Pers Rilis – Bupati Jember Wakili Kota Ramah HAM Indonesia di PBB

  • Thursday, 18 July 2019 23:04
  • Siaran Pers
  • 0 Berkas di unduh

Jenewa, 17/6/2019 – Diam-diam mata dunia memperhatikan Kabupaten Jember. Sebab sejak Jember dipimpin Bupati Faida, berbagai kebijakan Pemda semakin berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Berangkat dari hal itu, Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang bermarkas di Jenewa Swiss, mengundang khusus Bupati Jember, dr. Hj. Faida MMR, menjadi satu-satunya delegasi kepala daerah se-Indonesia dalam sebuah “Dialog tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan HAM dan SDGs” di Palais Wilson, Jenewa, pada hari Senin, 17 Juni 2019. Selain Bupati Faida, yangturut hadir dari Indonesia mewakili organisasi masyarakat sipil adalah Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID, sebagai organisasi yangselama ini aktif mengadvokasi pelaksanaan kerangka Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities) di Indonesia.

Dalam forum dialog tersebut, salah satu yang disampaikan Bupati Faida, tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2018, yang mengatur tentang kesempatan kerja untuk masyarakat lokal di Jember. “Banyak investasi baru di Jember, namun tidak berarti menjamin kesempatan kerja bagi pekerja lokal. Karenanya, kami terbitkan Perda,” katanya dengan berbahasa Inggris.

Tak selesai di sana, Surat Keputusan (SK) Bupati Jember tentang alokasi formasi ASN unsur disabilitas minimal 1 persen, juga telah diberlakukan di Jember. “Kami juga pernah menggelar job market khusus perempuan dan disabilitas,” tuturnya dengan nada bangga.

Selain pekerja lokal, produk lokal Jember juga menjadi perhatian Bupati Faida. Terbukti, beberapa investor yang berbisnis di Jember, semua perizinan dipastikan tanpa pungli. Namun, mereka harus bersedia ikut menjualkan produk lokal di tempat bisnisnya.

Kelompok lansia produktif juga tak luput dari perhatian Bupati Faida. Lansia produktif bersama disabilitas, dilibatkan sebagai mitra resmi Pemkab Jember dalam beberapa kegiatan kedinasan seperti penyediaan katering dan sebagainya.

Bupati Faida juga menegaskan bahwa Pemkab Jember menjamin kesehatan dan sekolah gratis. “Asuransi kesehatan dan sekolah kami gratiskan,” tegasnya.

Bahkan di Jember, mahasiswa miskin ber-KTP Jember ditanggung biaya kuliah serta biayahidupnya. “Kami memasang target 5 ribu mahasiswa selama 5 tahun. Namun baru 3 tahun, sudah ada 7.500an yang memperoleh beasiswa itu,” ungkapnya.

Sebagai pelengkap semangat Jember sebagai Kabupaten Ramah HAM, pemerintah hadir saat buruh migran bermasalah dan melindungi kelompok minoritas yang ada di Jember.

Perlu diketahui, selain Bupati Jember, sejumlah walikota di beberapa negara juga hadir dalam forum dialog tentang Pemda dan HAM tersebut. Beberapa diantaranya adalah dari Roma Italia, Atlanta Amerika, Barcelona Spanyol, Montevideo Uruguay, Wina Austria, serta negara seperti Korea, Belanda, Senegal, Kamerun, Prancis dan beberapa negara lainnya.

Mewakili NGO Indonesia, dalam forum dialog tersebut Sugeng Bahagijo memberikan masukan tentang pentingnya melembagakan kerjasama kemitraan antara Kota-Kota HAM (human rights cities) dengan PBB. Hal itu bisa dilakukan antara lain melalui wadah Kemitraan Kabupaten/Kota HAM (Human Right City Partnership), gunamendorong lebih banyak kota mengadopsi kerangka Kabupaten/Kota HAM.

Selain itu, Sugeng juga menambahkan pentingnya penyusunan dokumen tentang Standar Kota HAM olehPerserikatan Bangsa-Bangsa dan stakeholderlain untuk dibahas di Forum Kota HAM Sedunia di Gwangju, Korea Selatan dan Kongres United Cities and Local Government (UCLG) di Durban, Afrika Selatan tahun 2019.

Sebagai penutup dalam presentasinya, Bupati Faida menyampaikan undangan kepada seluruh delegasi untuk menghadiri Festival HAM yang akan diadakan di Jember bulan November 2019.

Nara hubung: Mugiyanto ([email protected])