Perubahan Iklim & Dampaknya Terhadap HAM
Oleh: Finastri Annisa
Perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya bisa menjadi mimpi buruk bagi masa depan manusia. Penyebabnya tidak lain tidak bukan karena perilaku manusia itu sendiri. Menurut PBB, perubahan iklim dapat menjadi ancaman serius bagi upaya melindungi HAM serta berpotensi membahayakan banyak aspek kehidupan manusia.
INFID melihat sangat penting untuk menyadari bahwa bencana perubahan iklim ini adalah masalah sistemik dan membutuhkan solusi sistemik. Indonesia telah melakukan sejumlah upaya merespons perubahan iklim yang patut diapresiasi. Namun, selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik bersama.
Hal ini dibahas dan didiskusikan dalam World Human Rights Cities Forum pada Special Session: How Cities Can Help Building Climate Change Resilience bersama dengan beberapa narasumber. Berikut ini adalah beberapa hal penting dari forum yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2022 yang lalu.
GreenCityMetric: Mengukur Upaya Kota & Kabupaten dalam Merespon Perubahan Iklim
Diskusi diawali dari pembahasan dari Prof. Riri Fitri Sari, Ketua UI (Universitas Indonesia) GreenMetric. Berangkat dari pemeringkatan universitas dari seluruh dunia, tahun ini UI meluncurkan pemeringkatan yang disebut UI GreenCityMetric. UI GreenCityMetric menggunakan 6 kategori penilaian yang diikuti oleh lebih dari 34 kabupaten/kota di Indonesia.
Berdasarkan penilaian UI GreenCityMetric, terdapat beberapa upaya baik yang sudah dilakukan kabupaten/kota di Indonesia untuk terkait perubahan iklim dan efisiensi energi, yaitu:
- Penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan
- Memaksimalkan konsep bangunan ramah lingkungan
- Program khusus terkait penanganan perubahan iklim yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, dan masih banyak lagi
Ada enam kategori yang sangat sederhana dalam pengukurannya:
- Penataan ruang dan infrastruktur
- Energi dan perubahan iklim
- Tata kelola sampah dan limbah
- Tata kelola air
- Akses dan mobilitas
- Tata pamong
Dari indikator-indikator yang ada, kita bisa memotret bagaimana adaptasi dari kota dan kabupaten, untuk memungkinkan kota yang tangguh dan tahan terhadap tantangan-tantangan, termasuk isu HAM di dalamnya.
Peran Anak Muda dalam Membangun Kota
Rizqa Hidayani, Program Manager for Urban Resilience Initiatives Kota Kita Foundation, membahas tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Kota Kita Foundation untuk merespon perubahan iklim dan dampaknya terhadap HAM.
Kota Kita ini adalah organisasi berbasis komunitas yang berada di Solo. Salah satu upaya yang fokus dilakukan adalah mendorong partisipasi warga untuk pembangunan kota, termasuk pemuda. Dalam mewujudkan kota untuk semua, Kota Kita berusaha untuk melibatkan pemuda, termasuk program-program yang kaitannya dengan iklim. Terkait mendorong lingkungan yang lebih lestari, contoh aktivisme pemuda yang hadir, ada teman-teman yang mendorong sub-cyclist, yaitu untuk bersepeda di Surabaya. Teman-teman ini yang rutin mengampanyekan untuk bersepeda.
Untuk partisipasi yang bermakna dari pemuda, harus ada ruang yang aman dan nyaman bagi mereka untuk mengekspresikan aspirasi mereka, tanpa ada tekanan dari pihak luar.
Media dan Perannya untuk Pembangunan Lingkungan
Akita Arum Verselita, Data and Research Analyst Mongabay Indonesia memaparkan pentingnya peranan media dalam mendukung isu-isu terkait lingkungan, perubahan iklim, serta berbagai dampaknya untuk kehidupan manusia.
Mongabay sendiri merupakan berita lingkungan yang berfokus pada isu konservasi, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola lingkungan. Media ini sudah beroperasi selama 10 tahun di Indonesia.
Krisis iklim dan pemenuhan hak itu sangat berkaitan. Apalagi saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup signifikan dan baik bagi sosial-ekonomi masyarakat. Tapi, pertumbuhan ekonomi yang signifikan naik ini membawa dampak-dampak bagi lingkungan.
WHO sendiri menyatakan bahwa 24% dari kematian secara global disebabkan oleh pencemaran udara dan paparan kimia. Pertumbuhan ekonomi yang baik tidak selalu berdampak baik bagi lingkungan kalau tidak diatur dengan baik.
Sebagai media, Mongabay berkomitmen untuk memotret berbagai fakta secara netral. Sebuah pencapaian ataupun penurunan harus diberitakan. Mereka juga melihat bagaimana gerakan akar rumput oleh masyarakat ini sudah sangat masif dan banyak masyarakat yang sudah teredukasi terkait isu lingkungan. Hal tersebut harus dijaga secara konsisten agar gerakannya tetap hidup dan berkembang.
Peran PEMDA dalam Penanganan Perubahan Iklim Terhadap HAM
Abdul Waidl, Senior Program Officer on Human Rights and Democracy INFID menyatakan bahwa selama ini, kita selalu mempunyai persepsi bahwa pemenuhan HAM itu menjadi tanggung jawab negara di tingkat nasional. Konsep Human Rights Cities menyampaikan bahwa kewajiban memfasilitasi, melindungi, dan melaksanakan HAM itu bukan hanya pemerintah di tingkat nasional tetapi pemerintah daerah juga. Human rights cities ini melokalkan HAM. Konsep ini juga menawarkan jalan dalam memastikan proses bisa berjalan partisipatif, terbuka dan transparan.
Perlu ditekankan bahwa pemda memiliki kewajiban terhadap penanganan dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim.
Ketika bicara HAM di Indonesia, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memfasilitasi pemenuhan HAM. INFID mencoba melakukan dua hal.
- Mendorong beberapa daerah sebagai daerah yang berperspektif HAM
- Mendorong adanya pokja dan kebijakan sampai tingkat teknis, yang mengedepankan kerja sama bersama dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya
Dari pemaparan para narasumber dalam Special Session di WHRCF 2022, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perubahan iklim adalah masalah kita bersama. Butuh kerja sama untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim ini. Dampak perubahan iklim tentunya bukan hal yang main-main, bahkan sangat besar bagi keberlangsungan hidup manusia di masa depan.