Mengarahkan Penerapan UNGPs ke Jalan yang Benar


  • Monday, 18 April 2022 08:28
  • Artikel
  • 0 Berkas di unduh
  • 227x dibaca.

Praktik bisnis yang dijalankan perusahaan bisa berdampak baik dan buruk bagi pekerja dan lingkungan di sekitarnya. Dampak baik yang dimaksud bisa berupa peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, turunnya angka kemiskinan. Sementara dampak negatif bisa berupa kerusakan lingkungan, perampasan lahan, dan pemberian upah yang tidak maksimal. Berdasar fakta tersebut, pelaku dunia usaha harus terlibat aktif mencegah dampak negatif yang ditimbulkan.

Dalam rangka mewujudkan praktik bisnis yang ramah terhadap hak asasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan Panduan Bisnis dan HAM (UNGPs on BHR) pada 2011 lalu. Panduan ini menekankan bahwa setiap negara punya kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dari praktik bisnis yang melanggar HAM. UNGPs mengamanatkan negara bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia setiap warganya dalam proses bisnis. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memiliki undang-undang dan peraturan tersendiri untuk mencegah dan menangani perusahaan yang melanggar HAM, juga memastikan korban pelanggaran HAM mendapatkan perlindungan dan pemulihan.

Industri yang dilaporkan paling banyak melakukan pelanggaran HAM adalah yang bergerak di sektor industri ekstraktif seperti tambang, minyak dan gas bumi. Sektor ini juga memiliki risiko paling tinggi melakukan pelanggaran HAM. Pada 2019, menurut laporan Business and Human Rights Resource Centre (BHRCC) dari 572 kasus penyerangan terhadap pejuang HAM, 143 diantaranya terjadi di sektor ekstraktif.

Sedangkan di Indonesia, kasus serupa juga sama tingginya. Berdasar data aduan yang masuk ke Komnas HAM pada 2019 menempatkan korporasi sebagai pihak kedua yang paling banyak dilaporkan setelah Polri yaitu dengan 483 kasus. Aduan yang paling banyak berupa kasus sengketa lahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah kerusakan lingkungan. Dalam kasus lingkungan, korporasi disebut melanggar aturan mengenai standar jaminan lingkungan hidup yang layak di sekitar wilayah operasinya. Pelanggaran tersebut mengakibatkan tercemarnya air tanah atau air sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Selain itu, menurut laporan kesenjangan emisi (Emissions Gap Report) 2020 menunjukkan emisi karbon dan gas rumah kaca terus naik dalam tiga tahun terakhir berdampak pada kelompok rentan. Emisi karbon menjadi emisi tertinggi secara global dibandingkan sektor ekstraktif lainnya, yaitu sebanyak 38.0 GtCO2.

Penerapan UNGPs di Berbagai Negara dan Korporasi

Sejak ditetapkan pada 2011, UNGPs telah menjadi rujukan banyak negara dalam mengatasi dampak pelanggaran HAM yang terjadi di sektor bisnis. Pada 2021, setidaknya ada 30 negara yang telah membentuk Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan HAM dan 14 negara sedang dalam proses. Perusahaan di level dunia juga telah menyusun standar kerja berdasarkan UNGPs, seperti ISO 26000, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan lain sebagainya.

Seiring dengan maraknya penerapan UNGPs di atas menandakan bahwa meningkatnya keseriusan negara dan sektor korporasi yang berupaya menerapkan UNGPs. Di kawasan ASEAN, penerapan UNGPs sudah mulai dibahas sejak 2013 melalui ASEAN Action Plan for CSR. Terbaru pada 2019, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) telah melakukan diskusi membahas dialog antar negara ASEAN mengenai berbagi pengalaman praktik baik dalam penerapan UNGPs. Negara yang telah mengadopsi prinsip Bisnis dan HAM di sektor bisnis adalah Thailand dan Indonesia. Sementara Malaysia dan Myanmar masih dalam tahap penyusunan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM.

Meskipun telah diadopsi di banyak negara dan korporasi, masih ada tantangan besar dalam menerapkan UNGPs, terutama mengenai situasi pandemi Covid-19 dan juga masalah iklim. Permasalahan seperti ini membutuhkan perhatian lintas sektor dan inisiatif dari berbagai negara dan pelaku bisnis.

