Refleksi Konferensi Tahunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: “Air, Energi, dan Pertanian menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan”
di Yogyakarta, 5-7 November 2023
(Artikel Opini)
Oleh: Angelika Fortuna, Program Officer SDGs
Pembukaan Konferensi Tahunan SDGs 2023 oleh Sri Sultan Haji Hamengkubuwono X
Yogyakarta, Indonesia (5/11-7/11) – Konferensi Tahunan SDGs yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan praktik baik (maupun yang kurang baik) mengenai implementasi SDGs. Highlight nexus of food, energy and water merupakan tema yang diangkat dalam konferensi SDGs 2023 sebagai diskursus yang terbentuk dari kekhawatiran masyarakat global terhadap triple planetary crisis yang terdiri dari ancaman perubahan iklim, peningkatan polusi dan kehilangan keanekaragaman hayati. Tiga krisis lingkungan tersebut melahirkan efek domino terhadap ketahanan pangan di seluruh dunia, khususnya negara-negara yang kegiatan ekonominya berbasis agrikultur seperti Indonesia. Di Indonesia, krisis-krisis ini telah menyebabkan kelangkaan air dan penurunan produktivitas tanaman pangan, juga kemarau panjang yang turut merusak reproduksi air dan siklus panen. Di satu sisi, isu energi turut menjadi topik yang dilematis antara suplai energi baru terbarukan yang lajunya masih lambat dan ketergantungan yang (masih) tinggi terhadap sumber energi berbasis fosil. Transisi energi dalam produksi pangan menjadi isu krusial, mengingat sebagian besar kegiatan agrikultur membutuhkan suplai energi yang besar dan stabil. Potensi trade-off kemudian menjadi kekhawatiran yang tidak terhindarkan dalam tema ini terlebih ketika berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi hijau (green economic growth) yang menjadi visi Indonesia ke depan. Lebih lanjut, kehadiran INFID dalam Konferensi SDGs tahun ini merefleksikan beberapa poin yang sekiranya menjadi catatan kritis bagi kita semua.
Penurunan capaian SDGs sebagai Peringatan
Valerie Julliand, UN Resident Coordinator untuk Indonesia, mengapresiasi Kementerian PPN/Bappenas sebagai focal point untuk implementasi SDGs nasional dan bagaimana SDGs diintegrasikan ke target pertumbuhan ekonomi. Namun hal ini tidak semerta-merta sejalan dengan capaian SDGs yang ditargetkan. Valerie mengingatkan pada tahun ini baru 15% dari indikator-indikator SDGs yang tercapai secara global dan 14% di wilayah Asia Pasifik. Diperkirakan butuh waktu hingga 2065 agar seluruh Tujuan SDGs tercapai sepenuhnya. Jika demikian maka ada kemungkinan yang cukup besar bahwa SDGs 2030 tidak akan terwujud sebagaimana yang diwacanakan.
Pertama, penurunan capaian SDGs ini perlu dimaknai sebagai bentuk solidaritas yang gagal negara-negara menuju tata kelola pembangunan yang lebih inklusif. Tendensi pemerintah untuk semakin memprioritaskan kesejahteraan negaranya masing-masing semakin meningkat, terutama sejak pandemi COVID-19. Hal ini kemudian membentuk sebuah new normal dimana negara-negara menunjukkan state-interest yang dominan tanpa memikirkan keterkaitan satu negara dengan negara lain. Kebijakan lockdown, meningkatnya state surveillance, pengetatan masuk lintas negara, proteksi hak paten vaksin Covid oleh negara-negara maju, dan disrupsi pasokan rantai suplai dan energi akibat perang Rusia-Ukraina menjadi ruang monopoli bagi tiap negara untuk menyelamatkan diri sendiri dan menjauh dari semangat solidaritas menuju pembangunan berkelanjutan. Tak heran hal tersebut mempengaruhi capaian SDGs global karena progres di tiap Tujuan SDG turun/stagnan/tidak maju signifikan secara agregat sejak 2020. Prinsip no one left behind sepertinya perlu diartikulasi kembali.
