Melembagakan Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Penanganan Perubahan Iklim


  • Wednesday, 14 December 2022 09:00
  • Artikel
  • 0 Berkas di unduh
  • 231x dibaca.

Melembagakan Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Penanganan Perubahan Iklim

Oleh: Finastri Annisa (Business and Human Rights Campaigner)

Dewasa ini, Isu Hak Asasi Manusia (HAM) tak lagi terbatas pada hak politik, kebebasan berpendapat, dan sejenisnya. Di tengah masifnya perubahan iklim, isu HAM juga mengakomodasi permasalahan tersebut. Sebabnya, perubahan iklim yang terjadi saat ini turut mempengaruhi hak hidup masyarakat.

Peningkatan aktivitas industri di hampir seluruh negara disinyalir sebagai penyebabnya. Aktivitas industri yang kian masif juga mengakibatkan peningkatan jejak karbon yang membuat suhu bumi makin panas. Hal itu kemudian memicu cuaca ekstrem di sejumlah negara. Akibatnya pula, hak hidup masyarakat dalam memperoleh air bersih dan pangan kini terancam akibat cuaca ekstrem akibat perubahan iklim. Sebagian masyarakat adat yang mendiami sejumlah hutan bahkan terancam kehilangan tempat tinggalnya akibat lahan mereka direbut paksa untuk pertambangan atau aktivitas industri lainnya.

Menjadi penting untuk pemerintah memperhatikan isu perubahan iklim dalam menyusun kebijakan, mengingat perubahan iklim akan sangat mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Dalam merumuskan kebijakan mengenai HAM, pemerintah kini harus memiliki kepekaan terhadap isu perubahan iklim yang mengancam hak hidup masyarakat.

Masyarakat menjadi pihak yang terdampak langsung dari perubahan iklim yang terjadi. Dengan begitu, masyarakat tidak bisa lagi dianggap sebagai objek, melainkan subjek, yang perlu diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Sudah sepatutnya pemerintah melibatkan masyarakat sipil secara aktif dan bermakna dalam merumuskan setiap kebijakan HAM yang juga bertujuan mengantisipasi efek negatif perubahan iklim.

Untuk membahas mengenai hal tersebut, pada 6-17 November 2022 yang lalu telah dilaksanakan COP 27 yang berlangsung di Sharm el-Sheikh, Egypt, Mesir. Periode pelaksanaannya dimulai pada 6-17 November 2022. Pertemuan COP 27 Mesir berfokus pada tantangan iklim global. Acara ini juga sebagai forum diskusi untuk mengatasi ancaman iklim di seluruh dunia. Head of Section Climate Change and Climate Policy, dari Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Bernd-Markus Liss mengatakan, pemberdayaan masyarakat marjinal dan aktor masyarakat sipil merupakan kunci dari Human Rights-based Climate Policy (Kebijakan Iklim berbasis Hak Asasi Manusia).

Ia pun berkomitmen untuk memperkuat jejaring kelompok masyarakat sipil marjinal untuk terus bisa memberi masukan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan HAM berbasis perubahan iklim. “Kami berkomitmen menguatkan kapasitas kelompok ini sebagai agen perubahan yang berpartisipasi secara konstruktif dalam pembuatan kebijakan iklim. Penting untuk menjembatani aktor-aktor yang bergerak di sektor HAM dan iklim dalam rangka menciptakan human rights based climate policy,” ujar Markus. Ia mengatakan GIZ telah membuat online capacity building training untuk masyarakat adat tentang perubahan iklim dalam rangka meningkatkan partisipasi melindungi kekayaan adat mereka dalam Green Climate Fund Project.

Markus mengatakan pihaknya juga mengembangkan toolkit ini bagi para praktisi dalam rangka mengintegrasikan HAM dalam dokumen National Determined Contributions (NDCs) yang merupakan teknis realisasi dari Paris Agreement, yang menjadi dasar dalam aksi penanganan perubahan iklim.

