Setengah Perjalanan Menuju 2030: Mengapa Kepala Negara Termasuk Indonesia Perlu Khawatir dengan Pencapaian SDGs?


  • Tuesday, 21 June 2022 09:00
  • Artikel
  • 0 Berkas di unduh
  • 152x dibaca.

Oleh: Denisa Amelia Kawuryan

Delapan tahun menuju SDGs (Sustainable Development Goals) pada tahun 2030, masih banyak pekerjaan rumah yang harus ditangani. Agenda 2030 memang menjanjikan transformasi pembangunan yang menyeluruh, namun tidak akan relevan apabila sekedar teori tanpa didukung kegiatan nyata untuk mewujudkan tujuan dan target SDGs.

The 2022 Sustainable Development Report yang disusun oleh pakar independen di Sustainable Development Solutions Network (SDSN) kembali mempertegas mengapa kepala negara perlu menaruh perhatian lebih untuk pencapaian implementasi agenda global ini. Berdasarkan laporan yang baru saja diluncurkan pada 02 Juni 2022, semua pihak seharusnya khawatir dengan pencapaian SDGs karena tiga alasan sebagai berikut:

Pertama, komitmen negara untuk implementasi SDGs sangat bervariasi. Tujuh tahun sejak SDGs diadopsi pada tahun 2015, komitmen untuk mengintegrasikan SDGs dalam kebijakan, anggaran, sistem monitoring dan evaluasi sangat beragam. Walaupun beberapa negara Scandinavian menunjukkan komitmen yang tinggi (65-80), namun negara besar G20 seperti Amerika, Brasil, dan Federasi Rusia memiliki komitmen yang sangat minim (0-40). Hal ini penting karena tiga negara tersebut memiliki peran signifikan di percaturan politik dan ekonomi global.

Laporan juga menunjukkan bahwa Amerika belum pernah menyusun Voluntary National Review (VNR), dimana negara lain telah melakukannya, bahkan ada yang mencapai tiga kali. Walaupun VNR dilakukan secara sukarela, Agenda 2030 SDGs mendorong negara-negara anggota untuk "melakukan tinjauan kemajuan secara teratur dan inklusif di tingkat nasional dan subnasional, yang dipimpin oleh negara dan digerakkan oleh negara" (paragraf 79).

Screen Shot 2022-06-22 at 13.09.13.jpg

Yang kedua, dunia tidak berada di jalur yang seharusnya untuk mendorong implementasi SDGs, atau dengan kata lain tidak “on track.”. Selama dua tahun berturut-turut, dunia tidak lagi membuat kemajuan dalam indeks SDGs. Hal ini adalah kemunduran besar, terutama karena sebelum pandemi (periode 2015-2019), indeks kemajuan SDGs meningkat walaupun lambat sebesar 0,5 poin per tahun.

Selain dari segi pencapaian, laporan ini juga menggarisbawahi kurangnya pendanaan SDGs untuk negara-negara berpenghasilan rendah (LICs) dan negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah (LMICs) yang mencapai US $500 miliar per tahun. Hal ini semakin diperkuat dengan realisasi komitmen dari negara-negara donor dalam OECD Development Assistance Committee (DAC), bahwa negara maju hanya memberikan kurang dari setengah kewajiban mereka yaitu 0,33 persen dari PNB dalam bentuk ODA pada tahun 2021, dari yang seharusnya 0,7 persen (OECD, 2021).

Laporan Kemajuan SDGs Asia dan Pasifik 2022 juga memperkuat bukti bahwa pencapaian SDGs semakin jauh dari jangkauan. Yang mengejutkan, kawasan Asia-Pasifik tidak akan memenuhi target hingga tahun 2065 jika tren saat ini terus berlanjut. Dua tujuan yang mengalami kemunduran signifikan yaitu SDG 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab) dan SDG 13 (aksi iklim). Sementara itu, kemajuan di seluruh Tujuan 4, 5, 6, 8, 11 dan 14 di seluruh Asia dan Pasifik bergerak sangat lambat atau bahkan stagnan.

Yang ketiga dan paling penting, sayangnya kita tidak memiliki waktu banyak untuk berbenah. Menurut The EU’s Copernicus Climate Change Service (C3S), tujuh tahun terakhir adalah tahun-tahun terpanas di dunia sejak 1850. Suhu global rata-rata pada tahun 2021 adalah 1,1-1,2 C di atas level 1850-1900. Angka ini semakin dekat melewati batas 1,5 derajat Celcius sesuai kesepakatan pemerintah dunia dalam Conference of Parties (COP21) yang dihelat pada 2015 di Paris. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memproyeksikan bahwa pemanasan di atas 1,5 derajat menempatkan jutaan orang berisiko mengalami gelombang panas setidaknya sekali setiap lima tahun, menurunnya terumbu karang hingga 99 persen dan kenaikan permukaan air laut rata-rata 10 sentimeter (hampir 4 inci).

Konsekuensi buruk ini ternyata masih tidak cukup menguatkan komitmen kepala negara untuk fokus mendorong pembangunan berkelanjutan, melainkan melakukan kegiatan yang memperlambat bahkan berlawanan dengan tujuan SDGs 2030 seperti menginisiasi perang, menjamurkan korupsi, membatasi kebebasan sipil dan menguntungkan segelintir elit politik

indonesia.jpg

Bagaimana pencapaian Indonesia?

