APFSD 2024: Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 di Asia Pasifik

Oleh: Desri Astuti, Program Officer SDGs INFID

Agenda Tahunan PBB

The 11^th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) adalah forum tahunan antar pemerintah yang inklusif untuk mendukung tindak lanjut dan peninjauan kemajuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat regional. Forum ini diselenggarakan oleh badan PBB Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). Forum ini bertujuan untuk memberikan informasi, memberdayakan, dan mendukung negara-negara Asia-Pasifik (terutama negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang yang terkurung daratan, dan negara-negara berkembang yang berbentuk kepulauan kecil) dalam upaya mereka mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan mengidentifikasi tren regional, berbagi praktik baik serta pembelajaran dari masing-masing negara. 

The 11^th APFSD 2024 dilaksanakan di Bangkok pada 20-23 Februari 2024. Forum ini mempertemukan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara-negara anggota, organisasi internasional, masyarakat sipil, swasta dan pemangku kepentingan lainnya. Refleksi dari forum ini akan menjadi masukan untuk Forum Politik Tingkat Tinggi (HLPF) 2024 yang akan dilaksanakan di New York untuk meninjau kemajuan pembangunan berkelanjutan di tingkat global.

The 11^th APFSD 2024 mengusung tema “Reinforcing the 2030 Agenda for Sustainable Development and eradicating poverty in times of multiple crises: The effective delivery of sustainable, resilient and innovative solutions in Asia and the Pacific”. Pada tahun 2024, forum ini fokus pada 5 SDGs, yaitu: Goal 1 (No poverty); Goal 2 (Zero hunger); Goal 13 (Climate action); Goal 16 (Peace, justice, and strong institutions) and Goal 17 (Partnership for the Goals).

Keterangan: Delegasi dari negara-negara peserta berfoto bersama dengan Sekretariat ESCAP dan para pembicara (Sumber: Dok. INFID)

Capaian SDGs di Tingkat Regional

Kawasan Asia-Pasifik masih off track dalam pencapaian 17 SDGs. Pandemi Covid 19 telah mengakibatkan melebarnya kesenjangan di Kawasan Asia-Pasifik, Dampak pandemi, ditambah dampak perubahan iklim dan ketegangan geopolitik, telah sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan Masyarakat. Namun, bahkan sebelum terjadi pandemi, pencapaian SDGs di Asia-Pasifik juga belum berada pada jalur yang tepat.

Berdasarkan laporan UNESCAP tahun 2024, Kawasan Asia Pasifik tidak akan mencapai satupun dari 17 SDGs pada waktu yang ditargetkan, yaitu pada 2030. Perkiraan saat ini menunjukkan bahwa hal ini tidak akan tercapai sebelum tahun 2062, atau sekitar 32 tahun terlambat dari jadwal. Sehingga dibutuhkan upaya kolektif yang luar biasa untuk bisa mencapai Agenda 2030.

Kawasan Asia dan Pasifik diperkirakan hanya akan mencapai sepertiga dari kemajuan yang diperlukan pada tahun 2030. Pada tahun 2023, kemajuan rata-rata dalam mencapai seluruh SDGs secara bertahap meningkat menjadi 17 persen. Kemajuan paling besar sejak tahun 2015 terlihat pada pencapaian eliminating poverty (Goal 1) dan industry, innovation and infrastructure (Goal 9). Kemajuan dalam pemberantasan kemiskinan ekstrem dan pengurangan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan secara nasional menjelaskan arah positif menuju penghapusan kemiskinan. Selanjutnya, kontribusi penting terhadap kemajuan Goal 9 berasal dari pengembangan infrastruktur yang berketahanan dan inklusif, serta peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. 

Sementara itu, kemajuan sudah terlihat pada zero hunger (Goal 2), good health and well-being (Goal 3), quality education (goal 4), affordable and clean energy (Goal 7) and reduced inequalities (Goal 10). Namun, progress paling sedikit dicapai sejak tahun 2015 untuk decent work and support economic growth (Goal 8), responsible consumption and production (Goal 12), life below water (Goal 14), life on land (Goal 15), dan partnerships for the goals (Goal 17) sehingga masih memerlukan perhatian yang besar.

