Dari Afsel ke AS: C20 Indonesia Mengawal Hasil G20 2025 dan Mulai Beradvokasi untuk G20 2026

Oleh: Intan Bedisa, Strategic Communication Lead INFID

Tahun 2026 menandai pembukaan siklus kedua Group of Twenty (G20), di bawah Presidensi Amerika Serikat. Seluruh anggota sudah mendapatkan mandat Presidensi pada 2 dekade terakhir, dengan Keketuaan Afrika Selatan menutup siklus pertama pada 2025. Hasil-hasil Presidensi G20 Afrika Selatan 2025 menjadi penting untuk dicermati, baik dari sisi capaian kebijakan, kesepakatan bersama, maupun tantangan yang masih tersisa. Evaluasi ini diperlukan agar para pemangku kepentingan di Indonesia dapat memahami arah kerja sama global serta posisi negara berkembang dalam forum G20.

Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil untuk G20 atau Civil20 (C20) Indonesia melakukan pertemuan dengan Sous Sherpa G20 dari Kementerian Luar Negeri, yaitu Tri Purnajaya, pada 13 Januari 2026 di Jakarta. Pertemuan ini secara khusus membahas hasil G20 Afrika Selatan dan agenda prioritas di G20 AS. Dialog ini menjadi ruang komunikasi masyarakat sipil Indonesia dengan Pemerintah dalam forum G20, sekaligus sebagai ruang dialog mengenai agenda global yang menjadi perhatian masyarakat sipil Indonesia.

G20 merupakan forum utama kerja sama internasional yang mempertemukan negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia guna membahas isu-isu strategis global, khususnya di bidang ekonomi, pembangunan, dan stabilitas internasional. Negara G20 mewakili sekitar 85% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 75% perdagangan global, dan sekitar 60-66% populasi dunia.

Kepemimpinan Afrika Selatan pada 2025 menjadi momentum kunci untuk mengevaluasi pengaruh dan dampak G20 pada agenda-agenda multilateral. Terlebih, sebelum Afrika Selatan, secara berturut-turut Presidensi G20 dipimpin oleh negara-negara berkembang, yaitu Indonesia (2022), India (2023), Brazil (2024). 

Afrika Selatan memegang Presidensi G20 dengan fokus pada isu-isu pembangunan inklusif, penguatan negara berkembang, transisi energi yang adil, serta reformasi tata kelola global. Di antara ‘burning issues’ yang muncul dari G20 Afsel adalah terkait mineral kritis dan kecerdasan imitasi (AI). Presidensi Afrika Selatan mendapatkan hambatan misalnya oleh AS dan Argentina, yang menghalangi konsensus mengenai beberapa isu keuangan dan pembangunan. Hanya satu dari empat pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) di bawah kepresidenan Afrika Selatan yang menghasilkan komunike yang disepakati. Kerangka Kerja Bersama G20 tentang pengurangan utang tidak menghasilkan langkah-langkah baru untuk mengatasi kebutuhan mendesak untuk mendukung restrukturisasi utang. Pertemuan FMCBG terbaru pada Oktober 2025 hanya menghasilkan ‘Ringkasan Ketua’ dan bukan deklarasi bersama (Vandome, 2025). 

Sikap AS juga cenderung mengecilkan kepemimpinan Afrika Selatan. Padahal, sebagai Troika (1 negara sebelum, pemegang Presidensi, dan sesudah), AS seharusnya aktif mengawal dan berpartisipasi dalam Presidensi Afsel. Sikap sebaliknya justru ditunjukkan AS dengan tidak menghadiri KTT G20 di Johannesburg. Presiden AS Donald Trump bahkan sempat men-tweet di akun media sosialnya bahwa ia tidak akan mengundang Afrika Selatan dalam KTT G20 2026 di Miami nantinya. Dinamika ini berpotensi menimbulkan preseden buruk pada semangat multilateralisme G20 dan, lebih buruk lagi, mendisrupsi keberlanjutan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan oleh Presidensi sebelumnya.

Presidensi AS pada G20 2026 hadir di tengah ketegangan geopolitik dan fluktuasi ekonomi global. Presidensi AS pada G20 2026 diperkirakan akan membawa prioritas dan pendekatan baru dalam merespons dinamika global, termasuk isu geopolitik, stabilitas keuangan internasional, perubahan iklim, dan transformasi digital.

Pada Desember 2025, AS sudah mengawali pertemuan Sherpa track di Washington. Terdapat 4 isu prioritas yang diangkat dalam G20 2026, yaitu energy abundance, trade, innovation & AI, dan deregulation. Agenda ini cenderung elitis, inward looking dari kepentingan dalam negeri AS, dan kurang merepresentasikan kebutuhan negara-negara berkembang. 

Di tengah tantangan multilateralisme ini, dialog bersama Sous Sherpa Indonesia menjadi krusial sebagai forum dialog yang konstruktif untuk memastikan suara dan aspirasi masyarakat sipil dalam agenda ekonomi global mendapatkan ruang di panggung advokasi internasional dan diplomasi Indonesia dalam G20. C20 mendorong Indonesia untuk memainkan peran diplomasi yang kuat dalam memperjuangkan agenda negara-negara global south di arena G20, seperti isu utang, reformasi arsitektur keuangan global, penghapusan ketimpangan, dan transisi energi, di tengah agenda elitis Presidensi AS. 

REFERENSI:

Vandome, C. (2025, November 20). South Africa’s G20 presidency demonstrates the challenge of inclusion in a fractious world. Chatham House. Retrieved January 13, 2026, from https://www.chathamhouse.org/2025/11/south-africas-g20-presidency-demonstrates-challenge-inclusion-fractious-world