Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Tata Kelola, Keadilan Sosial, dan Krisis Demokrasi

Penulis: INFID, Indonesia Corruption Watch (ICW), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Solidaritas Perempuan, dan Migrant CARE.

Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka telah menjadi momen evaluasi penting bagi arah demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan keadilan sosial di Indonesia. Pemerintahan ini mengambil alih kekuasaan dengan janji besar mengenai keberlanjutan pembangunan, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta penguatan reformasi politik dan hukum sebagaimana termaktub dalam visi Asta Cita. Namun, catatan kritis dari berbagai lembaga masyarakat sipil menunjukkan bahwa perjalanan satu tahun terakhir justru memperlihatkan kemunduran signifikan dalam prinsip tata kelola yang baik, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan lingkungan hidup.

Laporan ini dirangkum dari catatan “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang disusun oleh INFID dan organisasi-organisasi anggotanya, yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Solidaritas Perempuan, dan Migrant CARE. Ketiga organisasi ini melakukan refleksi kolektif mengenai arah kebijakan pemerintah. Dokumen ini mengkonsolidasikan temuan dan analisis dari lembaga-lembaga tersebut, beserta komentar INFID terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Metodologi refleksi ini bersifat kualitatif-deskriptif, dengan menelaah kecenderungan kebijakan dan dampak sosial-ekonomi-lingkungan dari keputusan strategis pemerintah selama satu tahun terakhir. Fokus analisis meliputi tiga ranah: (1) tata kelola dan demokrasi, (2) keadilan sosial dan ekonomi, serta (3) krisis lingkungan dan pangan.