INFID Hadiri OGP Summit 2023 di Estonia

Tallinn, Estonia (5/9-7/9) – Open Government Partnership (OGP) merupakan inisiatif global yang digagas sejak 2011 oleh Indonesia dan 7 (tujuh) negara lainnya untuk mendorong terwujudnya nilai-nilai keterbukaan pemerintah, yakni pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan  inklusif.  Saat ini terdapat 76 negara dan 106 pemerintah daerah yang tergabung dalam OGP dan OGP Local. Setiap anggota   berupaya   untuk   menghasilkan   Rencana   Aksi   Keterbukaan (Renaksi OGP) yang mendorong hadirnya proses Ko-kreasi (Co-creation) antara unsur pemerintah dan non pemerintah.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OGP atau OGP Summit ke VI telah berlangsung pada 5-7 September 2023 di Tallinn, Estonia. KTT ini dihadiri lebih dari 2000 orang dari sekitar 130 negara, mulai dari pimpinan dan pejabat pemerintah, hingga perwakilan masyarakat sipil dan jurnalis untuk untuk mendengarkan, berdiskusi, berbagi pengalaman dan tantangan pelaksanaan OGP di berbagai negara. 

Agenda ini penuh dengan wawasan dan inspirasi dari seluruh dunia. Acaranya mengangkat mengangkat 6 (enam) isu strategis yang berkaitan dengan keterbukaan pemerintah, antara lain; anti-korupsi; ruang kewarganegaraan dan partisipasi publik; ketangguhan demokrasi; pemerintahan digital; keadilan; serta Iklim dan lingkungan. Kegiatan ini berbentuk pertemuan high level meeting antara perwakilan pemerintah hingga sesi strategi masyarakat sipil. 

Kegiatan dimulai dengan plenary event yang menampilkan semangat komitmen OGP ke depan, yang diwakili pimpinan negara, menteri, wakil masyarakat sipil, sekretariat OGP global, baik secara langsung, rekaman maupun online. KTT OGP kali ini sangat kental diwarnai situasi krisis Ukraina dan Rusia, dan mengharapkan dukungan global bagi Ukraina saat ini dan setelahnya. Pada sisi lain, representasi posisi Rusia sangat tidak terlihat dan tidak berimbang.

INFID bersama dengan 10 organisasi masyarakat sipil (OMS) dari Indonesia lainnya hadir dan berpartisipasi dalam KTT OGP di Estonia, baik sebagai narasumber maupun peserta. Pada sesi kelompok “From One-Off Engagement to System Change” misalnya, Bona Tua mewakili INFID berbagi pengalaman dengan OGP di Indonesia dengan OMS Afrika dan universitas di Inggris. INFID juga melakukan courtesy dengan OGP unit global dan OMS Filipina terkait OGP regional Asia Pasifik 2024 yang akan dilakukan di Filipina pada September 2024.

Indonesia menerima OGP award global pada isu perluasan bantuan hukum untuk kelompok rentan. Inisiatif ini diusulkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Akses Keadilan, yang terdiri dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS); Asosiasi LBH APIK Indonesia; dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dengan Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). OGP award ini memenangkan penghargaan nomor 1 dari hasil seleksi terhadap 47 negara anggota OGP se-Asia Pasifik. Penghargaan diterima langsung oleh Deputi bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bogat Widyatmoko; Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana; dan Perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil yaitu Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Dio Ashar Wicaksana. 

Tantangan terhadap Pemerintahan Terbuka

Menyusutnya ruang sipil di banyak negara menjadi tantangan implementasi OGP kedepan. KTT OGP kali ini mempertanyakan bagaimana memastikan kemitraan pemerintah dengan kelompok non pemerintah dengan terbuka dan mengambil pendekatan berbasis hak dalam upaya mereka untuk mempromosikan dan memperluas ruang sipil.

Seringkali pemerintah menempatkan hal-hal dalam kategori mendesak untuk melewati proses transparansi atau proses reformasi sebagai prioritas utama mereka. KTT OGP perlu menunjukkan kepada pemerintah dan negara, bahwa betapa pemerintahan terbuka relevan dengan perubahan iklim, antikorupsi, kesenjangan kesehatan, dan banyak lainnya

Potensi OGP

Open Government Partnership merupakan cara yang terbukti untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi yang penting bagi demokrasi. INFID telah mendengarkan contoh-contoh negara lainnya mengenai keberhasilan (dan kegagalan) pemerintahan terbuka. Oleh karena itu, INFID saat mendorong OGP di Indonesia bukan hanya untuk memperjuangkan proses-proses pemerintahan terbuka di Indonesia, tetapi juga demi kebaikan dan dampak pada tingkat internasional. 

Selain itu, di banyak negara yang fungsi masyarakat sipilnya kurang mapan dibandingkan dengan di Indonesia, OGP merupakan alat publik yang paling ampuh untuk menjamin komitmen dan perubahan di seluruh bidang kebijakan. Jika Indonesia ingin menjadi mercusuar global dan negara maju, maka menyoroti transparansi pemerintahan kita adalah hal yang penting.

Keterangan: Direktur Eksekutif INFID Iwan Misthohizzaman (ketiga dari kanan/kiri baris atas) dan Program Manager for SDGs INFID Bona Tua (paling kiri baris bawah) bersama perwakilan OMS dan Sekretariat Nasional SDGs Indonesia dalam OGP Summit 2023 di Tallinn, Estonia. Sumber foto: Dokumentasi resmi OGP Summit Estonia

Keterangan: Para peserta dari seluruh dunia dalam OGP Summit 2023 di Tallinn, Estonia. Sumber foto: Dokumentasi resmi OGP Summit Estonia

Keterangan: Direktur Eksekutif INFID Iwan Misthohizzaman (ketiga dari kanan/kiri baris atas) dan Program Manager for SDGs INFID Bona Tua (paling kiri baris bawah) bersama perwakilan OMS dan Sekretariat Nasional SDGs Indonesia dalam OGP Summit 2023 di Tallinn, Estonia. Sumber foto: Dokumentasi resmi OGP Summit Estonia

Keterangan: Program Manager for SDGs INFID Bona Tua (paling kanan) berbagi pengalaman praktik OGP di Indonesia dengan OMS Afrika dan universitas di Inggris dalam OGP Summit 2023.