Menyalahkan Perempuan dalam Pembicaraan Childfree Tanpa Menangani Persoalan Struktural

Menyalahkan Perempuan dalam Pembicaraan Childfree Tanpa Menangani Persoalan Struktural

Sumber foto : Rachel Trevelyan / Stuff

Oleh : Isthiqonita

Pada Desember 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia meluncurkan laporan berjudul “Menelusuri Jejak Childfree di Indonesia”. Dalam laporan tersebut, BPS menganalisis fenomena childfree di Indonesia dari sisi maternal menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Fokus dalam survei ini adalah perempuan berusia 15 – 49 tahun (usia subur) yang pernah menikah, namun belum pernah melahirkan anak serta tidak sedang dalam program keluarga Berencana (KB). Temuannya adalah terdapat 8,2% perempuan usia subur di Indonesia atau sekitar 71.000 orang memilih secara sadar untuk tidak memiliki anak pada 2022. Jumlah perempuan yang memutuskan tidak memiliki anak ini dipastikan akan lebih besar jumlahnya jika perempuan di usia masa subur yang menggunakan alat kontrasepsi dan belum menikah turut diperhitungkan. 

Dalam laporannya, BPS menyimpulkan bahwa prevalensi perempuan yang tidak ingin memiliki anak kemungkinan akan meningkat di tahun berikutnya melihat persentase perempuan childfree dalam empat tahun terakhir yang cenderung naik. Menurut BPS, Indonesia berisiko kehilangan segmen generasi tertentu dalam piramida penduduk jika ‘tren’ ini terus berlanjut, sebagaimana yang dialami oleh beberapa negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, sehingga akan mengalami kekurangan tenaga kerja. Risiko lainnya menurut BPS adalah, dalam jangka panjang, kesejahteraan perempuan yang childfree di usia tua akan berpotensi menjadi tanggung jawab negara. Karena dalam kesimpulan yang dilaporkan BPS, orang tua yang sudah lansia dan tidak produktif adalah tanggung jawab anak-anaknya di masa depan, tanpa anak, lansia jadi urusan negara. 

Sebetulnya, childfree atau pasangan yang telah menikah dan memutuskan untuk tidak memiliki anak, belum disambut baik oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Baik kalangan pemerintah maupun sipil. Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) periode 2019-2024, Hasto Wardoyo misalnya, memberikan pernyataan bahwa pasangan menikah yang memutuskan untuk childfree (tidak memiliki anak), maka hal tersebut bisa memicu struktur demografi yang tidak seimbang dan membahayakan masa depan bangsa (Antara News, 2024). 

BKKBN yang dalam Kabinet Merah Putih bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) juga merespons terkait hasil dari laporan BPS terkait 71 ribu perempuan memilih childfree. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Kemendukbangga, Irma Ardiana, menyayangkan fenomena tersebut dan khawatir akan membuat Indonesia menjadi depopulasi. Ia menilai, ada paham individualistik yang melatarbelakangi fenomena ini seperti keinginan perempuan memiliki pendidikan tinggi maupun karir yang gemilang (Tribunnews, 2024). Wakil Menteri Kemendukbangga, Isyana Bagoes Oka menambahkan, peran kementerian ini akan menjaga angka kelahiran atau total fertility rate (TFR) Indonesia agar tidak semakin menurun atau bahkan melonjak dan tetap pada angka ideal 2,1. Program Keluarga Berencana (KB) yang dimulai sejak 1970 akan terus diperkuat.

Persepsi publik terhadap childfree juga tidak merespons dengan positif. Menurut laporan BPS, terdapat 44,67% penduduk memiliki pandangan netral terhadap pilihan childfree dan hanya 8,17% mendukung. Penolakan atas keputusan childfree biasanya dikaitkan dengan faktor agama yang menganggap melanggar kodrat manusia untuk melanjutkan generasi. Alasan lainnya, childfree dianggap sebagai keputusan egois, tidak bertanggung jawab, hingga kekanak-kanakan. 