Pelaksanaan UNGPs di Indonesia

Dalam upaya penerapan UNGPs di Indonesia, Pemerintah mempunyai dua cara. Pertama memasukkan bisnis dan HAM melalui lembaga pemerintah lintas kementerian dan pemerintah daerah dengan menyasar empat kelompok sasaran, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat. Kedua, menyusun Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) sebagai wujud keseriusan menerapkan UNGPs. Stranas BHAM ini dibentuk sebagai panduan dalam mekanisme due diligence, pemulihan dan akses pemulihan serta jalan bagi kelompok marginal dalam memperoleh pemulihan.

Melalui Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah Indonesia telah membentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM. Gugus tugas ini berperan mengkoordinasikan upaya pengarusutamaan Bisnis dan HAM di tingkat nasional yang terdiri dari Kementerian, Lembaga, dan Lembaga non Pemerintah. Akan tetapi, selain dari sektor pemerintah, peran masyarakat juga diperlukan untuk mendorong agar praktik bisnis dan HAM dapat diimplementasikan oleh perusahaan secara merata dan proporsional.

Hingga saat ini, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan UNGPs masih tergolong positif. Terbukti dengan adanya usaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai UNGPs on BHR melalui rencana Strategi Nasional Bisnis dan HAM dan terbentuknya forum multi stakeholder untuk bisnis dan HAM.. Akan tetapi, usaha tersebut perlu diimbangi dengan keterbukaan dan mendorong partisipasi yang aktif dari semua kalangan. Salah satunya adalah terbuka dalam mendiskusikan kekurangan dan kelebihan dalam praktik penerapan UNGPs on BHR sejauh ini serta membahas penerapan rencana aksi di dalam lingkup perusahaan. Jangan sampai semua produk turunan yang dihasilkan dari UNGPs on BHR hanya bersifat meletakkan fondasi semata, tapi juga harus masuk ke dalam kebijakan dan sistem operasional perusahaan dan korporasi.

Hal ini berkaca dari kebijakan pemerintah dan atau tindakan perusahaan yang tidak menunjukkan tanggung jawab serta kewajiban yang tercantum dalam UNGPs, salah satu yang paling menonjol soal disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasar studi tentang Praktik Baik Negara-Negara dalam Melindungi Warga Negara dari Dampak Bisnis yang dilakukan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), UU Cipta Kerja tersebut bisa berdampak negatif pada kelompok marjinal, kaum pekerja, nelayan, petani, masyarakat adat karena kebijakan tersebut hanya mementingkan investasi dan investor.

Hal ini tercermin dari proses pembahasan dan substansi UU Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip UNGPs yang telah menggarisbawahi bahwa negara seharusnya melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, yakni perusahaan korporasi di dalam wilayahnya.

Dalam praktiknya, kebijakan yang tidak mengindahkan proses yang terbuka dan partisipatoris malah berujung pada merugikan warga terutama kelompok marginal. Terlebih dalam situasi perubahan iklim, di mana mitigasi dan pemberdayaan kelompok marginal menjadi sangat penting. Dengan tujuan menyampaikan pentingnya proses yang terbuka dan memastikan prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi perempuan dan ketahanan atas perubahan iklim, pada 2021 INFID menulis Kertas Kebijakan “Pengintegrasian Prinsip-prinsip Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Ketahanan terhadap Perubahan Iklim dalam Kebijakan tentang Bisnis dan HAM di Indonesia.”. Harapannya proses implementasi Bisnis dan HAM di Indonesia bisa menerapkan proses yang terbuka untuk memastikan kebutuhan bersama tercapai.

Referensi:

  • Ahsinin, A. et.al (2019). Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Pembelajaran Praktik Terbaik Negara-Negara dalam Melindungi Warga Negara dari Dampak Bisnis. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
  • Roichatul Aswidah, Kania Mezariani Guzaimi. Kertas Kebijakan Pengintegrasian Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Ketahanan atas Perubahan Iklim dalam Kebijakan Tentang Bisnis dan HAM di Indonesia. INFID, 2021. Jakarta.
  • BHR Institute, 2021. Capaian dan Tantangan Impementasi UNGPs: Satu Dekade Prinsip-Prinsip PBB Mengenai Bisnis dan HAM di Indonesia.
  • Komnas HAM. (2019). Laporan HAM Tahunan Komnas HAM. Jakarta: Komnas HAM.
  • UN HRC. (2019, May 23). Gender dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights : report of the Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and other Business Enterprises. Diambil dari https:// digitallibrary.un.org/record/3822962