Forum Multistakeholder Jawa Timur Siap Melanjutkan Program Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial  

Penulis: Sanita Rini, Program Officer for Preventing Violent Extremism INFID
Editor: Intan Bedisa, Communication & Digital Officer INFID

Keterangan: Foto bersama anggota forum multistakeholder Jawa Timur (20/6/2024). Sumber: Dok. INFID

Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat NU Jawa Timur dan INFID menggelar pertemuan multistakeholder Jawa Timur yang keempat secara luring pada Kamis, 20 Juni 2024 di Aula Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya. Secara khusus, pertemuan keempat ini memiliki tiga tujuan. Pertama, mengukur ketercapaian kerja di lapangan dengan pengetahuan pendamping dalam prosedur pendampingan yang efektif dan responsif gender terhadap orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan returni perempuan dan anak di Jawa Timur. Kedua, membangun ruang diskusi terkait temuan di lapangan atas praktek baik dalam mengadvokasi dalam pendampingan terhadap orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme termasuk deportan dan returni perempuan dan anak di Jawa Timur. Ketiga, mendesain strategi kinerja berkelanjutan dalam kolaboratif di setiap intervensi wilayah Kabupaten/Kota berbasis data akurat. 

Kegiatan ini melibatkan partisipasi dari 38 peserta yang terdiri dari 23 perempuan dan 15 laki-laki, terdiri dari anggota forum multistakeholder Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, kabupaten Lamongan, PW Fatayat NU Jawa Timur, INFID, dan MSI-Harmoni.

Keterangan: Pembukaan pertemuan forum multistakeholder Jawa Timur oleh Bendahara PW Fatayat NU Jawa Timur Kamila (kiri), Sekretaris PW Fatayat NU Jawa Timur Wiwik Endahwati (kedua dari kiri), Program Manager MSI-Harmoni Faisal Magrie (kedua dari kanan), dan  Program Manager Inequality, Partnership, & Membership INFID AD Eridani (kanan) (20/6/2024). Sumber: Dok. INFID

Dalam sambutannya, Wiwik Endahwati mengungkapkan bahwa dukungan dan kolaborasi yang telah terbangun antarforum multistakeholder sangat berarti dalam menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam pendampingan dan rehabilitasi bagi deportan, returni, dan eks-narapidana teroris (eks-napiter). “Kami dari PW Fatayat NU Jawa Timur turut mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan komitmen yang telah ditunjukkan dalam mendukung perempuan dan anak-anak, serta dalam memperjuangkan kebaikan bagi masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan” ungkap Wiwik. 

Program Manager Inequality, Partnership, & Membership INFID AD Eridani menyampaikan apresiasi atas kontribusi forum multistakeholder terutama dalam pendampingan eks napiter, deportan, dan returni, termasuk upaya yang menjangkau perempuan dan anak. “Semoga kerja kita ke depannya tetap mengacu pada modul, Research Assessment Tools (RATs), dan buku panduan yang telah disusun bersama. Khususnya dalam perspektif gender, kita harus tetap fokus pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak-anak”, imbuhnya.

Program Manager MSI-USAID Harmoni Faisal Magrie menegaskan bahwa pendampingan dengan pendekatan berperspektif gender dan dukungan komunitas sangat efektif. “Forum multisatekholder seperti ini memainkan peran kunci dalam berhasilnya pendampingan ini. Kami yakin ini bisa menjadi contoh nasional dalam penanganan radikalisme” ujar Faisal.

Sesi dilanjutkan dengan diskusi dan pemaparan dari masing-masing forum multistakeholder terkait perkembangan pendampingan terhadap eks napiter, deportan, returni, dan keluarganya. Program Officer for Preventing Violent Extremism INFID Sanita Rini pada awal diskusi menyampaikan bahwa forum yang telah terbangun sejak tahun 2020 ini perlu tetap berlanjut dengan kerangka kebijakan yang sudah ada sampai dengan tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur. Oleh karena itu, pada diskusi pertemuan forum multistakeholder yang terakhir ini selain mendiskusikan perkembangan dan pembelajaran dalam pendampingan, forum ini juga mendiskusikan keberlanjutan kerja-kerja forum multistakeholder baik di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan. 

Keterangan: Rizka, perwakilan anggota forum multistakeholder kabupaten Sidoarjo sedang memaparkan perkembangan pendampingan dan rencana tindak lanjut (20/6/2024). Sumber: Dok. INFID 

Dari dialog interaktif ini, salah satu anggota forum multistakeholder Kabupaten Sidoarjo Febriyanti Ryan Ariyani dari GUSDURian Sidoarjo menyampaikan bahwa dalam pertemuan daring dengan jaringan GUSDURian, fokusnya adalah pada isu deportan-returni di Jawa Timur. Ia menjelaskan bahwa GUSDURian Jawa Timur dan Sidoarjo telah berkomitmen untuk memprioritaskan agenda ini. Bahkan, mereka telah menggerakkan GUSDURian Lamongan untuk aktif kembali pada isu yang sama. 

Dari pertemuan ini, menghasilkan sejumlah poin. Pertama, forum multistakeholder sudah melakukan pendampingan secara intensif sejak bulan Mei-Juni 2024 dengan total ada 14 yang didampingi 14, 12 eks napiter dan 1 perempuan (istri napiter), dan 1 anak laki-laki napiter. Proses pendampingan forum multistakeholder menggunakan teknik asesmen melalui wawancara yang ada di RAT dan menerapkan 11 prinpisp-prinsip pendampingan. Kedua, forum multistakeholder level provinsi sedang menyiapkan standard operating procedure (SOP) penanganan dan pendampingan. Ketiga, sudah ada komitmen Lamongan dan Sidoarjo untuk pembentukan kelompok kerja (Pokja) dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAD PE), tetapi perlu asistensi dari forum multistakeholder tingkat provinsi.