Kertas Kebijakan RUU P-KS dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender


Kertas kebijakan ini disusun sebagai upaya memperkuat dukungan kepada percepatan pengesahan RUU P-KS. Kertas kerja ini berjudul “Urgensi Kerangka Kerja Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P􀀀KS) dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender” disusun dalam waktu 3 bulan pada Februari hingga April 2021. Metode penyusunan Kertas Kebijakan ini menggunakan studi dokumen kebijakan dan hukum, serta didukung dengan Focus Group Discussion (FGD), terkait topik kajian tersebut.

Kertas kerja ini menunjukkan ada tujuh (7) urgensi bagi kebijakan baru penanganan dan penghapusan kekerasan seksual di Indonesia, dalam bentuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-P-KS), yaitu:

Pertama, Kerangka hukum RUU RUU P-KS merupakan lex specialis (aturan hukum khusus) yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan bagi warga negara yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kedua, Pendekatan yang dikembangkan dalam rumusan pengaturannya didasarkan pada perspektif pengalaman korban, mengajukan sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, membangun mekanisme penanganan kekerasan yang komprehensif, memuat ketentuan hukum acara khusus yang melindungi korban.

Ketiga, secara strategi legislasi, pengajuan RUU P-KS ini sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs) 2030, khususnya Tujuan kelima, untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Keempat, RUU P-KS diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan gender melalui pengaturan ketentuan yang belum dapat dijangkau oleh Kitab Undang􀀁Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang􀀁undang terkait lainnya. RUU P-KS sebagai hukum pidana khusus melengkapi hukum pidana umum, berdasarkan persoalan kekerasan seksual.

Kelima, RUU P-KS merupakan terobosan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, dengan memuat enam ketentuan kunci, meliputi; Pencegahan, tindak pidana, pemidanaan, hukum acara, pemulihan dan rehabilitasi, serta pemantauan.

Keenam, RUU P-KS dapat dilaksanakan tanpa membentuk kelembagaan baru, namun dengan cara mengoptimalisasi fungsi􀀁fungsi lembaga yang sudah terbentuk dengan menggunakan 5P Kerangka Uji Cermat Tuntas Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang meliputi: Pencegahan, Perlindungan, Penyidikan dan Penuntutan, Penghukuman, dan Pemulihan.

Ketujuh, RUU P-KS sejalan dengan praktik baik dalam kebijakan perlindungan perempuan, seperti yang berlaku di berbagai negara antara lain; Mesir, Qatar, Singapura, Jepang, Denmark dan Austria.

Pada bagian akhir kertas kebijakan, ditegaskan pembahasan dan pengesahan ini sebagai rekomendasi kepada DPR RI dan Pemerintah.