People’s Scorecard 2024: Kajian Perspektif Masyarakat Sipil terhadap Implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan
Laporan berjudul “People’s Scorecard 2024: Kajian Perspektif Masyarakat Sipil terhadap
Implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan” ini disusun oleh International
NGO Forum on Indonesian Development (INFID) untuk memberikan gambaran dan tren
implementasi keseluruhan TPB/SDGs di Indonesia dari perspektif masyarakat sipil.
Laporan ini dibuat dengan menggunakan metode Rapid Assessment Procedures (RAP) sesuai
Toolkit People’s Scorecard yang diformulasikan oleh Action for Sustainable Development.
Terdapat sepuluh indikator yang digunakan dalam laporan penelitian ini dan dikelompokkan
ke dalam tiga indikator utama, yaitu kebijakan publik, kapasitas kelembagaan, dan tata kelola
pemerintahan yang inklusif.
Metodologi penelitian dalam laporan ini meliputi empat tahap, yaitu survei online yang
ditujukan pada OMS, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan ulasan ahli
(expert review). Survei online dilakukan dalam kurun waktu dua minggu dan berhasil menjaring
109 responden dari berbagai wilayah di Indonesia. Survei diisi oleh 57% laki-laki dan 43%
perempuan dengan mayoritas responden menduduki jabatan di lembaga sebagai direktur
eksekutif atau ketua (78 orang), program manager (7 orang), dan sisanya adalah staff umum.
Wawancara mendalam dilakukan dengan empat informan, yaitu perwakilan SDGs Center
Universitas Hasanuddin, SDGs Center Universitas Papua, Kantor Sustainabilitas Universitas
Gadjah Mada, dan Forum LSM Aceh. Sementara itu, diskusi kelompok terfokus dilakukan
dengan tujuh OMS yang mewakili wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur berdasarkan
fokus kerja lembaganya masing-masing. Ulasan ahli dilakukan bersama Dr. Wicaksono Sarosa
(Pakar SDGs) dan Dr. Tri Hastuti Nur Rochimah (Ketua PP Aisyiyah).
Secara keseluruhan, capaian TPB/SDGs termasuk dalam kategori “kemajuan rendah” dengan
nilai 27. Indikator “rencana pembangunan nasional untuk TPB/SDGs, strategi, dan anggaran”
memperoleh skor paling tinggi (34) disusul oleh indikator “kerangka kebijakan dan hukum”
TPB/SDGs (33). Sementara itu, pemerintah perlu mendorong aspek “kesadaran publik dan
pengembangan kapasitas” dan “transparansi dan akuntabilitas” yang nilainya masih rendah,
yaitu 22 dan 20 secara berturut-turut.