WEF Davos 2026: Pentingnya Kepemimpinan Presiden Prabowo Hadapi Ketimpangan Global

SIARAN PERS

Credit for cover image: World Economic Forum

Jakarta (20/1) – World Economic Forum (WEF) kembali digelar pada 19-23 Januari 2026 di Davos-Klosters, Swiss. Acara tahunan ini mempertemukan banyak kepala negara, CEO korporasi, akademisi, dan masyarakat sipil dari seluruh dunia untuk membahas permasalahan global dan menyusun prioritas pembenahan. Presiden Prabowo Subianto akan turut menyampaikan pidato pada Kamis, 22 Januari 2026. Sebagai lembaga yang mengadvokasi pembangunan berkeadilan, INFID memandang forum ini sebagai momentum krusial bagi Presiden Prabowo untuk memastikan masalah ketimpangan global mendapatkan prioritas penyelesaian, khususnya pada negara berkembang, yang berpotensi melebar; pertama, akibat gempuran akal imitasi (AI) dan kedua, akibat utang luar negeri yang semakin tinggi. 

WEF tahun ini mengangkat tema besar “A Spirit of Dialogue” dan AI menjadi salah satu isu utama. Kehadiran AI di satu sisi diproyeksikan mampu menambah 15 triliun dollar AS pada pertumbuhan domestik bruto (PDB) dunia sebelum 2030, namun disisi lain, juga berpotensi memperlebar jurang ketimpangan pada negara-negara berkembang, seperti Indonesia, apabila tidak diiringi tata kelola dan investasi infrastruktur yang tepat. 

Ketimpangan pendapatan dan masalah ketenagakerjaan nyatanya menjadi dampak dari AI yang muncul pada banyak negara. Data dari G20 Technical Papers yang dikeluarkan pada Presidensi Afrika Selatan 2025, menunjukkan ketimpangan pendapatan antara orang terkaya dan termiskin cenderung tinggi pada negara berkembang anggota G20, dengan Indonesia dan India menempati urutan 1 dan 2 tertinggi. Sejak tahun 2000 hingga awal 2020, rasio ketimpangan pendapatan Indonesia konsisten di angka yang tinggi yaitu 7. Sebagai perbandingan, di Jepang dan Prancis yang meraih rasio ketimpangan pendapatan terendah, berada di angka 3. Artinya, terdapat jurang pendapatan antara orang kaya dan miskin yang sangat timpang di Indonesia dan negara berkembang dan kontribusi AI sangat minim pada penurunan ketimpangan tersebut.

Merujuk laporan United Nations on Development Programs (UNDP) bertajuk “The Next Great Divergence: Why AI May Widen Inequality Between Countries” (2025), menunjukkan bahwa AI justru berpotensi mendisrupsi gig economy, otomasi membuat banyak pekerja jadi beralih ke sektor informal, bahkan mengurangi jumlah lowongan kerja. Kehadiran AI juga mengancam sebanyak 24% pekerjaan di negara berkembang, 18% pekerjaan di negara berpendapatan rendah, dan 33% di negara maju (UNCTAD, 2025).

Selain dampak ekonomi, AI adalah teknologi yang membutuhkan banyak energi listrik. Di tengah agenda transisi energi, inovasi AI harus memperhatikan aspek ramah lingkungan. White Paper WEF (2025) memperkirakan konsumsi listrik terkait AI saja akan tumbuh hingga 50% setiap tahunnya dari tahun 2023 hingga 2030 secara global.

 “Inilah mengapa Presiden Prabowo penting untuk mengalamatkan masalah ini di forum WEF. AI tanpa tata kelola yang baik dan inovasi ramah lingkungan sangat berbahaya, khususnya bagi negara berkembang dan kelompok rentan di dalamnya yang notabene sebelum kehadiran AI pun sudah hidup di garis kemiskinan dan terdampak signifikan oleh ketimpangan,” ujar Siti Khoirun Nikmah, Direktur Eksekutif INFID.

Tidak hanya isu AI, INFID juga mendorong kepemimpinan Presiden Prabowo di WEF dalam hal solidaritas Selatan-Selatan mengenai utang luar negeri. Negara-negara berkembang kini menghadapi biaya utang publik eksternal yang tinggi dan terus meningkat. Data dari UNCTAD (2025), setengah dari negara-negara berkembang membayar setidaknya 6,5% dari pendapatan ekspor untuk membayar utang publik eksternal. Terdapat 3,4 juta orang tinggal di negara-negara yang mengeluarkan uang lebih besar untuk membayar bunga utang, dibandingkan untuk fasilitas kesehatan atau pendidikan. 

Jeratan utang luar negeri yang tinggi juga mengancam pembangunan di Indonesia. Berdasarkan data realisasi dan proyeksi terkini, posisi utang pemerintah berada pada level yang terkendali namun tetap memerlukan kewaspadaan tinggi. Hingga akhir 2025, utang pemerintah tercatat mencapai kisaran Rp 9.645 triliun. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 40,30% per September 2025, sedikit meningkat dibandingkan posisi Juni 2025 yang sebesar 39,86% (Rp 9.138,05 triliun). 

Pemerintah menghadapi siklus jatuh tempo utang yang besar, yaitu Rp 800,3 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi sekitar Rp 833,96 triliun pada 2026. Sedangkan pembayaran bunga utang dalam APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp 599,4 triliun, naik 8,6% dari proyeksi 2025 yang sebesar Rp 552,1 triliun. Alokasi ini memakan porsi yang cukup signifikan dari total belanja negara, sehingga membatasi ruang gerak fiskal untuk sektor produktif lainnya.

Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya menghadapi dilema yang sama: terus berutang untuk membangun agar ekonomi tumbuh, namun jumlah bunga utangnya seringkali lebih tinggi dari hasil pembangunan tersebut. Presiden Prabowo perlu memanfaatkan pertemuan Davos sebagai momentum diplomasi penghapusan utang yang tidak adil bagi negara miskin dan berkembang.

“Tanpa intervensi kebijakan yang tegas, disrupsi kecerdasan buatan (AI) dan melonjaknya utang luar negeri berpotensi memperdalam ketidakadilan struktural di tingkat global,” pungkas Nikmah. (END)

Narahubung:

Intan Bedisa, Strategic Communication Lead, [email protected]

Tentang INFID:

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) merupakan organisasi non-pemerintah berbasis anggota sejak tahun 1985. Sebagai forum organisasi masyarakat sipil di Indonesia, INFID mendorong pembangunan berkeadilan yang diwujudkan melalui demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, perdamaian, serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan global. INFID mewujudkan visi tersebut melalui serangkaian kegiatan yang akuntabel, berbasis bukti, dialogis bersama anggotanya, serta mengedepankan solidaritas dan kesetaraan. INFID memiliki 80 anggota di seluruh Indonesia dan Special Consultative Status untuk UN ECOSOC.

Media Sosial:

Instagram infid_id

Twitter infid_id

Facebook infid

Youtube INFID TV

Linkedin International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

Website www.infid.org