Perempuan kerap menjadi sasaran ujaran kebencian publik terkait keputusan childfree. Hal ini tergambar dalam respons yang diterima dua tokoh publik di Indonesia, Juna Rorimpandey (Chef Juna) dan Gita Savitri (Gitasav). Chef Juna diapresiasi atas keputusan childfree karena menghargai istrinya. “If my wife wants kids, we have kids. If my wife doesn’t want kids, then we don’t have kids” adalah pernyataan Chef Juna yang dilontarkannya saat diwawancara dalam podcast Deddy Corbuzier tahun 2021 lalu. Pernyataan itu banyak mendapatkan sanjungan di media sosial, Chef Juna dianggap menghargai keputusan istrinya sebagai keputusan bersama. Sedangkan Gitasav mengalami respons yang berbeda, ia mendapat banyak hujatan saat mengumumkan bahwa ia dan pasangannya memutuskan untuk childfree, citra Gitasav sebagai perempuan muslim yang berjilbab juga memperparah kekerasan verbal yang diterima. Ia dianggap melawan ketentuan agama.

Pembahasan Childfree yang Mengabaikan Pengalaman Perempuan

Fokus objek dalam survei yang dikeluarkan BPS terkait childfree adalah perempuan yang telah menikah, padahal yang dipilih adalah perempuan yang telah menikah. Namun kesimpulan yang dikeluarkan BPS menganggap perempuan childfree di masa lansia akan menjadi tanggung jawab atau dalam artian beban negara.  Selain itu, pemaparan laporan juga memandang perempuan hanya dilihat sebagai bagian dari angkatan kerja sekaligus pencetak angkatan kerja baru. Publik juga lebih banyak menyasar perempuan untuk bertanggung jawab atas dampak negatif dari fenomena childfree ini. Dalam norma gender tradisional, perempuan memang sangat erat dikaitkan dengan urusan reproduksi termasuk pengasuhan anak, bahkan dianggap sebagai kewajiban. Gagasan childfree dianggap sebagai penolakan perempuan terhadap norma dan kewajiban tersebut. 

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi pasangan memilih tidak memiliki anak, (di luar masalah kesehatan dan infertilitas. Berdasarkan data yang diolah oleh Litbang Kompas (2024), faktor finansial yang berkaitan dengan mahalnya biaya pengasuhan dan pendidikan anak serta kebutuhan sehari-hari berada di posisi puncak alasan childfree. Pilihan itu mengemuka setelah konsultan komunikasi SGH dan Teleskop.id Data Analytic mengumpulkan 937 konten X dan Instagram yang memuat kata childfree sepanjang 16-21 September 2024 di Indonesia. Dari 937 konten, 69 konten di antaranya beralasan memilih childfree

Faktor finansial yang berkaitan dengan tingginya biaya hidup ada di posisi puncak dengan proporsi 20,3%. Di ranking kedua, alasan ingin bahagia bersama diri sendiri dan pasangan dengan proporsi 17,4%, lalu faktor kondisi negara tidak ideal dari segi politik, pemerintahan, ekonomi, serta pendidikan (15,9%). 

Ekonomi menjadi faktor utama alasan memilih tidak memiliki anak. Hal ini sangat wajar melihat biaya hidup yang kian tinggi dan tidak diimbangi dengan penghasilan yang memadai. Sedangkan memiliki anak harus disertai dengan tanggung jawab finansial. Data BPS menunjukkan penurunan kelas menengah dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang turun dari kelas menengah menjadi berada di garis kemiskinan naik. 

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bahkan memperkirakan jumlah kelas menengah menurun lebih dari 8,5 juta orang sejak 2018 (Tempo.co 2024). Bahkan, tidak hanya childfree, pernikahan juga tidak menjadi prioritas bagi orang orang muda Indonesia dan cenderung mengalami penurunan sejak 10 tahun terakhir. Banyak alasan orang orang muda di Indonesia saat ini yang tak lagi menjadikan pernikahan sebagai prioritas dalam hidupnya, salah satu alasannya menjadi generasi sandwich karena menanggung beban ekonomi untuk keluarga (orang tua dan saudara).