Di sisi lain, progress untuk climate action (Goals 13) terus mengalami kemunduran. Kawasan Asia Pasifik masih menjadi korban sekaligus menjadi pendorong utama perubahan iklim. Suhu di Kawasan Asia Pasifik meningkat lebih cepat dibandingkan rata-rata global dan cuaca ekstrim serta bencana alam makin sering terjadi. Akan tetapi, kawasan Asia Pasifik masih menjadi penyumbang lebih dari separuh emisi gas rumah kaca global, yang sebagian besar disebabkan oleh pembakaran batu bara. 

Wilayah Asia Tenggara menunjukkan kemajuan dalam pencapaian beberapa goals. Namun untuk climate action (Goal 13) menunjukkan kemunduran sebagaimana yang juga terjadi pada Kawasan Asia Pasifik. Capaian SDGs di Kawasan Asia Tenggara ditunjukkan dalam grafik di bawah ini:

Gambar 1. Capaian SDGs di Asia Tenggara

Dukungan Pemerintah Indonesia

Delegasi Indonesia yang hadir dalam APFSD 2024 berasal dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian KKP, Otorita IKN, dan Kedutaan RI di Bangkok. Delegasi Indonesia menyampaikan praktik baik upaya untuk mencapai target SDGs di Indonesia, serta memberikan masukan-masukan untuk akselerasi pencapaian agenda 2030. Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs menyampaikan masukannya dalam agenda Reinforcing the 2030 Agenda for Sustainable Development and eradicating poverty in times of multiple crises: The effective delivery of sustainable, resilient and innovative solutions in Asia and the Pacific. Terdapat 3 strategi yang disarankan oleh delegasi Indonesia untuk mempercepat progress pencapaian SDGs, yaitu:

1. Mempromosikan kebijakan – kebijakan transformasional yang berkontribusi terhadap ketahanan dan pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan, diantaranya perlindungan sosial yang adaptif.
2. Memprioritaskan kebijakan investasi, termasuk investasi di bidang Kesehatan dan Pendidikan, serta meningkatkan kesempatan kerja bagi generasi muda.
3. Mendorong pendanaan SDGs yang inovatif.

Delegasi Indonesia juga menyampaikan isu mendesak yang dihadapi baik oleh negara maju maupun negara berkembang, yaitu meningkatnya jumlah populasi penduduk usia lanjut serta transisi menuju ekonomi hijau dan pekerjaan yang layak. Untuk itu Indonesia menekankan agar upaya-upaya yang akan dilakukan di masa yang akan datang juga memperhatikan masalah ini.

Dalam rangka menyambut Summit of The Future (SoTF) yang akan dilakukan di New York pada September 2024, delegasi Indonesia menekankan Kembali dukungannya dengan menyoroti 2 hal:

1. Reformasi sistem multilateral harus menjadi inti dari Summit of The Future. Selain itu untuk menghadapi tantangan saat ini dan di masa yang akan datang, diperlukan reformasi PBB dan juga reformasi arsitektur keuangan internasional.
2. Memastikan bahwa multilateralisme memberikan hasil. Banyak komitmen global yang telah disepakati oleh PBB, termasuk Agenda 2030 dan SDGs. Komitmen ini perlu diejawantahkan dalam aksi nyata. Oleh karena itu SOTF harus dapat menghasilkan aksi yang konkrit dan berorientasi hasil.

