Pelatihan Kepemimpinan Perempuan: Advokasi Global Gapai Kesetaraan di Negara-negara Muslim
Oleh: Sururoh Uthman, Program Support for Preventing Violent Extremism
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bekerja sama dengan Komnas Perempuan menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan perempuan dalam pemajuan HAM dan demokrasi yang berkeadilan pada 4-18 Desember 2023 secara paralel sebanyak tujuh sesi.
Dalam upaya memperkuat peran kepemimpinan perempuan di berbagai negara mayoritas berpenduduk Muslim, pelatihan ini menargetkan lahirnya advokasi kebijakan yang mewujudkan penguatan kepemimpinan perempuan, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan perempuan. Selain itu, pelatihan ini juga ditujukan sebagai platform penguatan kapasitas yang komprehensif bagi calon pemimpin perempuan di negara-negara mayoritas Muslim, dengan fokus khusus pada pemahaman hak asasi manusia dan demokrasi yang berkeadilan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan menciptakan transformasi positif dalam peta kepemimpinan di komunitas Muslim yang mencerminkan nilai-nilai inklusivitas dan kesetaraan.
Pelatihan diikuti oleh 24 orang peserta perempuan dengan latar belakang akademisi dan pegiat sosial yang berada di Indonesia, Malaysia dan Pakistan. Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif dan berbasis pengalaman yang tujuannya adalah memberikan landasan teologis bagi kepemimpinan politik dan sosial perempuan di berbagai negara Muslim. Seruan untuk bertindak berakar pada keyakinan bahwa kepemimpinan perempuan bukan hanya tentang kesetaraan tetapi juga merupakan komponen penting untuk pembangunan holistik dan kemajuan negara-negara mayoritas Islam.
Dalam sambutan saat pembukaan pelatihan, Direktur Eksekutif INFID Iwan Misthohizzaman menekankan pentingnya peran perempuan dalam bernegara dan menyampaikan komitmen INFID dalam menguatkan keterlibatan perempuan. “INFID terus berupaya untuk mendorong dalam menciptakan lingkungan di mana para pemimpin perempuan memainkan peran aktif dan penting dalam mengimplementasikan hak asasi manusia dan demokrasi yang adil”, ungkap Iwan. Upaya yang sama juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Dalam sambutannya, Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy menyampaikan apa yang telah dilakukan Komnas Perempuan sebagai lembaga yang berdedikasi untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan memajukan hak asasi perempuan di Indonesia. “Kita perlu menekankan strategi untuk membuka akses, termasuk pendidikan politik bagi perempuan” ungkapnya.
Terdapat tiga perempuan yang menjadi fasilitator dalam pelatihan ini. Mereka adalah Khariroh yang merupakan Direktur Pusaka, dosen Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta dan juga sebagai aktivis perempuan Nahdlatul Ulama terkemuka, Amira Hasna yang sehari hari aktif sebagai Asisten Koordinator divisi pendidikan di Komnas Perempuan, serta Rizka Antika sebagai Program Office for Promoting Tolerance & Respect for Diversity di INFID.
Dalam pertemuan kedua hingga ketujuh, peserta diberikan pemaparan materi mulai dari landasan teori kepemimpinan, kepemimpinan feminis, interseksionalitas & kekuasaan transformatif, seni negosiasi & mengatasi konflik, hak asasi manusia berbasis gender (HAMBG) & demokrasi. Untuk mewujudkan tindak lanjut yang konkret, kegiatan ini juga membahas rancangan implementasi tindak lanjut setelah pelatihan ini berlangsung.
Salah satu fokus utama pelatihan adalah untuk memperluas ruang berbagi pengalaman dalam praktik penguatan kepemimpinan perempuan. Dengan menggali kebijakan dan langkah yang berhasil, diharapkan para peserta dapat membawa inspirasi dan inovasi ke negara masing-masing. Konsolidasi dan komitmen untuk advokasi kebijakan penguatan kepemimpinan perempuan di berbagai negara mayoritas Muslim menjadi inti dari upaya ini. Melalui pembentukan platform penguatan kapasitas, pelatihan ini berupaya memberikan perspektif yang komprehensif bagi para calon pemimpin perempuan, terkait dengan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi yang berkeadilan.
Tidak hanya berdiskusi dengan para narasumber, pelatihan ini juga dibungkus dengan konsep diskusi kelompok kecil terarah, partisipatif, dan diakhiri dengan penyusunan rencana yang bersifat individual. Selain itu juga terdapat sesi penyusunan rencana dengan skala nasional atau diterapkan di tingkat negara melalui joint action.
