INFID Dorong Ko-kreasi Pemerintah & Publik yang Lebih Progresif dalam Forum OGP Asia Pasifik 2025
Siaran Pers
Bahasa Indonesia
Manila, Filipina, 4 Februari 2025
(Manila, 4/2) – Bersama 19 organisasi masyarakat sipil (OMS) yang tergabung dalam Koalisi Civil Society Organisation (CSO) Open Government Partnership (OGP) Indonesia, INFID hadir dalam kegiatan Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting 2025 (OGP ASPAC Regional Meeting 2025) yang berlangsung pada 5-7 Februari 2025. Tuan rumah acara ini adalah pemerintah dan OMS Filipina. Kegiatan ini akan mempertemukan perwakilan tingkat tinggi dari pemerintah, pimpinan serta perwakilan masyarakat sipil, pembuat kebijakan dari Asia Pacific serta mitra global dan regional untuk bertukar pengalaman, praktik terbaik, dan kemajuan dalam inisiatif pemerintah terbuka serta pelaksanaan isu-isu kunci.
INFID juga berkesempatan untuk mewakili OMS Indonesia dalam High-Level Roundtable – Leadership In Action: Ambition And Collaboration For Strategy 2023-2028 dan menjadi pembicara pada acara utama yang bertajuk Innovating Citizen’s Participation In Policy Making.
Pada OGP ASPAC kali ini, INFID akan mengangkat pembahasan mengenai beberapa isu penting dan menjadikan forum OGP sebagai wadah bagi publik dan masyarakat sipil untuk mengakses dan terlibat dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik.INFID mendorong OGP untuk secara konsisten menerapkan prinsip keterbukaan, kolaborasi, dan pelibatan masyarakat yang mampu mendorong pemerintah dari negara-negara anggota OGP untuk menghadirkan sistem pelibatan masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Pergantian kepemimpinan di tiap negara, khususnya di Indonesia, mengakibatkan turunnya komitmen pemerintah terhadap OGP. Hal ini tidak hanya kepada OGP saja, namun juga terhadap prinsip-prinsipnya: transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan ko-kreasi. Padahal, menjadikan OGP dan prinsipnya sebagai prioritas dapat membantu janji politik dan kebijakan pemerintah.
OGP juga dapat melakukan kerja sama atau ko-kreasi dengan inisiatif multilateralisme lainnya, seperti dengan G20, G7, BRICS, OECD, dan sebagainya. Kerja sama ini diharapkan dapat mengakselerasi implementasi OGP, serta bergerak untuk meningkatkan standar dan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka di berbagai negara. Hal ini juga diharapkan dapat berlaku sebaliknya, dimana mendorong mainstreaming prinsip-prinsip OGP pada inisiatif multilateralisme regional, global, ekonomi, dan sejenisnya. Mengingat bahwa prinsip-prinsip OGP dapat menjadi salah satu cara dalam menghadapi krisis pada inisiatif multilateralisme.
Selain itu, kondisi ruang sipil yang terhambat (obstructed) dan tertekan (repressed) di level global harus menjadi perhatian negara-negara OGP. Data Freedom House, Civicus, Human Rights Watch, dan lainnya menyebutkan turunnya kualitas ruang sipil secara global. Hal ini berbanding terbalik dengan komitmen dan prinsip OGP yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah, akses informasi, serta pelibatan masyarakat sipil dalam kebijakan-kebijakan publik. Kehadiran INFID dan sejumlah OMS lainnya juga menaruh fokus pada situasi mengecilnya akses dan ruang gerak OMS. Tekanan dan intimidasi yang dirasakan oleh OMS, jurnalis, akademisi, dan rakyat dalam bersuara, menyatakan pendapat, berkumpul, menjadi poin-poin kritis yang akan disuarakan dalam forum ini.
