Kecam Kekerasan Aparat: Tuntut Pertanggungjawaban Negara!

PERNYATAAN SIKAP INFID & ANGGOTA
KECAM KEKERASAN APARAT: TUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA!

Jakarta 29 Agustus 2025

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan kelompok masyarakat sipil mengecam tindakan represif aparat keamanan selama demonstrasi 28 Agustus 2025 di Jakarta. Aksi demonstrasi yang digelar oleh berbagai elemen warga merupakan puncak dari rasa kekecewaan rakyat Indonesia atas kebijakan pro elit ketimbang pro rakyat yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR seperti kenaikan tunjangan anggota DPR, kenaikan pajak, turunnya belanja perlindungan sosial, ditambah perluasan kewenangan militer dan brutalisme kepolisian.

Kejadian memilukan kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun, yang terlindas kendaraan taktis Baracuda milik Brimob di sekitar Bendungan Hilir adalah potret nyata kekerasan struktural negara terhadap rakyat, kekerasan kepolisian kepada demonstran, kesewenangan penangkapan serta penggunaan kekuasaan yang eksesif. Affan hanya menjalankan tugas mengantar pesanan makanan ketika insiden terjadi. Umar Amarudin yaitu rekan Affan yang juga sesama ojek online, juga terluka. Tindakan ini merupakan pelanggaran HAM dan menunjukkan pola kekerasan berulang oleh oknum kepolisian.

INFID dan masyarakat sipil menyatakan solidaritas penuh kepada keluarga Affan Kurniawan serta semua korban, termasuk kepada enam ratus demonstran yang saat ini ditahan. Kami mendukung penuh tuntutan dari keluarga dan komunitas atas keadilan korban serta menyerukan agar proses hukum terbuka, sesuai mekanisme serta memenuhi rasa keadilan dan HAM.

Aksi protes rakyat akan terus bertambah banyak serta berkembang ke berbagai daerah selama pemerintah dan DPR tidak mencabut dan mengubah pola kebijakan yang kontroversial. INFID oleh karenanya tidak hanya menuntut tanggungjawab dan tanggung gugat atas kekerasan negara terhadap rakyat, kekerasan aparat kepada korban, tetapi juga mendesak perubahan mendasar atas kebijakan negara, batalkan kenaikan tunjangan DPR, batalkan kenaikan pajak, lakukan otonomi daerah yang konsekuen disertai dana transfer daerah.

Reformasi kepolisian menjadi hal yang mendesak, termasuk juga mengevaluasi Komisi kepolisian nasional (Kompolnas), yaitu lembaga di bawah Presiden yang bertugas melakukan pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri. Urgensi evaluasi ini dipandang perlu karena kasus brutal oknum kepolisian serupa terus terjadi dan kerap berulang.

Kami mengkritik tajam pemerintah dan aparat keamanan atas kegagalan menjamin hak berkumpul dan berekspresi secara aman, sebagaimana diamanatkan konstitusi. Tindakan represif negara mencerminkan hadirnya kekerasan aparat yang seharusnya sudah usang dan minimnya perspektif humanis dari aparat keamanan.

Kami menuntut investigasi independen gabungan, pemecatan oknum terlibat, dan reformasi sistem pengamanan kebebasan dan jaminan hak atas berkumpul dan berekspresi secara aman. Kapolri harus melampaui permintaan maaf dan bertanggung jawab untuk memastikan negara melindungi hak warga untuk menyampaikan aspirasinya. Tidak boleh lagi ada tindakan represif terhadap aspirasi warga karena negara wajib melindungi seluruh warga negara.

Narahubung dan anggota INFID:

• ⁠Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) – Alita Karen : [email protected]

• International NFO Forum on Indonesian Development (INFID) – Bona Parhusip : [email protected]
• ⁠Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) – Zaenal Muttaqin : [email protected]
• ⁠Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta – [email protected]