Pelatihan ini terselenggara atas rekomendasi dari rangkaian kegiatan sebelumnya yang diinisiasi oleh INFID sejak 2021. Pada 2022, INFID mengadakan seminar internasional yang bertajuk “Membangun Kerjasama Internasional untuk Menguatkan Komitmen dan Praktik Islam Rahmatan Lil ‘Alamin di Dunia” (2022). Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan bilateral INFID bersama perwakilan dari NU, Muhammadiyah, Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI), dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) ke Malaysia dan Pakistan. Pada 2023, INFID kembali mengadakan workshop internasional bertajuk “Penguatan Solidaritas dan Konsolidasi Gerakan Islam Rahmatan Lil ‘Alamin di Negara Mayoritas Muslim”. Rangkaian kegiatan tersebut menghasilkan rekomendasi yang mengerucut pada pentingnya menghadirkan upaya penguatan keterlibatan aktif perempuan muslim di semua sektor publik dan tata kelola kehidupan bernegara. Dalam hal ini termasuk institusi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sebagai kunci dalam mewujudkan pemenuhan, penguatan, dan pemajuan hak-hak perempuan.
Rekomendasi tersebut mendorong pembentukan kelompok kerja yang mengkonsolidasikan pemuka agama perempuan, menekankan pentingnya kerjasama dalam mendorong kesetaraan gender, dan mempromosikan pemberdayaan perempuan. Hal ini bertujuan agar perempuan dapat berperan aktif dalam menyebarkan perdamaian melalui partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.
Hasil Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pelatihan Kepemimpinan Perempuan
Hasil pertemuan telah merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil sebagai tindak lanjut dari pelatihan ini. Langkah ini disebut dengan Joint Action dan berisikan 7 poin sebagai berikut.
- Membentuk kelompok kerja untuk mengkonsolidasikan para pemimpin agama. (Organisasi pelatihan pemimpin perempuan muslim, dll) dengan peserta dari organisasi muslim di masing-masing negara
- Program pertukaran siswa, guru dan pengelola sekolah sebagai jembatan antar lembaga Islam di tiga negara Muslim.
- Pelatihan Lintas Agama untuk Remaja: Bagaimana Remaja Muslim harus menyikapi keberagaman dan hidup di antara orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda.
- Peningkatan kapasitas kolektif (yaitu pelatihan bagi pemimpin muda) dalam menjembatani ajaran Islam dan penghormatan terhadap budaya lokal
- Mengarusutamakan etika Islam ke dalam sistem pendidikan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- Program pertukaran pemuda muslim untuk kolaborasi media dalam mempromosikan Islam Rahmatan lil ‘alamin.
- Membangun Global Digital Hub untuk Remaja Muslim
Selain itu, hasil pertemuan ini juga merumuskan berbagai kesepakatan dari para peserta dan memastikan kontinuitas komunikasi dan kolaborasi antar peserta. Di antaranya adalah masukan dari peserta Pakistan, Dr. Bina Akram yang mengusulkan kolaborasi antara kaukus perempuan di berbagai negara, khususnya yang melibatkan organisasi masyarakat sipil yang relevan, kelompok penelitian, dan organisasi advokasi. Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman, pembelajaran, dan praktik terbaik dalam mengadvokasi dan membuat undang-undang untuk isu-isu perempuan. Penekanan diberikan pada digitalisasi sejarah legislasi dan memastikan bahwa masyarakat sipil bekerja sama dengan kaukus perempuan untuk menyediakan data dan wawasan penting.
Masukan lain juga disampaikan oleh peserta dari Indonesia, Isthiqonita, seorang aktivis Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) yang menyarankan perlunya pendidikan politik bagi perempuan. Ia menekankan bahwa hal ini harus menjadi upaya yang berkelanjutan dan bukan hanya kegiatan sporadis setiap lima tahun sekali. Istiqonita mengusulkan upaya terkoordinasi untuk memastikan kepentingan perempuan dalam politik dan kepemimpinan didukung secara konsisten.
Pemanfaatan data terbuka tentang legislasi dan dampaknya menjadi salah satu inisiatif penting. Ini mencerminkan keinginan untuk memahami dampak kebijakan terhadap perempuan dan masyarakat secara umum. Selain itu, kolaborasi penelitian antara akademisi internasional, dengan acuan pada program kolaborasi yang ada di Indonesia, akan membawa perspektif global yang penting dalam merumuskan solusi berbasis bukti.
