Kata Pengantar
Laporan ini menceritakan data fakta dan rentang kegiatan yang sudah dilakukan INFID selama tahun 2020. Meski menghadapi tahun bencana di 2020, infid tidak berhenti bekerja dan terus menyuarakan kebutuhan dan hak-hak warga Indonesia di masa pandemi.
Empat hal menarik bisa menjadi ciri khas perjalanan dan kerja-kerja infid di tahun 2020. Pertama, pemantauan dan advokasi kebijakan kepada kinerja dan program pemerintah menolong warga untuk mengurangi dampak pandemi dan dampak sosial ekonomi. Secara lebih khusus, infid telah menyuarakan keadaan dan suara warga dan terutama warga kelompok rentan. Sebagian besar dikerjakan oleh program SDG
Kedua, menyediakan dukungan aktif kepada rencana kebijakan baru pemerintah-DPR untuk menghapuskan kekerasan seksual (RUU TPKS). Termasuk melalui produksi kajian kualitatif-kuantitatif untuk mendukung RUU dan produksi Surat Terbuka oleh 128 tokoh Indonesia terkemuka, yang dimuat di harian Kompas dan Koran Tempo (Juli 2020). Kegiatan ini digerakkan oleh program Ketimpangan.
Ketiga, merawat dan melanjutkan kerja-kerja pencegahan intoleransi, kebebasan beragama dan berkeyakinan dan penguatan HAM dan Open Government di Indonesia. Baik melalui riset dan advokasi kebijakan. Kegiatan ini dimotori oleh program HAM dan Demokrasi.
Keempat, pelayanan kepada anggota dan mitra kerja INFID melalui berbagai cara, antara lain (a) mendukung kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah; (b) mendukung kerja bareng dengan lembaga mitra pembangunan/lembaga donor; (c) menyediakan bukti dan informasi untuk memastikan keberlanjutan dan pendanaan CSO Indonesia.
Tidak bisa dibantah bahwa tahun 2020 adalah tahun suram dan tahun bencana bagi semua warga. Pandemi COVID19 mendera semua negeri. Bencana skala luas dan besar yang tidak ada contohnya dalam sejarah modern Indonesia. Setara dengan Depresi Besar tahun 1930 an. Dua kali lebih mematikan ketimbang Krismon tahun 1997/1998. Pemerintah dipaksa mengerahkan seluruh daya, tenaga, tekad baik dan imajinasi.
Kita menyaksikan, sistem kesehatan publik kita ternyata underinvestment – kekurangan tenaga Nakes, Alkesnya. Kita melihat, sistem jaminan sosial kita. Kita bersyukur bahwa pemerintah mendukung warga dengan subsidi listrik, PKH dan jaminan sosial baru – bantuan subsidi upah (BSU).
Sugeng Bahagijo
Direktur Eksekutif