“Toolkit ini dapat mengisi critical gap dengan cara menyediakan panduan bagi otoritas negara, aktor dan korporasi dalam pembangunan, serta stakeholder terkait lainnya dalam rangka mengimplementasikan pendekatan berbasis HAM dalam NDCs,” ujar Markus.

Hal senada disampaikan oleh Staff Attorney for the Climate & Energy Program, Center for International Environmental Law (CIEL), Francesca Mingrone. Ia mengatakan aksi penanganan perubahan iklim yang dilakukan perlu didasari ambisi penegakan HAM dan ilmu pengetahuan. Selain itu, pemerintah di berbagai level juga harus memastikan agar perempuan terlibat dalam setiap proses penyusunan maupun implementasi NDCs.

Mingrone pun mengingatkan agar implementasi NDCs juga melibatkan masyarakat adat sehingga aksi penanganan perubahan iklim aksi yang dilakukan mendapatkan persetujuan dari mereka. Pelibatan pengetahuan tradisional juga dirasa penting karena dapat sangat membantu aksi iklim berjalan sesuai dengan konteks dan biasanya lebih efektif.

“Penting juga untuk memastikan pendekatan responsif gender, HAM, dan tata kelola SDA yang berkeberlanjutan sudah masuk di dalam kebijakan. Selain itu kita harus memastikan NDCs berjalan seturut dengan prinsip penghormatan dan kesejahteraan tenaga kerja,” lanjut dia. Hal senada turut disampaikan oleh Moustapha Kamal Gueye selaku Global Coordinator of the Green Jobs Programme, International Labour Organization (ILO).

Ia mengatakan di dalam Paris Agreement sudah terdapat formula yang jelas. Ketika membahas perubahan iklim maka perlu dibahas juga mengenai transisi tenaga kerja dan penciptaan pekerjaan yang layak. Berbicara seputar perubahan iklim tidak dapat terlepas dari elemen HAM di dalamnya.

“Ketika berbicara transisi ekologi tentunya akan membebani sistem sosial yang sudah ada serta sumber mata pencaharian jutaan tenaga kerja di dunia, terutama sektor informal yang tidak terikat kebijakan ketenagakerjaan yang menjamin mereka,” tutur Moustapha.

Sementara itu Climate Change Policy Specialist United Nations Development Programme (UNDP) Sameera Savarala mengatakan saat ini semakin banyak negara yang mengimplementasi NDCs dalam merumuskan kebijakan penanganan perubahan iklim berbasis HAM.

Saat ini UNDP melalui program Climate Promise Initiative telah mensupport 120 negara berkembang dalam memperbarui NDCs. Seperti kita ketahui, dokumen NDCs perlu diperbaharui setiap 5 tahun. “Selain itu kami juga membantu implementasi NDCs di banyak negara. Ini merupakan kerja panjang, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Kami menyambut dengan sangat baik report yang sudah diproduksi OHCHR ini,” ujar Savarala. Ia mengatakan melalui program Climate Promise Initiative didapati bahwa inklusi sosial makin meningkat dan makin terbukanya perspektif gender serta makin tingginya keterlibatan seluruh stakeholder dalam implementasi NCDs.

Savarala mengatakan sebanyak 96 persen dari pelaksanaan program Climate Promise Initiative memasukkan perspektif gender dalam penyusunan NDCs. Kemudian, sebanyak 97 persen dalam pelaksanaan Climate Promise Initiative melibatkan orang muda. “Ini adalah hal yang penting karena bukan hanya sebatas memberikan wawasan baru, tapi bisa sampai membuat mereka memiliki target dan pengukuran spesifik,” ujar Savarala.

Kebijakan mengenai HAM tak lagi sebatas kebebasan berpendapat atau penghilangan hak hidup secara paksa. Dewasa ini, dengan masifnya krisis iklim yang terjadi, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya wajib berperspektif HAM tetapi juga memasukan aspek krisis iklim. Baik terkait mekanisme penanganan perubahan iklim maupun mendorong ketahanan terhadap perubahan iklim. Hal itu bertujuan untuk melindungi hak masyarakat, salah satunya menghirup udara bersih, dan hidup sehat di tengah masifnya krisis iklim yang kian mengancam.