Selain itu, kegiatan ini juga melahirkan tuntutan untuk komite terpilih tentang isu-isu perempuan menyoroti komitmen untuk menyuarakan aspirasi perempuan dan menempatkannya dalam konteks kebijakan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan payung hukum dan dukungan bagi isu-isu yang terkadang diabaikan atau kurang mendapat perhatian.
Berpartisipasi dalam konferensi atau bahkan menginisiasi konferensi sendiri sebagai wadah pertukaran informasi menjadi langkah progresif. Ini akan memberikan peluang untuk menyebarkan hasil pelatihan, membagikan praktik terbaik, dan mendorong kolaborasi yang lebih luas di antara pemimpin perempuan dan organisasi masyarakat.
Masukan akhir memuat pembentukan kelompok kerja untuk konsolidasi pemimpin agama sebagai bagian dari Joint Action, menyoroti upaya konkret untuk membawa perubahan melalui kolaborasi lintas sektoral. Sementara program pertukaran untuk mahasiswa, guru, dan administrator sekolah; pelatihan antarimana untuk pemuda; peningkatan kapasitas bersama, termasuk pelatihan untuk pemimpin muda; penyelarasan etika Islam dalam sistem pendidikan; program pertukaran pemuda Muslim untuk kolaborasi media; dan pendirian Pusat Digital Global untuk Pemuda Muslim, semuanya menunjukkan keseriusan dan kerangka kerja komprehensif dalam mendukung visi “Islam Rahmatan lil ‘Alamin”.
English version
Women’s Leadership Training: Global Advocacy to Achieve Equality in Muslim-majority Countries
By: Sururoh Uthman
The International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), in collaboration with the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan), organized a women’s leadership training from December 4 to 18, 2023, concurrently in seven sessions.
In an effort to strengthen the role of women’s leadership in various Muslim-majority countries, this training aims to generate policy advocacy that embodies the empowerment of women’s leadership and creates an environment supportive of the growth and development of women. Additionally, the training serves as a comprehensive capacity-building platform for aspiring women leaders in Muslim-majority countries, with a specific focus on understanding human rights and promoting a just democracy. Through these steps, it is hoped to create positive transformation in the leadership landscape of Muslim communities that reflects values of inclusivity and equality.
The training was attended by 24 female participants with backgrounds in academia and social activism from Indonesia, Malaysia, and Pakistan. The activity utilized a participatory and experience-based approach, with the goal of providing theological foundations for women’s political and social leadership in various Muslim countries. The call to action is rooted in the belief that women’s leadership is not just about equality but is also an essential component for holistic development and progress in majority-Muslim countries.
In his opening remarks during the training, Executive Director of INFID Iwan Misthohizzaman emphasized the importance of women’s roles in governance and conveyed INFID’s commitment to strengthening women’s involvement. “INFID continues to strive to create an environment where women leaders play an active and crucial role in implementing human rights and fair democracy,” said Iwan. Similar efforts are also made by Komnas Perempuan. In her address, Chairwoman of Komnas Perempuan Olivia Salampessy shared what Komnas Perempuan has done as an institution dedicated to eliminating violence against women and advancing women’s human rights in Indonesia. “We need to emphasize strategies to open access, including political education for women,” she stated.
Two women served as facilitators in this training. They are Khariroh, the Director of Pusaka, a lecturer at Nahdlatul Ulama University Jakarta, and a prominent Nahdlatul Ulama women’s activist, as well as Amira Hasna, who works as the Assistant Coordinator of the education division at Komnas Perempuan.
In the second to seventh meetings, participants were presented with materials ranging from the theoretical foundations of leadership, feminist leadership, intersectionality, transformative power, the art of negotiation, conflict resolution, gender-based human rights (GBHR), and democracy. To realize concrete follow-up actions, this activity also discussed the design of implementation follow-ups after the training.
One of the main focuses of the training is to expand the space for sharing experiences in the practice of strengthening women’s leadership. By exploring successful policies and measures, it is expected that participants can bring inspiration and innovation to their respective countries. Consolidation and commitment to advocating policies for strengthening women’s leadership in various Muslim-majority countries are at the core of this effort. Through the formation of capacity-building platforms, this training seeks to provide a comprehensive perspective for aspiring women leaders, particularly related to human rights (HR) and a just democracy.