Faktor negara yang tidak ideal juga sangat wajar menjadi alasan untuk memutuskan tidak memiliki anak, terutama keberpihakan negara terhadap perempuan. Akibat dari konstruksi patriarki, peran pengasuhan anak kerap dilimpahkan terhadap perempuan. Sedangkan negara juga tidak memberikan dukungan terhadap ibu yang bekerja, misalnya dengan menyediakan tempat penitipan anak (daycare) bersubsidi dan ramah. Dampaknya ibu terpaksa harus keluar dari karirnya di tengah himpitan ekonomi yang kian melambung tinggi termasuk untuk membiayai pertumbuhan anak dan pendidikan anak. Hal ini cukup kontradiktif di mana negara berharap perempuan produktif untuk memiliki anak, tapi dukungan terhadap ibu dengan anak tidak diprioritaskan.

Jangan Hanya Melihat Childfree Sebagai Angka

Setelah laporan tentang angka perempuan yang memilih tidak memiliki anak, berbagai pihak menaruh perhatian, termasuk dari menteri Kemendukbangga, Wihaji. Ia memandang kelompok yang enggan menikah dan memiliki anak sebagai masalah yang harus segera diatasi. Wihaji bahkan mengajak kelompok remaja untuk kolaborasi, termasuk Forum GenRe (Gerakan Remaja) Indonesia dan Gerakan Pramuka untuk mengatasi masalah tersebut (Media Indonesia, 2024). 

Di tengah ramainya pembicaraan perihal kekhawatiran akan fenomena childfree, jumlah kematian ibu dan bayi terus meningkat. Berdasarkan data dari Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), sistem pencatatan kematian ibu Kementerian Kesehatan, jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2022 mencapai 4.005 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 4.129. Sementara itu, untuk Angka Kematian Bayi (AKB) pada 2022 sebanyak 20.882 dan pada tahun  2023 tercatat 29.945. Padahal Penurunan AKI dan Angka Kematian AKB adalah indikator penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 3, yakni “Memastikan kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi semua orang di segala usia. Namun, menurut BPS, kondisi Indonesia saat ini masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam TPB. 

Sedangkan berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, angka kematian ibu melahirkan mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka ini membuat Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN dalam hal kematian ibu, jauh lebih tinggi daripada Malaysia, Brunei, Thailand, dan Vietnam yang sudah di bawah 100 per 100 ribu kelahiran hidup. Adapun kematian bayi tercatat mencapai 16,85 per 1.000 kelahiran hidup. Artinya dari 1.000 kelahiran, terdapat sekitar 17 bayi yang tidak mencapai usia satu tahun. Jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara, Indonesia menempati nomor 3 tertinggi (Kemenkes, 2024). 

Tingginya AKI dan AKB adalah cerminan gagalnya pemerintah dalam mendukung peran dan proses reproduksi perempuan. Negara harus menciptakan sistem yang komprehensif untuk menjamin kesehatan reproduksi perempuan. Di antaranya dengan menciptakan layanan kesehatan yang baik, informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, jaminan keselamatan ibu dan bayi saat persalinan dan nifas, jaminan tidak kehilangan pekerjaan karena cuti melahirkan, bantuan pangan dan perbaikan gizi bagi ibu hamil dan menyusui, serta dukungan peran pasangan saat persalinan hingga pengasuhan. Tanpa itu semua, perempuan akan berada dalam bayang-bayang kematian ketika tengah menjalankan proses reproduksi, kehamilan dan melahirkan. 

Menyoal childfree yang kini diwaspadai sebetulnya Indonesia masih jauh dalam situasi darurat. Kelahiran bayi di Indonesia masih 15,32% per 1.000 penduduk. Namun, ancaman perubahan pilihan hidup menjadi childfree akan terus mengintai jika sistem pendukung bagi Ibu hamil, melahirkan, dan menyusui tidak diperbaiki (Dian Kartika Sari, 2023). Kekhawatiran pemerintah akan perempuan (dan pasangan) yang memilih tidak memiliki anak, tanpa perbaikan fasilitas kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui hanya akan menjadi racauan belaka.