Dalam konteks tema Konferensi SDGs tahun ini, gagalnya capaian SDGs perlu menjadi peringatan dan peningkatan Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), 13 (Penanganan Perubahan Iklim), 14 (Ekosistem Lautan), dan 15 (Ekosistem Daratan). Lebih lanjut, Valerie mengingatkan bahwa 72% penggunaan air secara global dialokasikan untuk sektor agrikultur. Mayoritas penggunaan air digunakan untuk produksi makanan. Namun perlu menjadi pertimbangan bahwa penggunaan air tidak hanya eksklusif pada agrikultur. Banyak kelompok rentan yang masih belum terlayani akses air yang layak dan cukup, misalnya pada 11,7% masyarakat miskin kota yang tidak sepenuhnya memiliki akses terhadap air bersih. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok petani kecil dan masyarakat yang tinggal di kepulauan. Diperlukan solidaritas yang kuat dengan prinsip no one left behind dalam proses penyediaan air, energi dan makanan dengan meminimalkan potensi kerusakan lingkungan dan trade-off.
Fetish teknologi vs. kembali ke praktik identitas
Sesi pleno yang bertajuk Air-Energi Menuju Ketahanan Pangan (Water-Energy Nexus towards Food Security) menjadi sesi yang mempertemukan antara pengetahuan teknokratis dengan akar rumput. Sejalan dengan perkembangan Artificial Intelligence (AI) dan big data, pemateri dari IPB dan BMKG mempromosikan aplikasi teknologi tersebut pada sektor pertanian, meteorologi dan air, serta praktik baiknya. Sebagai contoh, IPB memperkenalkan konsep techno-sociopreneurship. Beberapa praktik teknologi pintar dalam proses tanam, dimulai dari produksi hingga distribusi, bahkan ke pengendalian hama dan penyakit seperti Big Data Analytics Modelling for Indoor Farming, SMART Integrated Pest Management, Sawah 4.0, Sawit 4.0, Peternakan 4.0 dan masih banyak lagi istilah menarik yang turut menjadi atensi. Dari segi kewirausahaan (entrepreneurship), IPB juga mengembangkan platform dan inkubasi bisnis berupa Science Technopark dan Startup Center yang nantinya juga menjadi ruang bagi para alumni untuk berkarya, terlebih bagi yang beraspirasi menjadi “petani milenial” yang cakap teknologi, kreatif dan inovatif.
Sebagai disclaimer; perlu digaris bawahi bahwa tidak ada yang salah secara inheren pada penggunaan teknologi. Teknologi membantu manusia dalam banyak aktivitas, baik di bidang cuaca, pangan, air, kesehatan, bahkan untuk mencari pasangan hidup yang berujung pada kebutuhan biologis manusia, dan sebagainya. Perlu diakui bahwa teknologi dapat dan telah mengakselerasi pembangunan dan peradaban. Apa yang dilakukan IPB menjadi praktik umum dan baik yang juga dilakukan oleh universitas-universitas lain, terlebih universitas-universitas terbaik dunia. Kita perlu mengapresiasi usaha-usaha pengembangan teknologi jika tujuannya untuk pembangunan yang lebih baik.
Untuk melihat lebih jauh, sekiranya diskursus ekologi sosial dan politik kritis dapat terlibat dalam refleksi ini. Pertama, jangan sampai teknologi menjadi pengarusutamaan yang primer untuk menyelamatkan dunia dari bahaya krisis iklim, energi, pangan, air dan krisis lain yang akan datang. Rutsky R.L. yang dianotasi oleh Andrew Mall dari Universitas Chicago menjelaskan konsep “technological fetish” dari sisi kelas sosial dan masyarakat. Secara sederhana, istilah ini merujuk pada fantasi yang tidak wajar/lazim terhadap teknologi sebagai manifestasi alat kontrol perilaku dan kuasa. Bagi Rutsky, fetish teknologi adalah salah satu cara untuk mempertahankan struktur kelas sosial dan ekonomi pada kelompok elit teknologi. Orang-orang yang masuk dalam kelompok ini adalah para individu yang berada pada posisi privilege (istimewa) yang punya pengetahuan, akses dan kuasa terhadap perkembangan teknologi terkini.