Pimpinan Delegasi Indonesia yaitu Kepala Otorita IKN menyampaikan sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk mencapai SDGs, Indonesia telah 3 kali melakukan Voluntary National Review (VNR) yaitu pada tahun 2017, 2019 dan 2021. Pada tahun 2023, Otorita IKN melakukan Voluntary Local Review (VLR) dan hasil temuan awalnya di launching dalam side event APFSD 2024 dengan tema“The Rise of New and Emerging Cities in Asia: Leveraging VLRs for a Sustainable Urban Future”. VLR IKN memberikan gambaran kontribusi IKN dalam pencapaian SDGs di Indonesia. Pembelajaran yang disampaikan dari proses Penyusunan VLR IKN adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya kerjasama multistakeholder dalam pencapaian target SDGs, yaitu Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil, Swasta dan Mitra Pembangunan.
2. Perlunya lokalisasi SDGs. Lokalisasi SDGs bukan hanya untuk sinkronisasi SDGs dari Tingkat global ke nasional, tapi juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian SDGs dengan pendekatan bottom-up. Indonesia telah melokalisasi SDGs hingga ke tingkat desa.

Keterangan: Sesi Pembukaan APFSD 20 April 2024 (Sumber: Dok. INFID)

Peran Organisasi Masyarakat Sipil

Organisasi Masyarakat sipil juga turut andil dalam pelaksanaan APFSD 2024. Selain memberikan pernyataan dalam sesi umum konferensi (high level segment), organisasi masyarakat sipil juga turut menjadi penyelenggara berbagai side event diselenggarakan untuk mendiskusikan berbagai topik yang berkaitan dengan SDG 1, 2, 13, 16 dan 17. INFID juga turut berpartisipasi dalam beberapa forum diskusi yang dilaksanakan oleh organisasi Masyarakat sipil sebagai rangkaian APFSD.

Salah satu diskusi yang diselenggarakan oleh organisasi Masyarakat sipil dalam rangkaian forum resmi PBB ini adalah membahas rekomendasi organisasi-organisasi Masyarakat sipil di Kawasan Asia terhadap draft dokumen hasil SoTF yang diberi judul Pact of The Future. Pembahasan dilakukan dalam side event yang mengusung tema Shaping Asia CSOs’ position for the Summit of the Future (SoTF) 2024. Tujuan dari side event ini adalah untuk membahas pentingnya SoTF bagi Agenda 2030 dan mengevaluasi secara kritis agendanya melalui kacamata masyarakat sipil Asia serta menghasilkan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi berdasarkan analisis berbagai ringkasan kebijakan. Pembahasannya terutama fokus pada posisi OMS Asia dan keterlibatannya dalam SDGs dan Pembiayaan Pembangunan.

Forum diskusi organisasi Masyarakat sipil lainnya yang diikuti oleh INFID adalah side event yang membahas lokalisasi agenda SDG yang mengambil tema A Localization Roadmap to Reach the Furthest Behind. PBB telah mencatat pentingnya pendekatan lokalisasi dalam mempercepat kemajuan untuk mencapai target SDGs. Meskipun telah terdapat berbagai inisiatif dalam meneruskan agenda lokalisasi yang dilakukan oleh negara-negara donor, PBB dan organisasi non-pemerintah internasional, masyarakat sipil dan komunitas lokal menyoroti bahwa masih terdapat kesenjangan dalam kerangka dan implementasi pendekatan tersebut. Dalam side event ini dibahas pendekatan yang dalam upaya lokalisasi peta jalan SDG, serta menyoroti kesenjangan dan permasalahan yang dihadapi di berbagai negara. Diskusi ini juga mendengarkan masukan untuk menentukan langkah selanjutnya tentang bagaimana menerapkan agenda lokalisasi yang dapat memenuhi kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Selain berpartisipasi dalam side event APFSD, INFID juga turut mengikuti Bangkok Future Forum yang diselenggarakan secara terpisah oleh Asia Civil Society partnership for Sustainable Development (APSD). Sejalan dengan agenda APFSD 2024, forum ini juga membahas mengenai agenda SoTF. Forum ini mengumpulkan organisasi Masyarakat sipil yang mengikuti APFSD untuk membahas lebih dalam mengenai draft dokumen hasil SoTF (Pact of the Future).

