INFID,Toba Samosir － International NGO Forum on Indonesian Development bersama Kelompok Studi dan Pengembangan Masyarakat (KSPPM), Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), dan Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) mengadakan diseminasi tentang Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia (HAM) atau Human Rights Cities pada 12 Desember 2018 di Hotel Sere Nauli, Balige, Sumatera Utara.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dari Kabupaten/Kota di kawasan Danau Toba, serta perwakilan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) setempat. Sementara itu, turut hadir Staf Ahli Bupati Kabupaten Wonosobo Eko Sutrisno W., Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Presiden Fajrimei A. Gofar, dan Peneliti HAM INFID Zainal Abidin sebagai pembicara.
Disampaikan oleh Plt. Direktur Eksekutif INFID Mugiyanto, Diseminasi tentang Kabupaten/Kota HAM dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya tentang HAM. Sekaligus, kegiatan dilaksanankan sebagai acara pembuka menuju Pesta Rakyat “Memperkuat Solidaritas; Memastikan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM Warga” yang akan diselenggarakan pada 13 Desember 2018 di Lapangan Singsingamangaraja, Balige, Toba Samosir dalam rangka memperingati Hari HAM. Pesta Rakyat sendiri diproyeksikan akan dihadiri oleh kurang lebih lima ribu orang yang berasal dari kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.
Sebagai pembicara awal, Zainal Abidin memaparkan mengenai konsep dasar Kabupaten/Kota HAM. “Kabupaten/Kota HAM awalnya merupakan movement untuk membumikan HAM di tingkat lokal,” ungkapnya. Zainal pula menjelaskan, pengadopsian Kabupaten/Kota HAM dijustifikasi dengan adanya tanggung jawab pemerintah, baik pusat dan/atau lokal, untuk melakukan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM.
Sementara itu, Fajrimei A. Gofar dari KSP menjelaskan mengenai komitmen pemerintah terkait dengan HAM. Disampaikan oleh Fajrimei, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah berkomitmen untuk mendorong Kabupaten/Kota HAM. Hal ini tercermin dalam pidato yang disampaikan Presiden dalam pidatonya pada saat peringatan Hari HAM 2015. Presiden memberi dukungan politik mengenai Kabupaten/Kota HAM, seperti Kabupaten Wonosobo dan Bojonegoro.
Setelahnya, Eko Sutrisno berbagi pengalaman baik dari Kabupaten Wonosobo sebagai Kabupaten/Kota HAM. Selain memaparkan mengenai latar belakang terbentuknya Komisi HAM Daerah dan Desk HAM Wonosobo, Eko pula menjelaskan pentingnya regulasi terkait HAM dalam bentuk Perda, seperti Perda HAM yang saat ini dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo. “Kami membuat kebijakan dalam bentuk Perda karena sifatnya yang lebih mengikat. Selain itu, Perda juga kita jadikan sebagai edukasi bagi masyarakat bahwa setiap orang memiliki hak dasar sekaligus kewajiban dasar untuk menghargai hak dasar orang lain,” tukas Eko.
Selain pemaparan dari pembicara, kegiatan diseminasi juga diisi dengan sesi diskusi yang berisi tanya jawab, serta saling bagi pengalaman dari peserta yang hadir. Staf Ahli Bupati Pemkab Karo David Trimei S. turut berbagi pengalaman baik mengenai Anugerah Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang didapatkan Kabupaten Karo. Penghargaan serupa terkait isu gender juga didapatkan. Saat ini, Pemkab Karo sedang mengadakan Diskusi Kelompok Terarah untuk membahas pembuatan peraturan tentang HAM.
Tanggapan baik pula hadir dari Asisten Administrasi Umum Pemkab Tobasa Parulian Siregar. Parulian merasa senang atas adanya diseminasi ini karena menambah pemahamannya mengenai pentingnya penegakkan HAM. Selain itu, baik perwakilan Pemkab Karo dan Tobasa juga mengungkapkan memiliki rencana untuk berkunjung ke Kabupaten Wonosobo guna melakukan studi banding terkait Kabupaten/Kota HAM.