INFID dan OMS yang hadir juga akan mengangkat krisis global yang juga harus menjadi perhatian oleh negara-negara dan OMS anggota OGP. Era pascapandemi COVID19, perang, konflik geopolitik, Gaza genocide, krisis iklim, serta kerusakan lingkungan sangat krusial untuk terbahas dan mendapatkan solusi bersama sebagai hasil progresif dari forum ini. Hal ini termasuk mengenai ruang hidup dan keberlanjutan hidup individu-individu yang ada di dalamnya. Implementasi OGP seringkali tidak efektif dan cenderung mengutamakan kuantitas, serta administrasi semata. Berbagai tantangan seperti sumber daya manusia, materi, kapasitas, hingga belum optimalnya koordinasi antar lembaga kerap membuat implementasi OGP tidak begitu efektif. Butuh peningkatan komitmen menyeluruh dari setiap aktor dalam mengakselerasi OGP sebagai langkah maju untuk menjawab tantangan demokrasi di Indonesia dan negara-negara lainnya melalui inisiatif ko-kreasi pada kebijakan. Kehadiran INFID bersama 19 OMS lainnya dalam forum ini akan mendesak proses ko-kreasi yang lebih progresif. (END)
PRESS RELEASE
English
INFID Encourages More Progressive Co-Creation between Government & Public at the 2025 OGP Asia Pacific Forum
Manila, the Philippines, February 4, 2025
(Manila, 4/2) – Together with 19 civil society organizations (CSOs) that are part of the Open Government Partnership (OGP) Indonesia Civil Society Organisation Coalition, INFID is participating in the Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting 2025 (OGP ASPAC Regional Meeting 2025) taking place from February 5-7, 2025. The event is hosted by the government and CSOs of the Philippines. This forum will bring together high-level representatives from governments, leaders and representatives of civil society, policymakers from the Asia Pacific region, as well as global and regional partners to exchange experiences, best practices and progress on open government initiatives and key issues.
INFID will also represent at the High-Level Roundtable – Leadership In Action: Ambition And Collaboration For Strategy 2023-2028 and will serve as a speaker at the main event titled Innovating Citizen’s Participation In Policy Making.
At this OGP ASPAC meeting, INFID will raise several important issues and urge the OGP forum to serve as a platform for the public and civil society to access and engage in public policy-making and implementation processes. INFID encourages OGP to consistently apply principles of openness, collaboration, and community engagement that can drive governments of OGP member countries to establish systems for public involvement in every public policy process. Changes in leadership in each country, especially in Indonesia, have resulted in a decline in government commitment to OGP. This decline affects not only OGP itself but also its principles: transparency, accountability, public participation, and co-creation. Prioritizing OGP and its principles can support political promises and government policies.
OGP can also collaborate or co-create with other multilateral initiatives such as G20, G7, BRICS, OECD, etc. This cooperation is expected to accelerate OGP implementation and enhance standards and principles of open governance across various countries. It is also hoped that this will push the mainstreaming of OGP principles within regional and global multilateral initiatives, economic frameworks, and similar efforts. Given that OGP principles can be one way to address crises within multilateral initiatives.
Furthermore, the obstructed and repressed state of civic space globally must be a concern for OGP countries. Data from the Freedom House, Civicus, Human Rights Watch, among others indicate a decline in civil space quality globally. This contrasts with the commitments and principles of OGP that promote government openness and accountability, access to information, as well as civil society engagement in public policies.
The presence of INFID and several other CSOs will also focus on the shrinking access and movement space for CSOs. The pressure and intimidation faced by CSOs, journalists, academics, and citizens in voicing opinions or assembling are critical points to be raised during this forum. INFID and attending CSOs will also highlight global crises that should concern OGP member countries and CSOs. In the post-COVID-19 pandemic era, issues like war, geopolitical conflicts, Gaza genocide, climate crises, and environmental degradation are crucial topics for discussion aimed at finding collective solutions as progressive outcomes from this forum. This includes considerations regarding living spaces and sustainability for individuals within them.
The implementation of OGP is often ineffective and tends to prioritize quantity over substance. Various challenges such as human resources, materials, capacity issues, and suboptimal inter-agency coordination frequently hinder effective OGP implementation. A comprehensive commitment from every actor is needed to accelerate OGP as a step forward in addressing democratic challenges in Indonesia and other countries through co-creation initiatives in policy-making. The presence of INFID along with 19 other CSOs at this forum will advocate for more progressive co-creation processes. (END).
Contact Person:
Rinto Leonardo Siahaan
Program Assistant for Sustainable Development Goals (SDGs)
About INFID:
INFID is a civil society organisation that has been fighting for Indonesia’s development since 1985. INFID is accredited by the United Nations (UN) and holds Special Consultative Status for ECOSOC at the UN. INFID has three program focuses; 1) Reducing Inequality, 2) Sustainable Development Goals, and 3) Human Rights & Democracy.
Social Media:
Instagram infid_id
Twitter infid_id
Facebook infid
Youtube INFID TV
Linkedin International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
Website www.infid.org