Oleh: Siti Khoirun Ni’mah, Direktur Eksekutif INFID

Direktur Eksekutif INFID Siti Khoirun Ni’mah mendapat kehormatan untuk menjadi pembicara pada sesi Kuliah Tamu yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia pada 26 November 2025. Kuliah tamu ini mengangkat tema “Masa Depan NGO dalam Arsitektur Pembangunan Internasional”. Sesi ini secara mendalam mengeksplorasi peran non government organisation (NGO) yang memengaruhi arah diskursus pembangunan internasional, serta peran dan tantangan NGO ke depan. Kuliah ini menjadi forum gagasan yang menelaah ulang posisi strategis NGO dalam arsitektur pembangunan internasional masa depan, serta merumuskan arah transformasi kelembagaan dan kolaboratif yang diperlukan untuk menjawab tantangan zaman.

Nikmah menyampaikan tiga hal terkait dengan masa depan NGO dalam arsitektur pembangunan global. Pertama, agenda pembangunan berkembang kian kompleks seiring dengan kompleksnya masalah yang dihadapi dunia saat ini. Jika Pada Rio Summit di 1992, agenda pembangunan berfokus pada pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, berkembang menjadi kompleks dengan pentingnya perdamaian dan kemitraan di Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Kedua, kompleksitas tersebut juga mempengaruhi NGO yang menghadapi tantangan yang kian berat, di antaranya menguatnya stigma negatif terhadap NGO seiring dengan menurunnya demokrasi, menurunya solidaritas internasional di tengah terbatasnya pendanaan, dan minimnya mekanisme perlindungan bagi NGO.

Ketiga, transformasi masyarakat sipil menjadi keniscayaan di mana legitimasi dan relevansi NGO bagi gerakan sosial menjadi penentu. Terlebih, NGO memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan bekerja dengan cara, serta pendekatan baru dan inovatif.

Pada kesempatan berbeda di fakultas yang sama, INFID hadir dalam diskusi terbatas mengenai global governance, HAM dan sustainability pada 8 Desember 2025. Secara khusus, diskusi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis terkait HAM, tata Kelola, dan keberlanjutan. Pada kesempatan tersebut, INFID memberikan pandangannya mengenai tata kelola global dan kaitannya dengan kemajuan HAM dan keberlanjutan.

Keterangan: Diskusi terbatas di FISIP UI, 8 Desember 2025 (Foto: Dok. Universitas Indonesia)

INFID menilai, tata kelola global sedang dalam posisi yang rapuh, saat nilai-nilai universal seperti kesejahteraan bersama; demokrasi, hak asasi manusia, dan penegakan hukum; perdamaian dan keamanan; dan pembangunan berkelanjutan, terancam gagal. Lembaga-lembaga yang sebagian besar terbentuk paska perang dunia ke-2 seperti Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maupun G20 tidak mampu menjalankan mandat tersebut. Sebaliknya, dunia mengalami kerapuhan sistemik dalam ekonomi global dengan krisis ekonomi dan keuangan yang berulang, ketimpangan yang kain dalam, krisis iklim yang semakin parah, dan kemajuan sustainable development goals (SDGs) yang lambat.

Oleh karena itu, dalam situasi yang demikian, solidaritas gerakan masyarakat sipil yang melintasi batas-batas sectoral dan negara menjadi sangat penting. Gerakan ini untuk terus mengawal agenda demokrasi, memperluas ruang sipil, dan memutus model-model pembangunan yang ekstraktif dan eksploitatif.

English Version

NGOs in an Era of Global Uncertainty: From Legitimacy Crisis to Movement Transformation

By: Siti Khoirun Ni’mah, Executive Director INFID

The Executive Director of INFID, Siti Khoirun Ni’mah, had the honor of serving as a speaker in a Guest Lecture hosted by the Faculty of Social and Political Sciences at Universitas Indonesia on 26 November 2025. The lecture adopted the theme “The Future of NGOs in the Architecture of International Development.” This session examined in depth the role of non-governmental organizations (NGOs) in shaping the direction of international development discourse, as well as the future roles and challenges faced by NGOs. The lecture functioned as a forum for critical reflection, re-examining the strategic position of NGOs within the future architecture of international development and outlining the institutional and collaborative transformations required to address emerging global challenges.

Ni’mah highlighted three key points concerning the future of NGOs in global development architecture. First, development agendas have become increasingly complex alongside the growing challenges faced by the world today. While the 1992 Rio Summit focused primarily on economic development and environmental sustainability, these agendas have since expanded to encompass issues such as peace and partnership, as reflected in the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs). Second, this complexity has had direct implications for NGOs, which now encounter intensifying challenges, including the rise of negative stigma against NGOs amid declining democratic conditions, diminishing international solidarity in the context of limited funding, and the scarcity of protection mechanisms for NGOs. Third, the transformation of civil society has become inevitable, in which the legitimacy and relevance of NGOs to social movements are decisive. NGOs, moreover, possess the capacity to adapt to changing environments and to operate through new and innovative approaches.

In a separate occasion at the same faculty, INFID participated in a closed discussion on global governance, human rights, and sustainability held on 8 December 2025. The discussion aimed specifically to identify strategic issues related to human rights, governance, and sustainability. On this occasion, INFID presented its perspectives on global governance and its connection to the advancement of human rights and sustainability. INFID assessed that global governance is currently in a fragile state, as universal values, such as collective well-being; democracy, human rights, and the rule of law; peace and security; and sustainable development—are at risk of failing. Institutions that were largely established in the post–World War II era, including the World Bank, the International Monetary Fund (IMF), the United Nations (UN), and the G20, have been unable to effectively fulfill these mandates.

Conversely, the world is experiencing systemic fragility within the global economy, marked by recurring economic and financial crises, deepening inequality, escalating climate crises, and slow progress toward the Sustainable Development Goals (SDGs). Therefore, in such circumstances, solidarity within civil society movements that transcend sectoral and national boundaries becomes profoundly important. These movements play a critical role in safeguarding democratic agendas, expanding civic space, and challenging extractive and exploitative development models.