Beyond discussions with speakers, this training is wrapped in the concept of directed small group discussions, participatory activities, and concludes with the development of individual plans. Additionally, there is also a session for drafting plans on a national scale or applied at the country level through joint action.
This training was organized based on recommendations from a series of previous activities initiated by INFID since 2021. In 2022, INFID held an international seminar titled “Building International Cooperation to Strengthen the Commitment and Practices of Islam Rahmatan Lil ‘Alamin in the World” (2022). This was followed by a bilateral visit by INFID with representatives from NU, Muhammadiyah, the Counterterrorism and Extremism Agency of the Indonesian Ulema Council (BPET MUI), and the Nahdlatul Ulama University Indonesia (UNUSIA) to Malaysia and Pakistan.
In 2023, INFID again held an international workshop titled “Strengthening Solidarity and Consolidation of the Rahmatan Lil ‘Alamin Islamic Movement in Muslim-majority Countries.” This series of activities resulted in recommendations that converged on the importance of strengthening the active involvement of Muslim women in all public sectors and the governance of national life. This includes executive, legislative, and judicial institutions, as key elements in realizing the fulfillment, strengthening, and advancement of women’s rights.
The recommendations encourage the formation of working groups that consolidate women religious leaders, emphasize the importance of cooperation in promoting gender equality, and promote women’s empowerment. The goal is for women to actively participate in spreading peace through their involvement in various aspects of national life.
The outcomes of the meeting have outlined concrete steps to be taken as follow-ups to this leadership training. These steps are referred to as Joint Action and consist of 7 points as follows:
- Formation of a working group to consolidate religious leaders (organizations training Muslim women leaders, etc.) with participants from Muslim organizations in each country.
- Student, teacher, and school administrator exchange programs as bridges between Islamic institutions in the three Muslim-majority countries.
- Interfaith Training for Adolescents: How Muslim teenagers should approach diversity and live among people with different backgrounds.
- Collective capacity building (i.e., training for young leaders) in bridging Islamic teachings and respect for local cultures.
- Prioritizing Islamic ethics in the education system to preserve environmental sustainability.
- Muslim youth exchange program for media collaboration in promoting Islam Rahmatan lil ‘Alamin.
- Establishing a Global Digital Hub for Muslim Youth.
Furthermore, the outcomes of this meeting have also formulated various agreements among participants and ensured the continuity of communication and collaboration among them. Among these, Dr. Bina Akram from Pakistan proposed collaboration between women’s caucuses in various countries, particularly involving relevant civil society organizations, research groups, and advocacy organizations. The goal is to share experiences, learning, and best practices in advocating and legislating for women’s issues. Emphasis was placed on digitizing the history of legislation and ensuring that civil society collaborates with women’s caucuses to provide crucial data and insights.
Other input was also provided by a participant from Indonesia, Isthiqonita, an activist from the Union of Journalists for Diversity (SEJUK), who suggested the need for political education for women. She emphasized that this should be a sustained effort and not just sporadic activities every five years. Isthiqonita proposed coordinated efforts to ensure that women’s interests in politics and leadership are consistently supported.
The utilization of open data on legislation and its impacts has become a crucial initiative. This reflects the desire to understand the policy impacts on women and society at large. Additionally, research collaboration among international academics, referring to existing collaborative programs in Indonesia, will bring important global perspectives in formulating evidence-based solutions
Furthermore, this activity has generated a demand for a selected committee on women’s issues, emphasizing the commitment to voice women’s aspirations and contextualize them in policy contexts. These steps are expected to provide legal support and backing for issues that are sometimes overlooked or receive insufficient attention.
Participating in conferences or even initiating one as a platform for information exchange is a progressive step. This will provide opportunities to disseminate training outcomes, share best practices, and encourage broader collaboration among women leaders and civil society organizations.
The final input involves the formation of a working group for the consolidation of religious leaders as part of Joint Action, highlighting concrete efforts to bring about change through cross-sectoral collaboration. While programs such as student, teacher, and school administrator exchanges; interfaith training for youth; collective capacity building, including training for young leaders; incorporation of Islamic ethics into the education system; Muslim youth exchange programs for media collaboration; and the establishment of a Global Digital Hub for Muslim Youth, all demonstrate seriousness and a comprehensive framework in supporting the vision of “Islam Rahmatan lil ‘Alamin.”