Keterangan: Program Officer SDGs INFID Desri Astuti (kerudung hitam) tengah mengikuti sesi round table discussion membahas SDGs 1 (No Poverty) (Sumber: Dok. INFID)

Keterangan: Program Officer SDGs INFID Desri Astuti (kerudung hitam) tengah mengikuti sesi “Mempercepat Implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 melalui Voluntary National Review (VNR)”. (Sumber: Dok. INFID)

Rekomendasi APFSD dan Subregional Forum, serta Praktik Baik di Indonesia untuk Mencapai SDG 1, 2, 13, 16 dan 17

APFSD 2024 fokus pada SDG 1, 2, 13, 16 dan 17. Masing-masing tujuan ini dibahas dalam round table discussion untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari peserta diskusi. Tujuan Pembangunan berkelanjutan ini juga dibahas dalam forum sub regional pada 2023, sebelum dilaksanakannya APFSD. Beberapa rekomendasi untuk mencapai masing-masing SDGs adalah sebagai berikut:

1. No Poverty (SDG 1)

Round table discussion SDG1 dilakukan pada 21 Februari 2024. Diskusi ini menekankan mengenai pentingnya mempromosikan akses terhadap perlindungan sosial, meminimalkan paparan dan dampak bencana, dan meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak. Rekomendasi lain juga telah dihasilkan dari forum subregional yang dilaksanakan pada 2023, yaitu: memperkuat cakupan perlindungan sosial; akses yang adil terhadap pelayanan publik dasar; meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak; penggunaan teknologi dan AI untuk ketahanan ekonomi; dan meningkatkan ketahanan masyarakat miskin terhadap guncangan terkait perubahan iklim. Selanjutnya Indonesia juga menyampaikan praktik baik yang telah dilakukan untuk mencapai target SDG 1 yaitu dengan mengimplementasikan perlindungan sosial adaptif , meningkatkan SDM, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan program ekonomi kecil produktif, pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, serta memberikan bantuan tunai bersyarat dan program perlindungan sosial lainnya.

2. Zero Hunger (SDG 2)

Round table discussion SDG2 dilakukan pada 21 Februari 2024. Diskusi ini menekankan mengenai pentingnya:

• memprioritaskan tindakan multidimensi, investasi dan dukungan yang ditargetkan untuk mempromosikan pola makan yang mudah diakses dan terjangkau;
• berinvestasi dalam produksi pangan yang diproduksi secara berkelanjutan dan terdiversifikasi, dengan memanfaatkan inovasi digital;
• Fokus pada kebijakan pangan dari sisi penawaran dan permintaan;
• Memperkuat pertanian perkotaan, rantai nilai lokal, dan hubungan pedesaan-perkotaan untuk meningkatkan akses nutrisi dan pangan bagi masyarakat miskin perkotaan dan kelompok paling rentan;
• Memperkuat kapasitas untuk meningkatkan penilaian dan manajemen risiko dalam menanggapi pandemi, bencana, dan dampaknya terhadap sistem pangan;
• Melanjutkan investasi dalam penelitian, pengembangan, dan teknologi untuk mengadaptasi sistem pangan terhadap krisis iklim;
• Meminimalkan kehilangan makanan dan limbah pangan; dan
• Meningkatkan penghidupan dan kesejahteraan petani.

Rekomendasi lain juga telah dihasilkan dari forum subregional yang dilaksanakan pada 2023, yaitu:

• Fokus pada ketahanan pangan dan kebutuhan nutrisi – menciptakan ketahanan rantai pasokan pertanian dan pengembangan pasar;
• Mempromosikan nutrisi yang baik dan aksi masyarakat sipil untuk mendukung keamanan pangan;
• Teknologi hijau, praktek pertanian yang berkelanjutan untuk mengatasi perubahan iklim; dan
• Penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan.