Dalam konteks komitmen, Indonesia berada dalam level moderat (50-65). Indonesia telah memiliki rangkaian regulasi diantaranya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mendasari penyusunan dokumen turunan diantaranya Road Map SDGs 2030, Rencana Aksi Nasional (RAN) 2020-2024, 27 Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs (September 2020) dan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pencapian SDGs. Indonesia juga telah melakukan inovasi dengan terbentuknya 25 SDGs Center/Network/Hub (Per 10/2021) dan telah menyusun VNR untuk ketiga kalinya pada tahun 2021.

Walaupun begitu, upaya mendorong SDGs bukan berarti sudah cukup. Indonesia menempati posisi 82/163, naik poinnya dari 68,9 pada tahun 2021 menjadi 69,16 pada tahun 2022. Namun demikian, Indonesia masih jauh tertinggal oleh beberapa anggota ASEAN lainnya seperti Malaysia (72), Singapore (66), Vietnam (55) dan Thailand (44). Berdasarkan SDGs Index 2022, Tujuan SDG Indonesia yang on track untuk tercapai hanya 4,6,8 dan 12, sementara tujuan yang memiliki tantangan besar adalah tujuan 2,3,11,14,15,16 dan 17 .

Indonesia masih banyak memiliki kendala salah satunya koherensi kebijakan. Sebagai negara desentralisasi, komitmen pusat untuk mendorong SDGs sulit tercapai apabila tidak didukung oleh komitmen pemerintah daerah. Sayangnya, masih banyak ketimpangan pemahaman mengenai SDGs di level daerah. Berdasarkan Studi INFID 2019 tentang Keterbukaan Pemerintah dalam Mendorong Pelaksanaan SDGs di 8 Daerah, terdapat perbedaan pemahaman dan respon pemerintah daerah terhadap pelaksanaan SDGs. Di Provinsi Yogyakarta, pemerintah daerah menganggap bahwa Tujuan SDGs telah diintegrasikan ke dalam program kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) meskipun pejabat SKPD tidak menyadarinya. Di Cirebon, pemerintah daerah menetapkan Tujuan SDGs berdasarkan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, di Kabupaten Wonosobo, pemerintah daerah menganggap agenda SDGs sebagai program baru yang terpisah dari RPJMD dan akan menghadapi kendala anggaran jika dilaksanakan.

Fakta diatas menggambarkan kurangnya sosialisasi yang lengkap dan jelas mengenai SDGs yang dapat dijadikan acuan untuk menyusun RAD SDGs. Informasi mengenai SDGs juga masih terbatas di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selain itu, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan dalam dinamika pergantian kepala SKPD, yang menghambat internalisasi dan kesinambungan proses RAD (seperti yang terjadi di Cirebon dan Pangkep). Kendala lain adalah rendahnya ketersediaan dan koordinasi data antar SKPD, yang mempengaruhi proses penyusunan RAD, terutama dalam menentukan indikator dan target SDGs.

Temuan gap implementasi SDGs di nasional dan daerah juga diperkuat dengan riset People Scorecard SDGs 2021 yang disusun oleh INFID dengan 90 responden dari Organisasi masyarakat Sipil (OMS). Berdasarkan riset, diketahui bahwa OMS yang mengetahui RAD SDGs di tingkat daerah hanya 41,9%, hampir dua kali lebih rendah dari pengetahuan mereka terhadap RAN SDGs (74,7%). Selain itu, Indonesia dinilai baik dalam menyediakan kerangka hukum dan kebijakan namun masih terbatas atau kurang dalam prosedur transparansi dan akuntabilitas implementasi SDGs. Beberapa hambatan untuk implementasi SDGs berdasarkan hasil riset diantaranya informasi untuk pelibatan (75,9%), anggaran (51,7%), advokasi kebijakan (50,6%), data pemantauan (42,5%), dan kapasitas (35,6%).

Sebagai Presiden G20 tahun ini, Indonesia perlu mengambil momentum untuk memperkuat komitmen nasional dan global dalam pencapaian SDGs. Kerjasama multilateral sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab atas tingginya Indeks Spillover dari negara-negara kaya, yaitu dampak negatif sosio ekonomi dan lingkungan kepada negara miskin dan berkembang, termasuk melalui perdagangan dan rantai pasokan yang tidak berkelanjutan.

Beberapa rekomendasi dalam laporan SDGs Report 2022 yaitu sebagai berikut:

  1. G20 harus menyatakan dengan jelas dan tegas komitmennya untuk menyalurkan pembiayaan yang lebih besar ke negara-negara berkembang sehingga mereka dapat mencapai pembangunan ekonomi dan memenuhi target SDGs
  2. G20 juga harus meningkatkan pembiayaan SDGs untuk LICs dan LMICs melalui berbagai upaya seperti meningkatkan ODA, mendukung filantropi skala besar, dan restrukturisasi utang bagi negara-negara yang terlilit hutang
  3. KTT SDG Kepala Negara 2022 merupakan momentum yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan komitmen negara-negara untuk mendorong implementasi SDGs 2030
  4. Meningkatkan investasi dalam kapasitas statistik, Litbang, serta pendidikan dan keterampilan karena Ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan sistem data dapat membantu mengidentifikasi solusi pada saat krisis dan membantu mengatasi tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan.

Screen Shot 2022-06-22 at 13.58.58.jpg

Screen Shot 2022-06-22 at 14.01.22.jpg

Referensi: