Human Rights Due Diligence (HRDD): Harapan Baru Penegakan HAM di Sektor Bisnis


  • Saturday, 18 June 2022 05:58
  • Artikel
  • 0 Berkas di unduh
  • 718x dibaca.

Oleh: Bintang W. Putra

Panduan Bisnis dan HAM (UNGPs) yang disahkan PBB pada 2011 lalu merupakan perjuangan panjang dalam rangka menegakkan hak asasi manusia di sektor bisnis. Pembahasan mengenai regulasi tersebut telah dimulai sejak 1970 an yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kerjasama ekonomi sebagai respon terhadap kritik perilaku perusahaan multinasional yang cenderung abai terhadap hak asasi dalam menjalankan bisnisnya.

Kesadaran tentang pentingnya tanggung jawab perusahaan mengenai dampak HAM dalam praktik bisnis mulai meningkat di dekade 1990 hingga 2000 awal. Hal ini terlihat dari lahirnya beberapa dokumen seperti, Draft Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, The United Nations Global Compact (UNGC), The OECD Guidelines for Multinational Enterprises yang merupakan pedoman dan rekomendasi yang ditujukan untuk pelaku bisnis dalam rangka meningkatkan penghormatan HAM, hingga yang terbaru adalah Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations atau yang kita biasa singkat UNGPs.

UNGPs merupakan sebuah resolusi yang diterbitkan PBB pada 1 Juni 2011. Tepat bulan ini UNGPS genap berusia 12 tahun. UNGPs disusun sebagai panduan mengintegrasikan penghormatan, perlindungan dan pemulihan hak asasi manusia yang menjadi standar global untuk mencegah dan menangani risiko dampak buruk HAM di sektor bisnis. UNGPs hadir sebagai rekomendasi yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.

UNGPs on BHR mempunyai tiga pilar utama yakni, pertama, pemerintah wajib melindungi hak asasi setiap warganya. Kedua, perusahaan wajib menghormati hak asasi serta mencegah dan memastikan tidak ada pelanggaran HAM dalam menjalankan bisnis. Ketiga, memenuhi hak pemulihan korban pelanggaran HAM menjadi tugas negara dan perusahaan.

Penetapan UNGPs oleh PBB menjadi petanda sebuah kemajuan dalam penegakan HAM. Namun, panduan tersebut saja belum cukup, perlu ada peraturan turunan yang lebih konkrit dan implementatif dalam merumuskan kewajiban perusahaan dalam menghormati HAM.

Salah satu yang dimandatkan dalam mewujudkan komitmen HAM perusahaan adalah melakukan Uji Tuntas HAM atau Human Rights Due Diligence (HRDD). Menurut laporan John Ruggie, penyusun UNGPs, due diligence merupakan upaya untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi pelanggaran HAM yang ditimbulkan oleh korporasi. HRDD menjadi salah satu pendekatan yang dianjurkan oleh UNGPs untuk mencapai “Perilaku bisnis yang bertanggung jawab: untuk perusahaan menjunjung tinggi tanggung jawab untuk menghormati HAM”.

Dalam praktiknya, HRDD mencakup evaluasi dampak pelanggaran HAM, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, integrasi dan kesesuaian tindakan dengan fakta yang ada di lapangan, dan respon terhadap pelanggaran HAM serta upaya mengkomunikasikan pelanggaran HAM dapat ditangani oleh due diligence.

Due Diligence atau uji tuntas mengatur agar perusahaan dapat memastikan bahwa hak-hak pekerja dan masyarakat dihormati sepenuhnya mulai dari hulu hingga hilir. HRDD mengatur perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan bagaimana perusahaan mengatasi permasalahan hak asasi manusia yang muncul.

