Siaran Pers "Media Briefing Peluncuran Hasil Studi Kualitatif dan Kuantitatif Kesetaraan Gender"


  • Thursday, 26 November 2020 13:05
  • Siaran Pers
  • 0 Berkas di unduh
  • 2211x dibaca.

Jakarta, 25 November 2020, dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyelenggarakan Media Briefing dengan tema “Peluncuran Hasil Studi Kualitatif dan Kuantitatif tentang Kesetaraan Gender: Persepsi dan Dukungan Stakeholder, serta Respons Masyarakat terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”.

Penyusunan kedua studi tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, sementara Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang akan menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban masih belum juga disahkan hingga hari ini. Studi ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen yang dilakukan INFID untuk turut mendorong kesetaraan gender di Indonesia melalui pengesahan RUU P-KS.

Kegiatan ini diawali dengan penyampaian tujuan studi kualitatif dan kuantitatif oleh Tatat selaku Program Manager INFID. Tatat menyampaikan bahwa tujuan dari studi ini adalah untuk menghasilkan bukti terbaru tentang hambatan pencapaian kesetaraan gender di Indonesia. Tujuan selanjutnya adalah menghasilkan bukti terbaru sebagai bahan untuk menggalang dukungan publik dan memperkuat advokasi RUU P-KS. Hasil dari kedua studi ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya percepatan pencapaian kesetaraan gender di Indonesia.

Temuan studi kuantitatif dipaparkan oleh Arsa Ilmi dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Berdasarkan temuan hasil studi, 70,5% dari 2.210 responden setuju RUU P-KS diberlakukan. Selain itu, hasil studi mengungkapkan bahwa korban kekerasan seksual bukan hanya perempuan saja, tapi juga laki-laki. Hal ini terbukti dari 71,8% responden yang pernah mengalami kekerasan seksual, 33% diantaranya adalah laki-laki. Data temuan penelitian yang dipaparkan selanjutnya menunjukkan bahwa sebesar 57,3% pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban. Pada temuan berikutnya, 57,3% responden tidak melaporkan kejadian yang dialaminya karena takut dan malu, 57% responden tidak mendapatkan penyelesaian dan yang lebih menyesakkan 26% responden dinikahkan dengan pelaku dan berdamai dengan pelaku.

Ratna Batara Munti selaku Ketua Tim Peneliti Kualitatif menyampaikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa relasi kuasa dan konstruksi gender yang diskriminatif merupakan dua akar penyebab kekerasan seksual. Pada penelitian kualitatif ini juga ditemukan bahwa persepsi utama narasumber terhadap RUU P-KS adalah “RUU P-KS dinilai dapat berkontribusi secara langsung terhadap terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia”. Temuan selanjutnya dari penelitian kualitatif adalah RUU P-KS dapat menjadi instrumen untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berorientasi kepada korban. RUU P-KS juga merupakan peluang bagi korban untuk mengakses keadilan melalui rumusan delik yang lebih komprehensif dan mengoptimalkan peran Pemerintah serta masyarakat.

Pembicara selanjutnya yaitu Hendrik Lewerissa, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra. Selain mengapresiasi hasil studi yang dilakukan INFID, Hendrik menyampaikan bahwa hal yang terpenting bukan hanya masuknya RUU P-KS ke dalam Prolegnas Prioritas 2021, tetapi bagaimana memastikan RUU ini akan dibahas hingga disahkan menjadi Undang-undang. Artinya, yang harus dikawal adalah pembahasan, pengesahan, hingga kepada implementasi dari RUU P-KS. Hendrik juga menekankan bahwa peran laki-laki sangatlah penting dalam memperjuangkan RUU P-KS karena siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual.

Ali Khasan, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga turut hadir kegiatan ini. Ali menyampaikan bahwa KPPPA telah memberikan dukungan sesuai dengan aspirasi masyarakat mengenai urgensi RUU P-KS. KPPPA juga telah melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, pemerhati perempuan dan anak dalam pembahasan virtual, dan menyepakati bahwa RUU ini harus segera dibahas dan disahkan karena kasus yang semakin bertambah.

Di akhir acara, Tatat selaku perwakilan dari INFID menyampaikan beberapa kesimpulan terkait studi yang telah dilakukan. Kesimpulan pertama adalah bahwa RUU P-KS mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Masyarakat berharap RUU P-KS dapat menjawab persoalan dan kebutuhan terhadap sistem hukum dan sosial yang lebih responsif, yang menempatkan korban sebagai subjek dalam semua upaya penanganan. RUU P-KS juga diharapkan dapat mengakomodasi berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang lainnya.

Narahubung: Intan Kusuma ([email protected])