Selanjutnya Indonesia juga menyampaikan praktik baik yang telah dilakukan untuk mencapai target SDG 2 yaitu dengan menekankan pentingnya transformasi sistem pangan melalui hubungan pangan-air-energi serta pengelolaan kehilangan dan limbah pangan. Prioritas lain bagi Indonesia adalah memajukan “pangan biru” dalam pengambilan keputusan sistem pangan sebagai sumber protein alternatif sekaligus mengelola kawasan perlindungan laut.

3. Climate Action (SDG 13)

Round table discussion SDG 13 dilakukan pada 22 Februari 2024. Diskusi ini menekankan mengenai pentingnya:

• memanfaatkan siklus pembaruan kontribusi nasional tahun 2025 mendatang;
• meningkatkan dan menyelaraskan pendanaan untuk climate action;
• mempromosikan produksi, aksesibilitas dan penggunaan data gender dan lingkungan, termasuk data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan disabilitas yang spesifik untuk berbagai sektor;
• memperkuat sinergi antara kebijakan perubahan iklim dan kebijakan perlindungan sosial;
• meningkatkan koordinasi antara kementerian lingkungan hidup dan kementerian terkait lainnya;
• meningkatkan akses terhadap informasi dan memastikan partisipasi efektif seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan peradilan terkait perubahan iklim;
• libatkan generasi muda dalam aksi iklim.

Rekomendasi lain juga telah dihasilkan dari forum subregional yang dilaksanakan pada 2023, yaitu:

• kebijakan yang memadai perlu diterapkan untuk mempromosikan investasi hijau yang akan mengarahkan pada transisi energy yang berkelanjutan
• aksi transformatif dari sektor kunci, khususnya di bidang energi
• meningkatkan dan menyederhanakan akses kepada pembiayaan iklim dan mempromosikan investasi berkelanjutan
• kerjasama di bidang energi dan saling berbagi praktik baik
• kajian teknis dan dukungan peningkatan kapasitas

Selanjutnya Indonesia juga menyampaikan praktik baik yang telah dilakukan untuk mencapai target SDG 13 yaitu dengan menerapkan pembangunan berketahanan iklim dan rendah karbon menuju ekonomi hijau, dengan fokus pada industri hijau, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, energi berkelanjutan, lahan dan restorasi berkelanjutan, kelautan dan pesisir, pertanian, air, dan kesehatan. Indonesia juga menerapkan praktik pengelolaan hutan dan perikanan berkelanjutan.

4. Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16)

Round table discussion SDG 16 dilakukan pada 22 Februari 2024. Diskusi ini menekankan mengenai pentingnya:

• Memperkuat efektivitas, transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga publik dan menjadikan mereka siap menghadapi masa depan.
• Mendorong inklusi dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan tata kelola.
• Mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar
• Meningkatkan kecepatan pembentukan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang mematuhi Prinsip Paris
• Memperkuat supremasi hukum dan memberantas korupsi
• Mempromosikan pendekatan yang berpusat pada penyintas dan berbasis bukti bagi korban perdagangan orang dan penyandang disabilitas
• Meningkatkan strategi untuk mengurangi kepadatan penjara melalui kebijakan narkotika
• Mendorong kolaborasi dan kemitraan multilateral di bidang data

Rekomendasi lain juga telah dihasilkan dari forum subregional yang dilaksanakan pada 2023, yaitu:

• mendorong tata kelola yang baik, akuntabilitas dan kepemimpinan serta keterlibatan kolaboratif
• transformasi digital untuk lingkungan peraturan yang transparan dan akuntabel
• memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin termasuk melindungi hak-hak migran
• meningkatkan data, pemantauan dan evaluasi untuk mencapai Tujuan

Selanjutnya Indonesia juga menyampaikan praktik baik yang telah dilakukan untuk mencapai target SDG 13 yaitu dengan menjunjung demokrasi sebagai katalisator perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Indonesia memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu mendapatkan perwakilan hukum, menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Selanjutnya Indonesia juga terus berupaya mengatasi tantangan pendanaan ilegal dan korupsi melalui kerangka hukum yang kuat dan lembaga yang transparan.

