam derajat perbedaan dengan imajinasi gender ataupun penanganan menurut KS modern. Jadi, ketidakpercayaan masyarakat pada institusi penegak hukum, dan ketidak-hadiran institusi penegak hukum adalah hanya dua dari sekian kemungkinan ragam penyebab di balik tidak terselesaikannya kasus KS, dan terselesaikannya kasus KS melalui hukum adat.

Di samping itu, berakhirnya kasus KS secara damai juga tidak otomatis menyiratkan kerugian pada korban, mengingat bobot perasaan ketersinggungan dan luka batin bisa berjalan secara tidak linear dengan bentuk tindak kekerasan seksual yang diterima. Dalam Hikayat Saiful Mulk, putri Badi’atul Jamal ditipu oleh Saiful Mulk, kemudian ditiduri di tengah taman istana, lantaran sebelumnya ia menolak lamaran Saiful Mulk. Alih-alih melawan, Badi’atul Jamal tak bergeming dan setuju melanjutkan ke pernikahan dengan senyum setelah peristiwa taman istana.

Tetapi, korban bukan satu-satunya pihak penentu damai atau tidaknya kasus KS. Ambil alih kendali keputusan dalam proses KS oleh keluarga kerap terjadi ketika kasus yang bersangkutan mengancam nama baik keluarga. Dalam keputusan itu, keluarga melihat bobot tindak KS yang dilakukan pelaku melalui lensa, umumnya, konstruk budaya yang telah mapan. Sehingga sejumlah tindak KS bisa masuk kategori yang tidak perlu dianggap serius, walaupun korban telah menanggung beban psikis.

Di balik bentuk penyelesaian kasus kekerasan seksual ada ragam faktor yang saling kelindan satu sama lain, dan terus berubah seiring ruang dan waktu. Data tentang bagaimana umumnya kasus KS berakhir bisa memberikan kita gambaran soal seberapa jauh proses perbaikan telah dicapai. Tapi data itu akan lebih sempurna jika dikombinasikan dengan data antropologis yang memotret jenis KS apa yang sering berujung damai, jenis pertimbangan apa yang biasanya digunakan pihak selain korban dalam memilih keputusan, dalam ruang hidup seperti apa corak penyelesaian kasus KS tertentu biasanya muncul. Sehingga, generalisir tertentu bisa dihindari.