Laporan Tahunan 2020
Laporan ini menceritakan data fakta dan rentang kegiatan yang sudah dilakukan INFID
selama tahun 2020. Meski menghadapi tahun bencana di 2020, infid tidak berhenti bekerja
dan terus menyuarakan kebutuhan dan hak-hak warga Indonesia di masa pandemi
Empat hal menarik bisa menjadi ciri khas perjalanan dan kerja-kerja infid di tahun 2020.
Pertama, pemantauan dan advokasi kebijakan kepada kinerja dan program pemerintah
menolong warga untuk mengurangi dampak pandemi dan dampak sosial ekonomi. Secara
lebih khusus, infid telah menyuarakan keadaan dan suara warga dan terutama warga
kelompok rentan. Sebagian besar dikerjakan oleh program SDG.
Kedua, menyediakan dukungan aktif kepada rencana kebijakan baru pemerintah-DPR untuk
menghapuskan kekerasan seksual (RUU TPKS). Termasuk melalui produksi kajian kualitatifkuantitatif
untuk mendukung RUU dan produksi Surat Terbuka oleh 128 tokoh Indonesia
terkemuka, yang dimuat di harian Kompas dan Koran Tempo (Juli 2020). Kegiatan ini
digerakkan oleh program Ketimpangan.
Ketiga, merawat dan melanjutkan kerja-kerja pencegahan intoleransi, kebebasan beragama
dan berkeyakinan dan penguatan HAM dan Open Government di Indonesia. Baik melalui
riset dan advokasi kebijakan. Kegiatan ini dimotori oleh program HAM dan Demokrasi.
Keempat, pelayanan kepada anggota dan mitra kerja INFID melalui berbagai cara, antara
lain (a) mendukung kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah;
(b) mendukung kerja bareng dengan lembaga mitra pembangunan/lembaga donor; (c)
menyediakan bukti dan informasi untuk memastikan keberlanjutan dan pendanaan CSO
Indonesia.
Tidak bisa dibantah bahwa tahun 2020 adalah tahun suram dan tahun bencana bagi semua
warga. Pandemi COVID19 mendera semua negeri. Bencana skala luas dan besar yang tidak
ada contohnya dalam sejarah modern Indonesia. Setara dengan Depresi Besar tahun 1930
an. Dua kali lebih mematikan ketimbang Krismon tahun 1997/1998. Pemerintah dipaksa
mengerahkan seluruh daya, tenaga, tekad baik dan imajinasi.
Kita menyaksikan, sistem kesehatan publik kita ternyata underinvestment – kekurangan
tenaga Nakes, Alkesnya. Kita melihat, sistem jaminan sosial kita. Kita bersyukur bahwa
pemerintah mendukung warga dengan subsidi listrik, PKH dan jaminan sosial baru – bantuan
subsidi upah (BSU). v