Dialog Kebijakan Provinsi Maluku: Memperkuat Kolaborasi untuk Pembangunan Rendah Karbon
16 September 2025
Oleh: Rizki Satria, Program Officer LCDI INFID
INFID menyelenggarakan Dialog Kebijakan Tingkat Provinsi bertajuk “Memperkuat Kolaborasi Multipihak Dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim” pada 16 September 2025 di Ambon, Maluku. Acara ini dihadiri oleh 60 peserta (28 perempuan dan 22 laki-laki) dari berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI dan DPRD Provinsi, organisasi lingkungan, kelompok perempuan, pelaku usaha, akademisi, dan media. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pembangunan Rendah Karbon fase 2 yang merupakan program kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Bappenas dan Pemerintah Inggris di bawah kantor urusan pembagunan Inggris (UKFCDO).
Dialog ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon di daerah. Kegiatan bertujuan meningkatkan kolaborasi legislatif dan eksekutif daerah terhadap urgensi, arah kebijakan nasional, serta manfaat jangka panjang pembangunan rendah karbon berketahanan iklim (PRKBI), khususnya dalam konteks transisi menuju ekonomi hijau. Kegiatan ini sekaligus untuk mengidentifikasi peran strategis DPRD dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan agenda PRKBI ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, seperti RPJMD dan rencana strategis (Renstra) perangkat daerah. Melalui diskusi yang terjalin, acara ini juga mendorong terbentuknya komitmen dan kolaborasi lintas aktor dalam mendukung kebijakan, regulasi, dan pendanaan pembangunan daerah yang rendah karbon, inklusif, dan berkelanjutan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Jhon Lewerissa, menegaskan komitmen visi-misi Gubernur 2025-2030 untuk inovasi ekonomi hijau, termasuk penyusunan Perda lingkungan, dengan menyerukan kerjasama lintas sektor. Deputi Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas Leonardo Sambodo, menyoroti integrasi strategi rendah karbon di sektor energi, lahan, industri, dan persampahan, serta prioritas pembangunan berketahanan iklim yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, menggarisbawahi pendekatan kolaboratif berbasis masyarakat, selaras dengan Paris Agreement 2015, untuk menyelaraskan perencanaan OPD dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045. Direktur Eksekutif INFID Siti Khoirun Ni’mah, menyampaikan empat rekomendasi pembangunan rendah karbon yaitu pentingnya penguatan dan harmonisasi kebijakan baik di aasional maupun daerah, meningkatkan pelibatan masyarakat sipil terutama kelompok perempuan dan masyarakat hukum adat, memperkuat peran sektor swasta, dan meningkatkan akses terhadap pembiayaan hijau (GCF, Climate Investment Fund, atau skema blended finance), maupun model pendanaan inovatif lainnya.
Pada sesi dialog, Prof. Agus Kastanya sebagai moderator menggali wawasan mendalam dari para narasumber. Ketua kaukus ekonomi Hijau DPR RI Mercy Barends, menjelaskan peran Kaukus Ekonomi Hijau sejak 2009 dalam merekomendasikan legislasi hijau dan memperkuat pengaruh parlemen. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi, membahas kemajuan integrasi target emisi ke RPJMN 2025-2029, termasuk penurunan intensitas gas rumah kaca hingga 93,5% pada 2045, serta penyusunan Nationally Determined Contribution (NDC). Kepala Subdirektorat Lingkungan Hidup Kementerian Dalam Negeri Kunto Bimaji, menguraikan strategi sinkronisasi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) melalui Instruksi Mendagri No. 2/2025, dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi iklim via Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Jalaludin Salampessy, Asisten I Setda Provinsi Maluku, memaparkan 17 arah Pembangunan Maluku Emas dalam RPJMD 2025-2029, khususnya misi kelima tentang pengelolaan pesisir berkelanjutan dan ketahanan bencana. Vivi Marantika dari Yayasan HUMANUM menekankan peran masyarakat sipil dalam advokasi GEDSI melalui Musrembang, termasuk dua Perda progresif Maluku 2024 tentang disabilitas dan pemberdayaan gender. Purwanto dari Coral Triangle Center membahas integrasi rendah karbon di pengelolaan laut, termasuk pemetaan penyerap karbon seperti mangrove dan terumbu karang di Kepulauan Banda dan Lease.
Dalam pernyataan penutup, Mercy Barends menegaskan mandat politik, hukum, dan sosial parlemen untuk mentransformasikan dokumen kebijakan menjadi gerakan sosial transformatif, dengan partisipasi bermakna dari semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat adat sebagai benteng pertahanan iklim. Harapannya, acara ini menghasilkan implementasi nyata dalam perencanaan daerah, menjadikan Maluku sebagai provinsi kepulauan pertama dengan kebijakan dan implementasi berketahanan iklim di Indonesia.