Sekolah Demokrasi Online Jatim Hasilkan Langkah Konkret Dukung Pemilu Damai 

Oleh: Sanita Rini (She/Her), Program Officer for Preventing Violent Extremism INFID

(Keterangan: Eddy Supriyanto, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur saat menyerahkan souvenir untuk salah satu peserta terbaik SDO Jatim di Aula Kantor Bakesabngpol Jawa Timur)

Surabaya, 19 September 2023 – Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (PW Fatayat NU) Jawa Timur dan INFID bekerjasama dengan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur baru saja menyelesaikan rangkaian kegiatan Sekolah Demokrasi Online (SDO) sejak tanggal 2 Agustus hingga 19 September 2023. SDO ini merupakan platform sekolah daring yang mendorong kolaborasi dan pembelajaran bersama bagi multipihak seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, ormas keagamaan, kelompok rentan, dan minoritas, dalam memperkuat demokrasi untuk mencegah ekstremisme berkekerasan di tingkat kabupaten/kota. 

Pada 19 September 2023, pertemuan SDO Jatim diselenggarakan secara luring di aula Bakesbangpol Jawa Timur. Sebanyak 26 peserta dari 5 kabupaten/kota berpartisipasi aktif dalam forum ini, yaitu dari kabupaten Gresik, kabupaten Lamongan, kabupaten Malang, kabupaten Sidoarjo, dan kota Surabaya. Peserta menilai bahwa kegiatan SDO ini sangat relevan dengan kebutuhan saat ini yang sudah memasuki tahun politik jelang Pemilu 2024. Selain peningkatan kepekaan terhadap isu HAM, demokrasi, ekstremisme berbasis kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, SDO juga menjadi ruang diskusi aktif bagi para peserta. 

Penguatan perspektif gender dalam pelaksanaan SDO Jawa Timur menjadi salah satu inovasi yang diterapkan dalam modul sekolah ini. Adanya penguatan perspektif gender ini bertujuan untuk mengasah empati dan kritis, serta mendorong keberpihakan peserta terhadap kelompok rentan dan minoritas. 

Dewi Winarti, Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur dalam sambutannya menegaskan urgensi keadilan untuk kelompok minoritas (micro minority). ”Seperti perempuan disabilitas ini benar-benar terakomodir segala sesuatunya baik persoalan hak, kesetaraan harus terkomunikasikan dengan baik. Sehingga kebijakan yang lahir bisa kita bangun dengan baik di kelompok masing-masing”, tutur dewi.

Mendorong kebijakan yang adil untuk semua memerlukan komitmen dari semua pihak, baik dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serta ormas keagamaan. Komitmen ini menjadi bagian dalam penguatan nilai-nilai demokrasi, pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Oleh karena itu, SDO ini hadir untuk menjadi ruang strategis untuk melahirkan program, aksi, dan kebijakan inklusif yang konkret. 

“Harapannya SDO ini bisa mendorong kerja kolaborasi di tingkat Kabupaten/Kota, karena menjadi hal penting kerja kolaborasi untuk pencegahan ekstrimisme berbasis kekerasan dan penguatan nilai-nilai demokrasi dilakukan di tingkat kabupaten kota” ujar Cepi Sukur Laksana, Kepala Bidang Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Nasional Bakesbangol Jawa Timur.

Sementara itu, Sanita Rini, Program Officer for Preventing Violent Extremism INFID, menekankan pentingnya kolaborasi solid antarpihak menjadi kunci keberhasilan upaya pencegahan ekstremisme berkekerasan. “Membangun kolaborasi antarpihak merupakan landasan dari SDO, termasuk bagaimana kita melibatkan kelompok rentan, minoritas untuk bersama-sama melakukan gerakan dan mengawal implementasinya”, jelas Sanita. 

(Keterangan: Diskusi finalisasi isu strategis dan rencana perubahan)

Kolaborasi para pihak dari 5 kabupaten/kota ini kemudian terwujud ke dalam aksi bersama yang menghasilkan 3 isu strategis dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dan  penyelenggaraan pemilu damai. Aksi bersama tersebut adalah pertama, produksi dan penyebarluasan konten kreatif untuk mencegah golput pada pemilih pemula. Kedua, kampanye damai untuk pencegahan konflik dan politisasi identitas. Ketiga, pendidikan yang inklusif. 

Menutup pertemuan, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Eddy Supriyanto menyampaikan bahwa terdapat sekitar 31,46 juta suara yang akan diperebutkan di Jawa Timur pada pemilu mendatang. Jumlah pemilih diperkirakan mencapai 26-27 juta, angka yang sangat signifikan. 

“Kami memahami bahwa Jawa Timur memiliki peran penting dalam politik nasional. Ada 26 provinsi yang masih bergantung pada Jawa Timur, termasuk kebutuhan logistik untuk program IKN (Ibu Kota Negara). Oleh karena itu, kami perlu menjaga stabilitas dan keamanan di Jawa Timur”, tutup Eddy. 

SDO menjadi kontribusi nyata dan langkah penting dari INFID bersama PW Fatayat NU Jawa Timur sebagai masyarakat sipil untuk menjaga demokrasi. Pemilu 2024 yang merupakan pemilu terbesar sepanjang sejarah Indonesia memerlukan kesadaran penuh dari seluruh komponen masyarakat untuk mampu membangun perspektif empati dan kritis. Sehingga, harapan pemilu yang damai dan partisipatoris dapat terwujud.