John Ruggie mengatakan bahwa cara yang sesuai untuk mengelola risiko pelanggaran hak asasi adalah dengan melakukan uji tuntas hak asasi manusia. Cara ini merupakan proses yang berkelanjutan agar perusahaan semakin sadar tentang HAM. HRDD memiliki empat unsur utama yakni:

  1. Memiliki kebijakan hak asasi manusia Unsur pertama ini mendorong komitmen perusahaan melalui kebijakan dan dokumen serta menyusun langkah-langkah perencanaan penegakan HAM.

  2. Menilai atau menganalisis dampak kegiatan perusahaan pada hak asasi manusia Mendorong perusahaan melakukan penilaian risiko hak asasi manusia yang mungkin terjadi dari aktivitas bisnis yang dijalankan. Selain itu, perusahaan menentukan tindakan yang perlu diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM.

  3. Mengintegrasikan nilai-nilai dan temuan-temuan dalam budaya perusahaan dan sistem manajemen. Unsur ini mendorong penerapan HAM di lingkup manajemen perusahaan, meliputi pelatihan, penilaian kinerja, hingga sistem pemberian bonus, dan sebagainya.

  4. Melacak serta melaporkan kinerja. Fungsi unsur terakhir ini untuk melacak dan memeriksa sejauh mana perusahaan menjaga komitmennya dalam menghormati hak asasi manusia. Pemeriksaan kinerja ini bisa dilakukan dengan pengawasan atau melakukan audit.

Kepercayaan Tinggi bagi Perusahaan Peduli HAM

Belakangan ini angka konsumen yang sadar sosial semakin tinggi. Hal ini seiring dengan meningkatnya angka kelas menengah di Indonesia. Para konsumen mengasosiasikan dirinya dengan nilai-nilai sosial tertentu terhadap suatu produk. Menurut riset Nielsen pada 2012, setidaknya sepertiga dari konsumen global lebih memilih membeli produk dari perusahaan yang melakukan aksi sosial dan peduli dengan kelangsungan hidup. Aksi sosial yang dimaksud berupa kepedulian terhadap perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dsb.

Selain mendapatkan citra positif di mata konsumen, perusahaan yang peduli dengan HAM juga akan mendapatkan imbalan positif di internal mereka. Perusahaan yang menghormati HAM dalam jangka panjang akan terhindar dari konflik, masalah keuangan, dan keberlanjutan atas sumber daya mereka. Selain itu, biaya pergantian pekerja akan lebih rendah karena tingkat retensi pekerjanya lebih tinggi. Hal tersebut juga sejalan dengan motivasi kerja pegawai yang terdongkrak karena merasa aman dan nyaman dengan iklim kerja yang dimiliki perusahaan.

Menghormati hak asasi manusia merupakan tindakan terpuji yang patut perusahaan lakukan. Hal sejalan dengan nilai-nilai bisnis seperti integritas, kompeten, dan menghormati orang lain. Untuk menuju ke arah nilai-nilai tersebut, Uji Tuntas Hak Asasi Manusia atau HRDD bisa menjadi cara mencegah risiko, bisa melindungi nilai dan reputasi bisnis, menghindari mogok kerja, boikot, protes pekerja, serta mencegah adanya tuntutan hukum yang bisa menguras dana perusahaan.

Singkatnya, penghormatan atas hak asasi manusia bisa dapat membantu perusahaan meningkatkan citra positif perusahaan. Citra yang baik akan berdampak pada meningkatnya minat investor dan tingginya minat pencari kerja melamar ke perusahaan tersebut.

Referensi:

● ELSAM. Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia. 2014. Jakarta.

● Palm Oil Collaboration Group. Uji Tuntas Hak Asasi Manusia: Tinjauan Singkat untuk Perusahaan Kelapa Sawit.2020.

● Kurnia Diw Sulistiorini. Implementasi Uji Tuntas Hak Asasi Manusia Pada Perseroan Terbatas di Indonesia: Studi Pada PT. Perikanan Nusantara. 2017. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

● Asep Mulyana. Mengintegrasikan HAM ke Dalam Kebijakan dan Praktik Perusahaan. ELSAM Jurnal HAM. 2012.