Menurut Program Manager SDGs INFID, Bona Tua, pengambilan keputusan untuk memilih childfree tidak bisa dipisahkan dari perkembangan individu dan pengaruh sosial di sekitarnya. Pengalaman dan kesempatan yang dimiliki seseorang dalam suatu struktur sosial memiliki pengaruh penting dalam keputusan ini. “Dalam konteks ini, pandangan childfree bisa dianggap sebagai ujian terhadap norma sosial dan budaya. Memilih childfree atau tidak bukanlah proses yang sederhana dan tidak hanya berhubungan sebab-akibat. Keputusan dan dampaknya sangat bergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, penting untuk menghindari generalisasi dan menilai setiap individu yang memilih childfree secara individual,” ujar Bona Tua.

Pemangku kebijakan jangan melihat pilihan untuk tidak memiliki anak hanya sebagai angka. Berbagai faktor yang mengiringinya semestinya menjadi evaluasi dan pembenahan kebijakan serta implementasinya menjadi lebih berpihak pada situasi perempuan. Negara harus berkomitmen membenahi faktor ekonomi, mendukung generasi muda tidak terjebak menjadi generasi sandwich, membuat fasilitas kesehatan yang ramah dan merata di seluruh wilayah, hingga membangun kultur yang mendukung ibu yang memiliki anak secara mental hingga finansial. 

Rujukan artikel

Aranditio, Stephanus. Persoalan Tengkes Dan “Childfree” Jadi Fokus Wihaji Dan Isyana. PT Kompas Media Nusantara, 22 Oct. 2024, https://www.kompas.id/artikel/persoalan-tengkes-dan-childfree-jadi-fokus-wihaji-dan-isyana 

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. Cerita Data Statistik Untuk Indonesia Edisi 2024.01. Badan Pusat Statistik, 2024

Fauzi, Akmal. Kepala BKKBN Minta Remaja Kolaborasi Atasi Fenomena Childfree. 20 Nov. 2024, https://mediaindonesia.com/humaniora/719604/kepala-bkkbn-minta-remaja-kolaborasi-atasi-fenomenachildfree 

Indonesia, Badan Pusat Statistik. “Cerita Data Statistik Untuk Indonesia – Badan Pusat Statistik Indonesia.” Badan Pusat Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/20/5cc6d1ffbf0f507ba5c8162a/cerita-data-statistik-untuk-indonesia.html  Accessed 28 Nov. 2024

Javier, Faisal. “Membedah Penurunan Kelas Menengah Di Indonesia | Tempo.Co.” Tempo.Co, Tempo, 10 Sept. 2024, https://www.tempo.co/data/data/membedah-penurunan-kelas-menengah-di-indonesia-991156 

Justiari, Maria Paschalia Judith. “Akhirnya Kami Memutuskan Tidak Punya Anak (7).” Kompas.Id, PT Kompas Media Nusantara, 29 Oct. 2024, https://www.kompas.id/artikel/akhirnya-kami-memutuskan-tidak-punya-anak-7 

Kartika Sari, Dian. Kartini, Angka Kematian Ibu, Dan ”Childfree” – Kompas.Id. Harian Kompas, 21 Apr. 2023, https://www.kompas.id/baca/opini/2023/04/19/kartini-angka-kematian-ibu-dan-childfree 

Rini, Rina Ayu Panca. “71 Ribu Perempuan Indonesia Memilih Childfree, BKKBN: Bisa Membuat Depopulasi – TribunNews.Com.” Tribunnews.Com, Tribunnews, 15 Nov. 2024, https://www.tribunnews.com/kesehatan/2024/11/15/71-ribu-perempuan-indonesia-memilih-childfree-bkkbn-bisa-membuat-depopulasi 

Rokom. “Agar Ibu Dan Bayi Selamat – Sehat Negeriku.” Sehat Negeriku, 25 Jan. 2024, https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20240125/3944849/agar-ibu-dan-bayi-selamat/#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20Maternal%20Perinatal,pada%20tahun%202023%20tercatat%2029.945 

Syukur, Redemptus Elyonai Risky. “‘Childfree’ Bahayakan Masa Depan Bangsa – ANTARA News.” Antara News, ANTARA, 26 June 2024, https://www.antaranews.com/berita/4169187/childfree-bahayakan-masa-depan-bangsa