5. Partnership for the Goals (SDG 17)

Round table discussion SDG 17 dilakukan pada 21 Februari 2024. Diskusi ini menekankan mengenai pentingnya:

• Memperkuat transparansi demi keberhasilan kemitraan dalam mencapai Tujuan
• Mendorong akuntabilitas dalam penerapan instrumen dan mekanisme pembiayaan.
• Mempercepat upaya untuk memastikan kemitraan yang bertanggung jawab dan alokasi sumber daya yang efisien.
• Memfasilitasi lingkungan yang mendukung kemitraan yang efektif.

Rekomendasi lain juga telah dihasilkan dari forum subregional yang dilaksanakan pada 2023, yaitu pentingnya:

• keterlibatan multipihak dan pendekatan seluruh masyarakat secara berkelanjutan
• koherensi dan koordinasi kebijakan
• ekosistem keuangan yang adil dan berkelanjutan serta akses terhadap pembiayaan
• memperluas akses terhadap informasi, teknologi digital, dan data
• kerjasama dan solidaritas regional dan sub regional

Selanjutnya Indonesia juga menyampaikan praktik baik yang telah dilakukan untuk mencapai target SDG 17 yaitu dengan terus meningkatkan mobilisasi sumber daya keuangan, memperkuat sistem perpajakan dan pembiayaan fiskal serta mengatasi utang luar negeri. Dalam memperkuat kemitraan global untuk SDGs, Indonesia terus meningkatkan South-south Triangular Cooperation (SSTC) dan mengambil tanggung jawab internasional yang lebih besar, termasuk baru-baru ini sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023 dan sebagai salah satu Ketua Bersama Kemitraan Global untuk Kerja Sama Pembangunan yang Efektif.

Keterangan: Desri Astuti (paling kanan, baris kedua, kerudung hitam) mengikuti Bangkok Future Forum bersama CSO-CSO dari regional Asia Pasifik yang turut hadir dalam APFSD

Key Message APFSD 2024

Pesan-pesan utama yang muncul dari diskusi APFSD 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan iklim memperburuk kemiskinan dan kelaparan, mengancam kemunduran pembangunan berkelanjutan, dengan kelompok rentan menghadapi dampak yang tidak proporsional karena terbatasnya kapasitas mereka untuk beradaptasi dan langkanya sumber daya;
2. Aksi iklim yang ambisius, ditambah dengan investasi yang kuat dalam perlindungan sosial, efisiensi energi dan produksi energi terbarukan serta fokus pada kesetaraan gender dan akses bagi kelompok yang terpinggirkan, diperlukan untuk memitigasi dampak buruk bencana yang disebabkan oleh iklim dan mendukung mata pencaharian;
3. Pembuatan kebijakan yang terintegrasi dapat mempercepat implementasi Agenda 2030; tinjauan nasional yang bersifat sukarela sangat penting untuk menyelaraskan upaya di semua tingkat pemerintahan dan dapat mendorong kolaborasi dan keterlibatan, yang mengarah pada pemerintahan yang berpikiran maju dan inklusif;
4. Tindakan mendesak dan dipercepat yang juga memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, mewujudkan dokumen hasil SOTF, yang diberi judul “A Pact for the Future”, dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun dan tidak ada negara yang tertinggal. Tindakan-tindakan ini harus didukung oleh kerja sama multilateral dan multilateralisme yang kuat dan berkelanjutan, termasuk melalui South-South dan Triangular Cooperation, untuk mencapai kesejahteraan bersama;
5. Kerjasama regional dan subregional memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan lintas batas, meningkatkan konektivitas dan perdagangan, memperkuat ketahanan pangan, mengurangi risiko bencana dan mengelola sumber daya air secara berkelanjutan;
6. Dukungan teknis dan terpadu dari sistem pembangunan PBB sangat diperlukan untuk mendukung upaya kolektif dalam aksi iklim, pembangunan ketahanan, transisi energi dan kesetaraan gender sekaligus memastikan partisipasi penuh dan efektif dari semua pemangku kepentingan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.