Kedua, ada yang menarik dari sudut pandang Jason Hickel, seorang penulis dan Antropolog Ekonomi yang berkontribusi di beberapa universitas seperti University of Barcelona di Spanyol, London School of Economics di Inggris, dan University of Oslo di Norwegia. Dalam bukunya yang berjudul “Less is More: How Degrowth Will Save the World”, Hickel mengemukakan pendapat kritis mengenai penggunaan teknologi pada lingkungan. Menurutnya, penggunaan teknologi akan membantu secara signifikan jika orientasi pembangunan bukan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi kapitalistik seperti praktik yang ada hari ini. Hickel berargumen bahwa akar masalah kerusakan ekologi ada pada sistem ekonomi kapitalistik yang tumbuh secara eksponensial, ekstraktif dan ekspansif. Memfasilitasi kegiatan ekonomi seperti ini butuh sumber daya alam yang tidak sedikit. Proses produksi barang dan jasa dituntut untuk selalu tumbuh masif, menyebabkan ekstraksi yang berlebihan, boros energi dan akhirnya berdampak pada buangan emisi karbon dan gas rumah kaca (GRK). Oleh karena itu, teknologi hijau secanggih apapun tidak akan sanggup membantu dekarbonisasi, terlebih jika subsidi terhadap sumber energi berbasis fosil masih tinggi. Di sisi lain, Hickel mengingatkan pula bahwa bahan yang digunakan untuk membangun teknologi hijau membutuhkan material tambang yang banyak (nikel, kobalt, tembaga, dll) yang perlu diekstraksi dari alam. Maka sepakat dengan Hickel, teknologi seharusnya diterapkan sebagai pelengkap, bukan panacea (satu solusi untuk semua) karena teknologi pun tidak dapat menjawab tantangan ekologis dalam tatanan ekonomi kapitalistik.
Jangan sampai kita menjadi fetish terhadap teknologi tanpa memikirkan apa yang relevan dan dapat dipraktikkan, khususnya bagi kaum rentan dan terpinggirkan. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah perkembangan teknologi pertanian menjawab kebutuhan petani Indonesia saat ini? Refleksi ini muncul ketika Bapak Surono Danu, seorang pemulia benih padi Mari Sejahterakan Petani (MSP) mengkritik pendekatan-pendekatan teknokratis di sesi pleno. Sebagai pemateri terakhir, beliau mempertanyakan perkembangan teknologi pertanian yang sekiranya tidak dapat diterapkan oleh para petani di desa. Dilihat dari artikel CNBC per Juli 2023, kelompok usia petani di Indonesia rata-rata 40-60 tahun, sedangkan petani usia 20-30 tahun jumlahnya terus menyusut. Yang lebih menarik, adopsi teknologi pertanian masih cukup rendah di kalangan petani. 87,59% rumah tangga petani masih menggunakan metode konvensional. Literasi teknologi menjadi tantangan yang tidak mengherankan melihat sebagian besar petani hanya lulus sekolah dasar dan pengetahuan bertani didapatkan dari regenerasi secara turun-temurun.
