Dukungan Kemendagri bagi Kerjasama LSM dan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19


Pemerintah pusat telah melakukan respon penanganan COVID-19 melalui berbagai kebijakan pelayanan kesehatan dan bantuan sosial. Namun demikian, status pandemi COVID-19 belum melandai. Salah satu opsi yang dapat dilakukan untuk percepatan penanganan COVID-19 yaitu pelibatan multipihak, dalam hal ini kelompok LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) dan Ormas (Organisasi Masyarakat).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 6 Oktober 2020 melakukan upaya pelibatan LSM dan Ormas dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan pemerintah daerah (pemda) melalui pengadaan barang dan jasa Swakelola Tipe III. Inisiatif ini dituangkan dengan disahkannya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 440/5538/S.J, mengenai Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Masyarakat Termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Daerah. Hal ini juga sebagai tindak lanjut amanat Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengenai kolaborasi dan pelibatan multipihak.

Merujuk pada SE Mendagri, barang dan jasa yang dapat disediakan oleh Ormas melalui Swakelola Tipe lll adalah sebagai berikut: a) Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan mengenai pencegahan dan penanggulangan COVID-19 b) Sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, dan pengujian laboratorium, c) Pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu kesehatan tertentu, d) Barang/jasa yang diberikan oleh organisasi kemasyarakatan, atau masyarakat, contoh: masker, hand sanitizer, desinfektan, dan lain sebagainya e) Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat, contoh: pembuatan media sosialisasi COVID-19, kondisi terkini penanganan COVID-19, dan lain sebagainya, dan f) Barang/jasa lainnya dalam rangka penanganan COVID-19 di daerah.