Sosialisasi Hasil Riset dan Pemetaan INFID dan Jaringan Gusdurian mengenai Radikalisasi dan Ekstrimisme Kekerasan

Pada Agustus-Oktober 2016 INFID bersama Jaringan Gusdurian mengadakan survey terhadap generasi muda dan pemetaan di internet dan media sosial mengenai radikalisasi dan ekstrimisme kekerasan. Dua kegiatan tersebut merupakan bagian dari program besar INFID “Tackling Radicalism” bekerja sama dengan Jaringan GUSDURian Indonesia, NU Online dan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS). Program bersama masyarakat sipil untuk mewujudkan Indonesia yang damai dan toleran melalui upaya kontra-narasi radikalisasi dan ekstrimisme kekerasan melalui riset, advokasi dan kampanye.
Hasil dari survey menunjukkan bahwa 88.2% anak muda tidak setuju pada kekerasan berbasis agama. Di samping itu mayoritas responden menyatakan bahwa “Kekerasan dan tindak terorisme tidak sejalan dengan nilai-nilai agama”. Sementara itu, temuan dari pemetaan internet dan media sosial adalah banyaknya kata kunci seperti “kafir” dan “komunis” yang beredar, serta narasi-narasi besar yang dibangun oleh kelompok ekstrim seperti, “Demokrasi adalah sumber kehancuran”, “Khilafah adalah solusi”, “Umat Islam sedang didzolimi”, dan “LGBT, Syiah, Ahmadiah tidak dapat ditoleransi”. Survey dan pemetaan ini penting karena persoalan intoleransi dan radikalisme yang berakhir pada diskriminasi dan kekerasan berpengaruh terhadap kondisi sosial dan politik di Indonesia.

Hasil dari survey dan pemetaan itu disosialisasikan ke beberapa daerah seperti Yogyakarta, Solo, Surabaya, Pontianak, Bengkulu, Padang, Makassar, Bandung dan Jakarta. Yogyakarta menjadi lokasi pertama sosialisasi yang dimulai pada 14 Desember 2016. Alissa Wahid selaku Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian menyatakan, “Persoalan ekstrimisme dan radikalisme menghasilkan tindakan kekerasan, diskriminasi dan ketidakadilan. Sentimen agama sering dijadikan alasan tindak kekerasan. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia dan dunia.” Manajer Advokasi INFID, Beka Ulung Hapsara menyatakan bahwa nilai toleransi di kalangan muda perlu dijaga karena ada kecenderungan untuk menurun. Sementara itu di Solo, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad Windan, KH Muhammad Dian Nafi menyatakan bahwa, ”Kita butuh pembelajaran agama yang mencerdaskan sekaligus mengajarkan keterbukaan.”

Dukungan atas kegiatan ini juga datang dari kepolisian dan para kepala daerah. Wakapolda Sulawesi Selatan mengatakan bahwa, “Dampak dari persoalan intoleransi menjadi permasalahan bagi kepolisian sebagai pihak yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat.” Di samping itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Ir. Masduki Toha menekankan bahwa perebutan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh berbagai kelompok dan golongan, tetapi hari ini justru perbedaan itu yang menjadi dasar kekerasan. Wakil Walikota Makassar, Syamsu Rizal menekankan pentingnya menyaring berita yang diterima setiap harinya, agar masyarakat tidak menjadi penyebar berita palsu/hoax yang berisi kebencian, provokasi kekerasan dan diskriminasi.

Sosialisasi masih berlangsung di beberapa kota dan direncanakan akan ditutup di Jakarta. Respon dari masyarakat di berbagai lokasi cukup beragam. Antusiasme kebanyakan datang dari kalangan muda, termasuk mahasiswa dan para santri, juga jurnalis dan masyarakat sipil. Sejauh ini yang menjadi perhatian adalah jumlah responden di dalam survey yang setuju terhadap tindakan kekerasan dan sikap intoleran, di samping itu ada keprihatinan terhadap kelompok kekerasan yang mengatasnamakan Islam, padahal sesungguhnya Islam dan agama-agama lain tidak mengajarkan kekerasan. Oleh karena itu peran ulama moderat cukup penting bagi masyarakat. Di samping itu, hal penting lain adalah peran keluarga, khususnya orangtua sebagai agen terdekat untuk memberikan pendidikan mengenai nilai-nilai toleransi.

INFID dan Jaringan Gusdurian berharap sosialisasi ini bisa memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai persepsi dan sikap generasi muda mengenai radikalisasi dan ekstrimisme kekerasan serta narasi-narasi diskriminatif yang berisi kebencian yang dikonstruksi dan disebarkan di media sosial dan internet. Selain itu diharapkan sosialisasi ini bisa menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya nilai toleransi untuk mewujudkan perdamaian di Indonesia sebagai negara yang multikultur. Dengan demikian upaya deradikalisasi dan penguatan nilai toleransi tidak hanya bisa dilakukan di level hukum dan kebijakan, tetapi juga melalui edukasi kepada masyarakat.