Regenerasi petani menjadi topik yang relevan. Jika berasumsi bahwa para petani tua akan meninggalkan dunia dalam satu atau dua dekade ke depan dan akan digantikan oleh “petani-petani milenial” maka ada beberapa hal yang layak dipikirkan bersama. Pertama, pengetahuan apa yang akan diadopsi dan diterapkan oleh para petani milenial di masa yang akan datang? Ketika kaum milenial identik dengan tech-savvy (melek teknologi), apakah seluruh kegiatan pertanian ke depan akan menggunakan AI dan big data dan tidak lagi menggunakan tenaga manusia? Kedua, Indonesia telah cukup banyak kehilangan biodiversitas dan varietas lokal karena kalah terhadap varietas yang dikembangkan untuk komersial. Menurut beberapa pakar, varietas lokal justru lebih memiliki resiliensi terhadap kondisi cuaca dan tanah. Kehilangan varietas lokal tidak hanya soal kerugian secara ekonomis, namun juga kehilangan identitas dan tradisi kita sendiri dalam mengembangkan varietas lokal dan praktik-praktik menanam yang lebih berkelanjutan. Terakhir, ada satu diskusi yang membahas mengenai kaitan keanekaragaman kuliner di Indonesia dengan potensi kedaulatan pangan yang lebih variatif. Tetapi jika kita masih harus mengimpor beras, atau buah-buahan dengan istilah “Durian Bangkok”, “Pepaya California”, dan jargon buah lainnya, maka praktik pertanian kita sekiranya gagal dalam mencerminkan identitas pertanian dan pangan bangsa. Hal ini persis yang dikemukakan Bapak Surono.
Pemulihan ekologi dan konsumsi yang bertanggung jawab
Dua aspek yang dirasa kurang menjadi diskusi utama yang tak kalah penting adalah mengenai pemulihan ekologi dan konsumsi sumber daya yang bertanggung jawab. Nexus of food, energy and water sekiranya tidak dapat berjalan jika tidak dibarengi dengan sikap kita dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Salah satu contoh yang dekat dengan kita adalah sampah makanan. Berdasarkan hasil riset Katadata tahun 2023, Indonesia membuang 5-19 juta ton/tahun untuk kategori sampah makanan dan 7-12 juta ton/tahun untuk kategori food loss, yaitu jumlah yang terbuang dalam proses produksi makanan. Hal ini menjadi kontradiktif ketika di saat yang sama Indonesia masih memiliki jumlah kasus stunting yang tinggi. Dari sisi ekologis, sampah makanan juga menghasilkan gas CO2 dan GRK yang tidak sedikit. Tujuan SDG nomor 12 mengenai “Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab” sekiranya dapat diadopsi menjadi pengarusutamaan dan/atau mindset tata kelola dalam nexus tersebut.
Pemulihan ekologi menjadi ide pemikiran terakhir yang muncul ketika diskusi soal lingkungan menjadi sebuah ajang intervensi-intervensi tanpa memikirkan restorasi ekologi mendasar. Intervensi perlu dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa alam bukanlah sebuah playground untuk bereksperimen teknologi, dan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak cocok dengan ekosistem secara keseluruhan, misalnya mengenai pendekatan kapital terhadap dekarbonisasi seperti kredit karbon yang secara politik diatur untuk kepentingan atau kalangan tertentu. Nature is a system in itself dan manusia tinggal di dalamnya. Kita perlu kembali ke konsep pemulihan alami seperti rewilding, reforestasi dan membiarkan alam berjalan dengan sistemnya seiring waktu dengan mengurangi pengrusakan lingkungan. Konsep kedaulatan tidak hanya untuk pangan, tetapi berlaku juga untuk agraria dan kemaritiman kita seperti memberikan kembali hak lahan-lahan pengelolaan hutan kepada masyarakat adat dan mengembalikan fungsi lahan dan perairan alami yang tidak didominasi intervensi-intervensi terhadap alam yang artifisial dan superfisial.
*Konferensi Tahunan SDGs 2023 dihadiri oleh Tim SDGs INFID, Angelika Fortuna (Program Officer) dan Grace Joanessa (Program Assistant)
Bahan paparan Konferensi SDGs 2023 dapat diakses di: